AKUNTANSI SYARIAH

Published Februari 26, 2015 by mujiatunridawati

AKUNTANSI PENGHIMPUNAN
DANA DAN JASA LAIN

Transaksi jasa-jasa syariah biasanya digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah atau konsumen akan jasa keuangan yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh nasabah. Jasa-jasa pelengkap tersebut diantaranya: transfer, pembayaran listrik, telepon, air, jasa penukaran mata uang, jasa gadai, jasa titipan barng atau uang dan jasa lainnya yang dapat menjadi sumber pendapatan lembaga keuangan selain kegiatan operasi utama. Akad-akad yang akan dibahas dalam Bab ini antara lain adalah: Wadiah, Qard, Sharf, Hiwalah, Rahn, Wakalah, dan Kafalah.
Wadiah
Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.
Ada dua jenis Wadiah yaitu: Yad Amanah yang berarti bahwa barang atau uang yang dititpkan seseorang kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak boleh dimanfaatkan sedangkan Wadiah Yad Dhamanah memungkinkan LKS menggunakan barang atau uang yang ditipkan kepadanya.
Fatwa DSN tentang Wadiah.
Fatwa yang mengatur tentang akad Wadiah terdapat pada fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang GIRO dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dalam fatwa dijelaskan bahwa giro dan tabungan yang diperbolehkan dalam kegiatan Lembaga Keuangan Syariah hanyalah giro yang menggunakan prinsip Mudharrabah dan prinsip Wadiah. Giro dan tabungan yang menggunakan prinsip Wadiah memmpunyai ketentuan antara lain:
Bersifat titipan.
Titipan bisa diambil kapan saja.
Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang berbentuk sukarela dai pihak Bank.
Karakteristik
PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraph 134-136 menjelaskan karakter Wadiah sebagai berikut:
Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki.
Wadiah dibagi menjadi Wadiah Yad Dhamanah dan Wadiah Yad Amanah.
Penerima titipan dalam transaksi Wadiah dapat:
Meminta Ujrah (Imbalan) atas penitipan barang atau uang.
Memberikan bonus kepada penitip dari hasil penitipan barang yang dimanfaatkan oleh Bnak tetapi jumlahnya tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung kebijakan penerima titipan.
Teknis Perbankan / Lembaga Keuangan Syariah
Teknis Perbankan Syariah khususnya mengenai Wadiah dengan model Yad Dhamanah sering digunakan dalam Perbankan Syariah seperti Giro dan Tabungan, yaitu Bank Islam boleh menggunakan titipan tersebut dalam proyek berjangka pendek dan Bank bertanggung jawab atas titipan tersebut dengan konsep jaminan. Namun demikian peluang Bank untuk memanfaatkan titipan terbatas dikarenakan pemilik dana sewaktu-waktu bisa mengambil dana tersebut menggunakan cek. Sedangkan Yad Amanah bisa diterapkan dalam bentuk penitipan barang yang dalam praktik Perbankan sering disebut dengan jasa penyediaan Safe Deposit Box yang merupakan tempat penitipan barang berharga milik nasabah yang disediakan oleh Bank dimana Bank tidak diperkenankan menggunakan barang terrsebut tanpa seizing pemilik barang sehingga Bank berhak meminta imbalan atas penitipan barang tersebut.
Beberapa ketentuan umum dalam akad Wadiah:
Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung Bank.
Bank dimungkinkan untuk memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai insensif untuk menarik dana dari masyarakat, tetapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.
Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan syariah.
Terhadap pembukaan rekening ini Bank dapat mengenakan biaya administrasi untuk menutupi biaya yang sudah terjadi.
Pengakuan dan Pengukuran dana Wadiah.
PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraph 137-138 menjelaskan karakteristik Wadiah  sebagai berikut:
Dana Wadiah diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan Bank dan bukan merupakan unsure yang harus dibagikan.
Pengakuan bonus dalam transaksi Wadiah adalah sebagai berikut:
Pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat transaksi terjadi.
Penerimaan bonus dari penempatan dana pada Bank Syariah lain  diakui sebagi pendapatan pada saat kas diterima.
Penerimaan bonus dari penempatan dana Syariah pada Bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima.
Penerimaan bonus dari pendapatan dana pada Bank non Syariah diakui sebagai pendapatan dana Qardhul Hasan pada saat kas diterima.

