KONSEP KARTU KREDIT (BITHAQAH I’TIMAN) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM HUKUM ISLAM

Published Januari 2, 2015 by mujiatunridawati

KONSEP KARTU KREDIT (BITHAQAH I’TIMAN) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM HUKUM ISLAM

 Oleh : Mujiatun Ridawati, MSI.

I.  PENDAHULUAN

Sistem financial cards dewasa ini, merupakan salah satu sistem dalam praktek ekonomi dan perdagangan yang memiliki efektivitas dan keuntungan cukup tinggi. Lembaga keuangan seperti bank atau lembaga-lembaga non bank telah mempraktekkan pengalamannya begitu lama dan telah mengetahui karakteristik masyarakat sehingga bisa menarik semua level masyarakat, terutama kalangan orang kaya dan menengah untuk ikut serta dalam sistem ini. Iklan-iklan difokuskan pada hal-hal positif dari kartu ini berupa aspek keamanannya, prestise, serta pemuasan keinginan dan ambisi kematerian. Iklan-iklan itu juga menutupi aspek negatif terhadap masyarakat, baik secara agama, sosial maupun ekonomi.[1]

Bank atau lembaga lain yang menjadi lembaga penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) dan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) sebagai instrumen/kartu plastik (kartu kredit, ATM, kartu debet, kartu pra bayar) sebagai produk bank atau lembaga non bank.

Dalam prkatiknya, sebelum suatu bank memutuskan, misalnya apakah akan menyetujui atau tidak permohonan kartu kredit dari calon nasabah, mekanisme dan syaratnya relatif sama dengan nasabah yang hendak mengajukan permohonan untuk mendapatkan kredit atau fasilitas pembiayaan dari bank. Dengan demikian, perlakuan bank terhadap permohonan kartu kredit, sama dengan terhadap permohonan kredit, bila disetujui nasabah dapat menarik sejumlah uang tertentu dengan jaminan kebendaan (jaminan utama dan jaminan tambahan yang secara yuridis di kuasai oleh bank), sedangkan untuk kartu plastik juga nasabah dapat mengambil sejumlah uang tertentu atau untuk membayar pada sejumlah tertentu dan untuk jaminannya lebih dititikberatkan pada reputasi calon nasabah (privacy) dan bukan jaminan kebendaan.

Salah satu kegiatan sistem pembayaran yang saat ini telah berkembang dengan pesat adalah alat pembayaran dengan menggunakan Kartu (APMK) atau di sebut pula dengan kartu plastik. Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan APMK dalam memenuhi kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan kartu sebagai alat pembayaran, tingkat keamanan teknologi, baik keamanan kartu maupun keamanan sistem yang digunakan untuk memproses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu, perlu ditingkatkan agar penggunaan kartu sebagai alat pembayaran dapat senantiasa berjalan dengan aman dan lancar.

Dilihat dari perkembangan penggunaan kartu plastik di Indonesia, pelopor pengembangannya dilakukan oleh Citibank, dan Bank Duta (telah merger dengan Bank Danamon) yang perkembangannya saat ini semakin marak. Dewasa ini, jenis kartu kredit yang beredar di Indonesia semakin banyak dan beragam, seperti : Master Card, Visa Card, Dinner Card, Procard, Exim Smart, Kassa Card, dan Amex Card merupakan kartu kredit yang bukan dikeluarkan oleh bank, tetapi oleh perusahaan pembiayaan seperti PT Dinners dan PT Kassa Multi Finance untuk kartu kassa.[2]

Pada aplikasinya, kartu kredit menghubungkan  beberapa pihak dalam melakukan transaksi, seperti antara issuer card dengan card holder, issuer card dengan merchant dan lain-lain, sehingga hal ini sering menjadi problem saat akad atau  proses yang digunakan dalam transaksi kartu kredit di sinyalir bertentangan dengan hukum Islam. Dan terjadi perbedaan pendapat tentang hukum kartu kredit. Sehingga bagaimanakah konsepsi kartu kredit Syari’ah (alternatif) di dalam Perbankan Syari’ah agar dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam ? Dan apa pendapat-pendapat para ulama mengenai penggunaan kartu kredit ?

II.         PEMBAHASAN

A.  Konsep Kartu Kredit Syari’ah

1.   Pengertian Kartu Kredit (Bithaqah Al I’timan)

Terminologi biasa yang dipakai oleh para ekonom dan praktisi perbankan mengenai kartu kredit adalah bithoqah al I’timaniyah yang merupakan terjemahan dari bahasa arab dan dalam bahasa inggris credit   cards.

Definisi kartu kredit secara etimologi diambil dari kata bithaqah (kartu) secara bahasa digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, diatasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu. Sementara kata i’timan secara bahasa artinya adalah kondisi aman dan saling percaya.[3] Dalam kebiasaan dalam dunia usaha artinya semacam pinjaman, yakni yang berasal dari kepercayaan terhadap peminjam dan sikap amanahnya serta kejujurannya. Oleh sebab itu ia memberikan dana itu dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara tertunda.[4]

Adapun kata cards memiliki beberapa arti diantaranya arti yang telah dikenal, yaitu credit cards, small plastic card issued by an banking or building society, allowing the holder to make purchase on credit. (Kartu yang terbuat dari kertas keras, atau plastic yang diterbitkan oleh bank atau pihak lainnya disertai penjelasan khusus kepada pemegangnya). Apabila dilihat dari sisi kredit maka kartu ini diterbitkan untuk memperoleh uang secara tunai maupun fasilitas pinjaman.[5]

Secara terminologis kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa saja yang kita inginkan dimana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit  dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkannya. Pengertian lain yang lebih rinci dari kartu kredit ini adalah uang plastic yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannnya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (finance charge) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.[6] Di sebutkan dalam sumber lain pengertian kartu kredit yaitu kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.[7] Dalam kamus Oxford kata credit card bermakna : “Kartu yang diterbitkan oleh bank, atau pihak lainnya yang mengizinkan pemiliknya untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara pinjaman”.