Aplikasi dan Ilustrasi
Akad Wadiah bisa digunakan untuk produk giro maupun tabungan Wadiah. Ilustrasi berikut menggambarkan transaksi-transaksi giro Wadiah yang terjadi pada praktek Perbankan Syariah:
Pada tanggal 1 Agustus 2008 diterima setoran tunai pembukaan giro pada Bank Syariah RASYIDAH Atas nama Rida sebesar Rp. 30.000.000.
(Dr) KasRp. 30.000.000   (Cr) Giro Wadiah (Rek.Rida)Rp. 30.000.000Pada tanggal 5 Agustus 2008 Rida melakukan penarikan Giro Wadiah melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000.
(Dr) Giro Wadiah (Rek.Rida)Rp. 1.000.000   (Cr) Kas ATMRp. 1.000.000Pada tanggal 8 Agustus 2008 Rida melakukan transfer ke rekening atas nama Waty di Bank Srirka cabang Condongcatur sebesar 5.000.000.
(Dr) Giro Wadiah (Rek.Rida)Rp. 5.000.000   (Cr) Bank IndonesiaRp. 5.000.000Pada tanggal 1 september 2008 Bank Syariah RASYIDAH menerapkan kebijakan pemberian bonus kepada pemegang rekening giro Wadiah. Berdasarkan penghitungan maka Rida berhak mendapatkan Bonus sebesar Rp.25.000 dan atas bonus tersebut dipotong pajak 10%.
(Dr) Beban Bonus WadiahRp. 25.000   (Cr) Giro Wadiah (Rek.Rida)Rp. 25.000   (Cr) Bank Indonessi (kliring)Rp.  2.500
Qardh.
Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqih klasik Al-Qardh dikategorikan kedalam akad Tathawawwui atau saling membantu dan bukan transaksi komersial.
Fatwa DSN tentang akad Qardh.
Fatwa yang mengatur tentang Qardh adalah Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 yang mengatur tentang Qardh dengan aturan-aturan sebgai berikut:
Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati.
Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah jika dianggap perlu.
Nasabah dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
Jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat yang telah disepakati maka LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
Memperpanjang waktu pengembalian.
Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.
Sanksi:
Jika nasabah tidak menunjukkan keinginan untuk mengembalikan kewajibannya bukan karena dia tidak mampu, maka LKs dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
Sanksi dapat berupa penjualan barang jaminan
Jika barang jaminan tidak cukup, maka nasabah haarus memenuhi kewajibannya secara penuh.
Karakteristik
PSAK No. 59 paragraf 139-141 menjelaskan karakteristik Qardh sebagai berikut:
Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan dipersyaratkan dalam perjanjian.
Bank Syariah selain memberikan pinjaman Qardh juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk Qardh Hasan.
Sumber dana Qardh Hasan berasal dari Eksternal (pihak luar missal sumbangan, infaq dll) dan dana internal yang disediakan oleh para pemilik Bank.
Teknis Perbankan / Lembaga Keuangan Syariah
Teknis penerapan akad Qardh dalam praktik Perbankan Syariah sebagai berikut:
Sebagai pinjaman talangan haji untuk memenuhi syarat penyetoran biaya haji dan akan dikembalikan oleh nasabah sebelum berangkat haji.
Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah dan nasabah akan mengembalikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil yang akan keberatan jika menggunakan akad bagi hasil.
Sebagai pinjaman kepada pengurus Bank.
Pengakuan dan Pengukuran Pinjaman Qardh
PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraph 142-143 menjelaskan karakteristik Qardh sebagai berikut:
Pinjaman qardh diakui sebesar dana yang dilinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dan pinjaman atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.
Dalam hal bank bertindak sebagai peminjam qardh, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman qardh diakui sebagai beban.
Aplikasi dan Ilustrasi
Setelah melalui beberapa pertimbangan BMT Ihsan memberikan pinjaman dana kepada broto untuk kepentingan kesehatan karena keluarga broto kurang mampu, berikut jurnal-jurnal yang dibuat.
Pada tanggal 1 agustus 2008 diserahkan dana qardh kepada broto sebesar Rp. 750.000
(Dr) Pinjaman QardRp. 750.000   (Cr) kasRp. 750.000Pada tanggal 1 agustus 2008 broto membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000
(Dr) KasRp. 10.000   (Cr) Pendapatan AdministrasiRp. 10.000Pada tanggal 1 September 2008 broto membayar angsuran pertama sebesar Rp. 75.000-
(Dr) KasRp. 75.000   (Cr) Pinjaman QardhRp. 75.000
Sharf
Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta asing dengan valuta lainnya. Transaksi mata uang asing dapat dilakukan baik dengan mata uang sejenis misalnya rupiah dengan rupiah, ataupun rupiah dengan dolar dsb.
Fatwa DSN tentang akad Sharf
Fatwa no. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Sharf merupakan satu-satunya fatwa DSN yang mengatur tentang jual beli mata uang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai.
Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
Karakteristik:
PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraph 144 menjelaskan karakteristik Sharf adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (hedging) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.
Teknis Perbankan / Lembaga Keuangan Syariah.
Ketentuan umum dan teknis penerapan Sharf dalam praktek Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:
Nilai tukar yang diperjualbelikan harus telah dikuasai baik oleh pembeli maupun oleh penjual, sebelum keduanya berpisah.
Dalam Sharf tidak boleh dipersyaratkan adanya khiyar Syarat bagi pembeli.
Tidak ada tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang dipertukarkan.
PSAK Nomor 59 paragraf 145 menjelaskan pengakuan dan pengukuran pendapatan Sharf sebagai berikut:
Selisih antara kurs yang diperjanjikan di kontrak dan kurs tunai pada tanggal penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan/ kerugian pada saat penyerahan/penerimaan dana.
Selisih penjabaran aktiva dan kewajiban valuta asing dalam rupiah (revaluasi) diakui sebagai pendapatan atau beban.
Pengakuan dan Pengukuran Sharf
PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraph 145-146 menjelaskan pengakuan dan pengukuran pendapatan Sharf sebagai berikut:
Selisih antara kurs yang diperjanjikan dalam kontrak dan kurs tunai (mark to market) pada tanggal penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan/kerugian pada saat penyerahan/penerimaan dana.
Selisih penjabaran aktiva dan kewajiban valuta asing dalam rupiah (revaluasi) diakui sebagai pendapatan atau beban.

4. Hiwalah
Hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban baik dalam bentuk pengalihan hutang maupun piutang, dan jasa pemindahan/pengalihan dana dari satu entitas kepada entitas lain. Dalam konsep hukum peredata hiwalah serupa dengan lembaga pengambilalihan hutang.
Fatwa DSN tentang akad Hiwalah
Fatwa nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 mengatur tentang hawalah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Rukun hiwalah adalah muhil yaitu orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang, mjuhal yaitu oarng yang berpiutang kepada muhil, muhal alaihi yaitu orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhal, muhal bih yakni hutang muhil kepada muhal, dan sighat (ijab Qabul).
Pernyataan ijab Qabul harus dinyatakan oleh semua pihak.
Akad dituangkan secara tertulis.
Hawalah harus dilakukan dengan persetujuan muhil, muhal muhtal dan muhal alaihi.
Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Karakteristik Hiwalah
PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraph 150 menjelaskan karakteristik hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam bentuk piutang maupun hutang dan jasa pemindahan atau pengalihan dana dari satu entitas kepada entitas lainnya.

Pengakuan dan pengukuran Hiwalah
PSAK Nomor 59 paragraf 151 menjelaskan pengakuan dan pengukuran transaksi hiwalah sebagai bank Syariah berbasis imbalan sebagai berikut:
pendapatan dan beban yang berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut. pendapatan dan beban yang tidak berkaitan dengan jangka waktu diakui pada saat terjadinya transaksi dalam periode yang bersangkutan

5. Rahn
Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Adapun barang yang digadaikan harus memenuhi criteria sebagai berikut:
Milik nasabah sendiri.
Jelas ukuran, sifat dan nilainya berdasarkan nilai riil pasar.
Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak Bank.
Fatwa DSN tentang akad Rahn
Fatwa DSN tentang akad rahn adalah Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 mengatur beberapa ketentuan antara lain adalah: rahn boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Murtahin mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua hutang dilunasi.
Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin.
Biaya pemeliharaan marhun tetap menjadi kewajiban Rahin.
Besarnya biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman.
Penjualan marhun:
Apabila jatuh tempo, murtahin harus memeberitahukan epada rahin.
Apabila setelah diperingati rahin tetap tidak dapat melunasi, maka marhun dijual melalui lelang sesuai dengan prinsip sayriah.
Hasil penjualan marhun digunakan untuk biaya pelunasan hutang, biaya pemeliharaan, biaya penyimpanan yang belum diabayar serta biaya penjualan.
Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya merupakan kewajiban rahin.
Teknis Perbankan atau Lembaga Keuangan Syariah:
Ketentuan umum dan teknis penerapan Rahn dalam praktek keuangan syariah sebagai berikut:
Melalui bank nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digunakan.
Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim.
Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang dengan seizing bank.
Apabila hasil penjualan melebihi lkewajiban maka keuntungan menjadi milik nasabah dan sebaliknya jika hasil penjualan lebih kecil dari kewajiban, maka nasabah menutupi kekurangannya.
Pengakuan dan Pengukuran Rahn.
PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PSAK Syariah belum mengatur tentang transaksi Rahn sehingga pengukurannya untuk sementara masih menggunakan asumsi sederhana untuk menjelaskan logika jurnal dalam transaksi rahn berdasarkan pedoman dari Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI.