Perundang-undangan pemerintah federal Amerika Serikat dan Negara Inggris juga menjelaskan kata credit ini dalam aspek ekonomi dan perdagangan. Undang-undang federal Amerika Serikat menjelaskan arti kartu kredit tersebut dalam credit truth in lending act (103) (e)“Kredit adalah pemberian pinjaman oleh seseorang kepada orang lain dimana pembayarannya dilakukan pada masa mendatang.” Atau penciptaan pinjaman yang memiliki hubungan dengan jual beli barang dan jasa di mana pembayaran pinjaman tersebut dilakukan dengan cara ditangguhkan.

Sementara undang-undang Inggris mengenai kartu kredit dituangkan pada consumer credit act yang dikeluarkan tahun 1979. Di undang-undang ini kata credit dipakai khusus untuk pemberian uang tunai, tetapi bukan dalam pemberian nilai dari barang (barang secara kredit).[8]

Dari definisi di atas baik secara etimologis maupun terminologis dapat diambil kesimpulan bahwa kartu kredit adalah suatu jenis kartu yang dijadikan sebagai alat pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya dan dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.

2.   Macam-macam Kartu kredit.

Kartu kredit adalah bagian dari beberapa bentuk kartu kerja sama finansial. Kartu kredit ini terbagi menjadi dua:

  • Kartu Kredit Pinjaman yang Tidak Dapat Diperbaharui (Charge Card)
    Kartu kredit jenis ini adalah kartu yang diharuskan pemegang kartu untuk menutup total dana yang ditarik secara lengkap dalam waktu tertentu yang diperkenankan, atau sebagian dari dana tersebut. Biasanya waktu yang diperkenankan tidak lebih dari tiga puluh hari, namun terkadang bisa mencapai dua bulan. Kalau pihak pembawa kartu terlambat membayarnya dalam waktu yang telah ditentukan, ia akan dikenai denda keterlambatan. Dan kalau ia menolak membayar, keanggotaannya dicabut, kartunya ditarik kembali dan persoalannya diangkat ke pengadilan.
  • Kartu Kredit Pinjaman yang Bisa Diperbaharui (Revolving Credit Card)
    Jenis kartu ini termasuk yang paling popular di berbagai negara maju. Pemilik kartu ini diberikan pilihan cara menutupi semua tagihannya secara lengkap dalam jangka waktu yang ditoleransi atau sebagian dari jumlah tagihannya dan sisanya diberikan dengan cara ditunda, dan dapat diikutkan pada tagihan berikutnya. Bila ia menunda pembayaran, ia akan dikenakan dua macam bunga: Pertama bunga keterlambatan, kedua bunga dari sisa dana yang belum ditutupi. Kalau ia berhasil menutupi dana tersebut dalam waktu yang ditentukan, ia hanya terkena satu macam bunga saja, yaitu bunga penundaan pembayaran. Dana yang ditarik tidak akan terbatas bila pemiliknya terus saja melunasi tagihan beserta bunga kartu kreditnya secara simultan.[9]

3.   Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian Kartu Kredit

Akad dalam transaction cards biasanya melibatkan beberapa pihak yaitu :

  • Issuer bank, dalam kartu kredit dinamakan dengan muqaridh (kreditor) yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh undang-undang untuk menerbitkan kartu kepada nasabahnya, ia menjadi wakil atas card holder tersebut dalam membayar nilai pembelian yang dilakukannya kepada merchant.
  • Card Holder adalah pemakai kartu kredit yang dinamakan dengan muqtaridh (borrower)  yaitu orang yang namanya dicantumkan dalam kartu, atau orang yang diberi kuasa untuk memakainya dan ia berkewajiban melunasi semua kewajiban yang timbul akibat pemakaian kartu tersebut kepada pihak issuer bank.
  • Merchant adalah pihak yang menyediakan barang dan jasa (supplier) yaitu pihak yang terikat dengan issuer bank dengan memberikan barang dan jasa kepada card holder sesuai dengan kesepakatan mereka.[10]
  • Acquirer adalah pengelola , yaitu pihak yang mewakili kepentingan penerbit untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit dan melakukan pembayaran kepada merchant atau penjual.[11]

4.   Kosep dasar penerbitan kartu kredit

Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastic, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan, dan lain-lain.

Dalam penggunaannya, kartu kredit melewati beberapa mekanisme atau prosedur penerbitan yaitu :

  • Pemegang kartu mengadakan perjanjian dengan penerbit kartu kredit, dan berdasarkan perjanjian ini pihak penerbit menerbitkan kartu kredit atas nama pemegang kartu. Dengan ini pemegang kartu dapat berbelanja pada toko-toko atau bidang jasa lainnya yang bersedia melayani, yang mana sebelumnya pedagang (merchant) telah pula mengadakan perjanjian dengan pihak penerbit.
  • Pemegang kartu kredit mengadakan perjanjian jual beli dengan pedagang (merchant).
  • Selanjutnya pedagang (merchant) menagih pembayaran kepada penerbit kartu kredit dan penerbit kartu mengadakan pembayaran terlebih dahulu atas hutang pemegang kartu kredit (dalam hal pembayaran ini perusahaan penerbit kartu kredit mendapat komisi dari pihak pedagang).
  • Pada waktu yang ditentukan, perusahaan penerbit kartu kredit melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit.[12]

5.   Akad-akad yang ada dalam Kartu kredit syari’ah

Sistem manajemen operasional perbankan syari’ah dalam proses