6. Wakalah.
Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari Muwakkil (yang memberikan kuasa) kepada wakil (penerima kuasa/bank) untuk melaksanakan suatu taukil (tugas) atas nama pemberi kuasa. Pihak kedua hanyalah melaksanakan wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, sedangkan semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa.
Fatwa DSN
Dalam al-quran wakalah terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 19 sedangkan Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah merupakan satu-satunya fatwa DSN yang mengatur tentang wakalah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pertama: Ketentan Umum Wakalah.
Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
Kedua: Rukun dan Syarat Wakalah:
Syarat-Syarat Muwakkil (yang mewakilkan).
Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
Orang mukallaf atau anak muwayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibbah, menerima sadakah dan sebagainya.
Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
Cakap hukum
Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
Wakil adalah orang yang diberi amanat.
Hal-hal yang diwakilkan.
Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
Tidak bertentangan dengan syariah Islam.
Dapat diwakilkan menuerut syariah Islam.
b. Karakteristik Wakalah
PSAK Nomor 59 paragraf 150 menjelaskan karakteristik wakalah sebagai berikut akad pemberian kuasa dari muwakil (pemberi kuasa/nasabah) kepada wakil (penerima kuasa/bank) untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Akad wakalah tersebut dapat digunakan antara lain dalam pengiriman transfer, penagihan hutang baik melalui kliring maupun inkasio dan realisasi L/C.
Teknisi Perbankan/Lembaga Keuangan Syariah
Tim pengembangan Perbankan Syariah IBI (2001;227) menjelaskan beberapa aplikasi wakalah dalam praktek perbankan antara lain sebagai berikut:
Kliring adalah proses pebagihan warkat-warkat bank yang dilakukan oleh bank-bank didalam suatu wilayah klirirng tertentu untuk penyelesaian transaksi antar nasabah mereka.
Inkaso adalah proses pebagihan warkat-warkat bank yang dilakukan oleh bank-bank yang berada diluar wilayah klirirng untuk penyelesaian transaksi antar nasabah mereka.
Transfer dalam negri ataupun luar negri adalah transaksi pengiriman uang baik kedalam maupun luar negri untuk kepentingan nasabah maupun pihak bank sendiri.
Commercial Documentary Collection yaitu transaksi yang berkaitan dengan jasa panagihan atas dokumen-dokumen ekspor impor sehubungan dengan pembukaan Lettter of Credit.
Financial Documentary Collection adalah jasa penagihan yang diberikan bank kepada nasabah atas warkat-warkat yang tertarik di bank lain untuk kepentingan nasabah.

Pengakuan dan Pengukuran Wakalah.
PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraph 151 menjelaskan pengakuan dan pengukuran transaksi wakalah sebagai kegiatan Bank Syariah berbasis imbalan sebagai berikut:
Pendapatan dan beban yang berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut. pendapatan dan beban yang tidak berkaitan dengan jangka waktu diakui pada saat terjadinya transaksi dalam periode yang bersangkutan.

7. Kafalah.
Kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung (kafil) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (makfulanhu) apabila pihak yang ditanggung cidera janji atau wanprestasi. Dengan kata lain kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.
a. Fatwa DSN tentang Kafalah
Kafalah terdapat dalam QS Yusuf ayat 72. Fatwa DSN Nomor II/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah merupakan satu-satunya fatwa DSN yang mengatatur kafalah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pertama: Ketentuan Umum Kafalah.
Harus ada ijab dan Qabul
Penjamin boleh menerima imbalan asal tidak memberatkan
Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat.
Kedua: Rukun dan Syarat Kafalah
Pihak Peminjam
Baligh dan berakal sehat.
Berhak penuh untk melakukan tindakan hukum.
Pihak yang berhutang
Sanggup menyerahkan tanggungannya kepada peminjam.
Dikenal oleh peminjam.
Pihak orang yang berpiutang.
Diketahui identitasnya
Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
Berakal sehat.
Objek Penjaminan
Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang.
Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
Harus merupakan piutang yang mengikat.
Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
Tidak bertentangan dengan syariah.
b. Karakteristik Kafalah
PSAK nomor 59 paragraf 150 menjelaskan bahwa kafalah dapat digunakan untuk pemberian jasa bank, antara lain garansi bank, stanby L/C impor, akseptasi, endosemen, dan aval.
Teknis Perbankan/Lembaga Keuangan Syariaah.
Secara teknis dalam transaksi kafalah pihak bank memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja/perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak ketiga. Pada hakikatnya pemberian kafalah ini akan memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati tanpa khawatir apabila terjadi sesuatu dengan nasabah cidera janji untuk memebuhi prestasinya.
Pengakuan dan Pengukuran.
PSAK nomor 59 paragraf 151 menjelaskan pengakuan dan pengukuran transaksi kafalah sebagai kegiatan bank syariah berbasis imbalan sebagai berikut:
pendapatan dan beban yang berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut. pendapatan dan beban yang tidak berkaitan dengan jangka waktu diakui pada saat terjadinya transaksi dalam periode yang bersangkutan
AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SHODAKOH

Pendahuluan
Zakat, infaq dan shodakoh merupakan bagian dari kedermawanan  dalam konteks masyarakat Muslim. Di Indonesia pengelolaan dana ZIS telah diatur dengan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. UU ini mengatur tentang Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebiutkan dalam UU tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah dari tingkat atas ke tingkat daerah, sedangkan LAZ merupakan OPZ yang dibentuk oleh swadaya masyarakat. Dalam perkembangannya LAZ lebih maju dan dinamis dibandingkan BAZ, bahkan bentuk LAZ bisa dikembangkan dalam berbagai kelompok masyarakat seperti takmir masjid, yayasan pengelola dana ZIS maupun Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada disetiap perusahaan yang berusaha mengorganisir pengumpulan dana ZIS dari direksi maupun karyawan.
Dalam proses pelaporan keuangan BAZ dan LAZ belum memiliki standar akuntansi laporan keuangan, sehingga sering terjadi perbredaan penyusunan laporan keuangan antara lembaga keuangan yang satu dengan lembaga keuangan yang lain. OPZ yang cukup inovatif kemudian menggunakan PSAK nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Namun demikian penggunaan PSAK tersebut tidaklah mampu sepenuhnya mengatasi permasalahan standar akuntansi keuangan untuk OPZ. Sampai pada akhirnya pada tahun 2005, forum zakat berupaya untuk menyusun Pedoman Akuntansi bagi Organisasi Pengelolaan Zakat (PA-OPZ). Pembahasan akuntansi zakat, infaq dan shodakoh pada bab ini akan diarahkan sesuai dengan yang telah disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

Konsep Pengelolaan Zakat.
Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu rukun pokok bagi tegaknya syariat Islam, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat.
Macam-macam Zakat:
Zakat Nafs (jiwa) juga disebut zakat Fitrah.
Zakat Maal (harta). Sesuatu dapat disebut maal atau harta apabila dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai dan dapat diambil manfaatnya seuai dengan ghalibnya.
Penyaluran Dana Zakat.
Golongan orang yang menerima zakat disebut mustahik, hal ini dijelaskan secara rinci dalam QS At-Taubah ayat 60, yang artinya:
sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijksana.
Delapan golongan penerima tidak harus sama persis dalam menerima bagian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat:
Amil zakat perlu memperioritaskan dana zakat disekitar OPZ sehingga lebih focus dan muzakki bisa turut serta mengawasi pelaksanaan penyaluran dana zakat.
Amil zakat perlu mengidentifikasi kondisi lingkungan dan permasalahan sosial disekitar domisili OPZ sehingga amil mampu merumuskan skala prioritas golongan penerima zakat yang paling membutuhkan.
Amil zakat perlu mendahulukan kebutuhan konsumtif mustahik dibandingkan sector produktif artinya tidak semua disalurkan pada sector produktif jika sector konsumtif belum terpenuhi.

3. Konsep Pngelolaan Infaq dan Shadaqoh.
Infaq merupakan harta materiil yang disunnahkan untuk dikeluarkan dengan jumlah dan waktu yang tidak ditentukan, penyalurannya tidak ditentukan penerimanya. Sedangkan shodakoh merupakan harta non materil yang disunnahkan untuk dikerjakan, contoh: senyum, menyingkirkan batu ditengah jalan dsb. infaq dan shodaqoh memiliki hukum dan ketentuan yang sama, hanya saja Infaq masih mungkin untuk dihitung sedangkan shodakoh tidak mudah untuk melakukan kalkulasi secara tepat karena merupakan pemberian yang non material.
Dalam pengelolaan dana infaq khususnya, OPZIS (Organisasi Pengelolaan Zakat Infaq dan Shodaqoh) memisahkannya dengan dana zakat, dengan tujuan untuk memisahkan sumber dan penggunaan dananya, sehingga amanah dari masyarakat bisa disampaikan sesuai dengan ketentuan syariah. Laporan keuangan yang disusun paling tidak memberikan informasi tentang dari mana sumber dana infaq dan kemana penyaluran dana infaq tersebut.
Dalam prakteknya, jika OPZIS menerima shodakoh dalam bentuk barang, maka OPZIS melakukan penilaian barang terhadap harga riil barang kemudian dikuantifikasi dengan nilai nominal yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Dalam proses pencatatannya pengelolaan data infaq dan shodakoh menggunakan system akuntansi dana seperti halnya dana zakat. Laporan keuangan yang disajikan antara lain memuat:
pertama, sumber dana infaq dan sadaqoh baik materiil maupun non materiil. Contoh sodakoh non materil adalah misalkan ada seseorang memberikan shodakoh berupa emas 1 gram, maka perlu di kuantifikasi dengan mereujuk pada harga emas pada saat diberikannya shodakoh emas tersebut.  Penekanan jenis dana infaq diketahui dari niat atau tujuan donaturnya shingga peneglola dana ZIS perlu mengetahui tujuan donatur agar bisa merinci sumber secara detail agar public juga mengetahui tentang sumber dana yang diperoleh OPZIS.
Kedua, laporan dana infaq dan shodakoh menyajikan informasi pemanfaatan dan pendayagunaan dana infaq dan shodakoh. Karena sifatnya yang lebih fleksibel dibandingkan dana zakat, maka penggunaan dana infaq bisa difokuskan untuk kepentingan-kepentingan yang bukan menjadi bagian pendayagunaan zakat, seperti pemenfaatan untuk pengembangan TPA dll. Dana zakat lebih diperioritaskan bagi fakir miskin sehingga dana infaq shodakoh bisa dimanfaatkan dengan lebih inovatif.
Ketiga, laporan kondisi saldo dana infaq dengan kesimpulan akhir surflus atau deficit. Informasi ini memberikan gambaran tentang efektifitas dan efisiensi pengelola dana infaq dan shodaqoh dalam penghimpunan dan penyaluran dana infaq dan shadaqoh.

Akuntansi Zakat dan Infaq, Shadaqoh.
Ikatan Akuntansi Indonesia telah menyusun Exposure Draft (ED) PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq, Shadaqoh sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan ZIS pada lemabaga keuangan syariah. Pada rancangan ED PSAK 109 yang pernah disusun oleh IAI, terdapat usulan bahwa ruang lingkup pembrlakuan PSAK tentang ZIS adalah entiras pembayar zakat, entitas pengelola (amil) dan entitas penerima zakat. Subyek yang memiliki kewajiban membayar zakat hanyalah individu sehingga MUI menolak untuk mengeluarkan fatwa tentang perusahaan wajib membayar zakat seperti yang pernah diusulkan IAI.

BAGAN PEMBAHASAN PENGAKUAN DAN PENGUKURAN
AKUNTANSI AMIL SEBAGAI ORGANISASI PENGELOLA ZIS
Akuntansi Organisasi Pengelola ZIS
(Amil)

Penerimaan dan Penyaluran ZakatPenerimaan dan Penyaluran Infaq/ShadakohPenerimaan dan Penyaluran dana non halalDana AmilGambar diatas menjelaskan tentang alur pembahasan akuntansi bagi amil yang diterapkan sesuai dengan ED PSAK 109 tentang Akuntansi ZIS. Dana-dana yang dikelola oleh OPZIS adalah dana zakat, infaq/shadaqoh, dana non halal dan dana amil, sehingga menurut ED PSAK keempat jenis dana tersebut perlu dilakukan pencatatan secara specific dan tersendiri menurut sumber penghimpunan dan peruntukannya.
Pengakuan dan Pengukuran Zakat.
Pengukuran Awal
Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Sedangkan zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar asset nonkas tersebut. penentuan nilai menggunakan harga pasar.
Dana zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil, dan dana zakat untuk yang bukan bagian amil. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima zakat, maka zakat yang diterima diakui seluruhnya sebagai dana zakat sedangkan penentuan jumlah atau prosentase untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah.
Pengukuran Setelah Pengukuran Awal
Jika terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil atau pengurang dana amil, jika pengurangan disebabkan oleh kelalaian amil. Tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
Penyaluran Zakat
Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, dan jumlah tercatat jika dalam bentuk asset nonkas.

Pengakuan dan Pengukuran Infaq/Shadaqoh.
Pengukuran Awal
Infaq/shadaqoh yang diterima diakui sebagai dana Infaq/shadaqoh terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi Infaq/shadaqoh sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika nonkas.
Dana Infaq/shadaqoh yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil, dan dana  Infaq/shadaqoh untuk yang bukan bagian amil. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima zakat, maka zakat yang diterima diakui seluruhnya sebagai dana zakat sedangkan penentuan jumlah atau prosentase untuk masing-masing penerima dana Infaq/shadaqoh ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah.
Pengukuran Setelah Pengukuran Awal
Infaq/shadaqoh yang diterima dapat berupa kas atau asset nonkas, dan asset nonkas bisa berupa asset lancer dan tidak lancer. Asset tidak lancer yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola, dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya. Amil dapat pula menerima asset nonkas yang dapat segera disalurkan. Aset seperti ini disebut asset lancer. Dapat berupa bahan yang habis pakai seperti bahan makanan atau asset yang memiliki umur ekonomis yang panjang seperti mobil ambulance.
Dana Infaq/shadaqoh sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana Infaq/shadaqoh.
Penyaluran Infaq/shadaqoh
Infaq/shadaqoh yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana Infaq/shadaqoh  sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, dan nilai tercatat jika dalam bentuk asset nonkas.
Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal.
Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi pada kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan entitas syariah. Penerimaan dana non halal diri dana ZIS dan dana amil kemudian disalurkan sesuai dengan syariah.
Komponen Laporan Keuangan
Neraca (Laporan posisi keuangan).
Laporan Perubahan Dana
Laporan perubahan asset kelolaan
Laporan Arus kas
Catatan atas laporan keuangan.
Ilustrasi Penerapan ED PSAK 109
Takmir Masjid Al-Ikhlas berencana membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang akan diberi nama LAZ Amanah. LAZ efektif beroperasi tanggal 1 juni 2008. Informasi yang didapatkan dari kegiatan LAZ amanh adalah:\
Kebijakan pengelolaan diambil dari:
12,5 % dari penerimaan dana zakat
10% dari penerimaan dana Infaq/shadaqoh
Transfer ke dana pengelola dilakukan setiap akhir bulan.
Lembaga juga mempunyai kebijakan untuk membedakan rekening bank untuk setiap jenis dana yang dimiliki. Bagi hasil dari bank syariah dianggap sebagai pendapatan dana yang bersangkutan sedangkan bunga bank diakui sebagai dana non halal.
Bagian Akuntansi menyusutkan Aktiva Tetap dengan metode garis lurus, dengan ketentuan sebagai berikut: Komputer 20% pertahun dan Kendaraan 25% pertahun.
Berikut transaksi yang terjadi selama bulan Juli 2008:

NoTglKeterangan11Diterima dari PT Karya dana zakat Rp. 80.000.000 dan infaq Rp. 50.000.00024Membayar sewa kantor selama setahun sebesar 2.400.00039Menyalurkan dana zakat kepada fakir 8 orang @ Rp.150.000413Menyalurkan dana zakat kepada Muallaf sebesar Rp. 400.000515Lembaga membuka dua rekeninf di Bank Iqtisoduna dengan no. 01.01 untuk dana zakat dan 01.02 untuk dana infaq. Masing-masing disetor Rp. 5.0000.000617Menyalurkan zakat sebesar 10.000.000 untuk pendidikan di daerah terpencil dan terbelakang.726Disalurkan dana infaq sebesar Rp.5.000.000 untuk pembelian keramik, bagi renovasi masjid.829Membayar gaji 3 orang Amil @ 750.000
Berdasarkan transaksi diatas, maka JURNAL-JURNAL yang dibuat oleh LAZ Amanah adalah sebagai berikut:
1. Diterima dari PT Karya dana zakat Rp. 80.000.000 dan infaq Rp. 50.000.000, dibuat dalam rekening peneriman dana untuk masing-masing jenis.
(Dr) Kas ZakatRp. 80.000.000   (Cr) Penerimaan Dana ZakatRp. 80.000.000
(Dr) Kas ZakatRp. 50.000.000   (Cr) Penerimaan Dana InfaqRp. 50.000.000
2. Membayar sewa kantor selama setahun sebesar 2.400.000
(Dr) Sewa Dibayar DimukaRp. 2.400.000   (Cr) KasRp. 2.400.000
Menyalurkan dana zakat kepada fakir 8 orang @ Rp.150.000, sehinngga total seluruhnya adalah 1.200.000
(Dr) Penyaluran Fakir MiskinRp. 1.200.000   (Cr) Kas ZakatRp. 1.200.000
Menyalurkan dana zakat kepada Muallaf sebesar Rp. 400.000
(Dr) Penyaluran MuallafRp. 1.200.000   (Cr) Kas ZakatRp. 1.200.000Lembaga membuka dua rekeninf di Bank Iqtisoduna dengan no. 01.01 untuk dana zakat dan 01.02 untuk dana infaq. Masing-masing disetor Rp. 5.0000.000
(Dr) Rek.BS IQTISADUNA 01.01Rp. 5.000.000   (Cr) Kas ZakatRp. 5.000.000
(Dr) Rek.BS IQTISADUNA 01.01Rp. 5.000.000   (Cr) Kas InfaqRp. 5.000.000Menyalurkan Infaq sebesar 10.000.000 untuk pendidikan di daerah terpencil dan terbelakang.
(Dr) Penyaluran SabilillahRp. 10.000.000   (Cr) Kas InfaqRp. 10.000.000Disalurkan dana infaq sebesar Rp.5.000.000 untuk pembelian keramik, bagi renovasi masjid.
(Dr) Penyaluran PembangunanRp. 5.000.000   (Cr) Kas InfaqRp. 5.000.000
Membayar gaji 3 orang Amil @ 750.000, sehingga totalnya Rp. 2.250.000
(Dr) Beban Gaji AmilRp. 2.250.000   (Cr) Kas AmilRp. 2.250.000
Berdasarkan penjurnalan transaksi-transaksi tersebut, maka BUKU BESAR yang dibuat LAZ Amanah adalah sebagai berikut:
Kasa Dana Zakat
TglKeteranganRefDebetKreditSaldo1Penerimaan PT Karya80.000.00080.000.0002Penyaluran Hak Amil10.000.00070.000.0009Penyaluran fakir 8 org2.400.00067.600.00013Penyaluran Muallaf   400.00067.200.00015Setoran ke Iqtishaduna5.000.00062.200.000
Kas Dana Infaq
TglKeteranganRefDebetKreditSaldo1Penerimaan PT Karya50.000.00050.000.0002Penyaluran Hak Amil5.000.00045.000.00015Setoran ke Iqtishaduna5.000.00040.00.00017Penyaluran Pendidikan10.000.00030.000.00026Renovasi Masjid5.000.00025.000.000
Kas Dana Amil
TglKeteranganRefDebetKreditSaldo2Penerimaan Hak Amil15.000.00015.000.0004Bayar Sewa Kantor2.400.00012.600.00015Beban Gaji Amil2.250.00010.350.000
Berdasarkan jurnal diatas, maka LAZ amanah akan membuat Laporan Keuangan Bulan Juni 2008 sebagai berikut:

NERACA
LAZ AMANAH UMMAT
Per  30 Juni 2008
KETERANGAN(Dalam Rupiah)KETERANGAN(Dalam Rupiah)ASETKewajibanAset LancarKewajiban Jangka Pendek0   Kas Dan Setara KasBiaya Yang Harus Dibayar     Kas Dana Zakat62.200.000     Kas Dana Infaq/sadaqah25.000.000Kewajiban Jangka Panjang0     Kas Dana Amil10.350.000Imbalan Kerja Jangka Panjang    Jumlah KewajibanBankBs Iqtishaduna 015.000.000SALDO DANABs Iqtishaduna 025.000.000Dana Zakat67.200.000Bank KonvensionalDana Infak/Sedekah30.000.000Dana Amil12.750.000Sewa Dibayar Dimuka2.400.000Dana Non Halal0Jumlah DanaAset TetapJumlah Aset109.950.000Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana109.950.000

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad, Rifqi. 2008. Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah. Yogyakarta: PPPEI Press.
EXPOSUREDRAFT. 2001. Pernyataan Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta: DSAK IAI
http://rac.uii.ac.id/server/document/Public/2008052302283801312283.pdf

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: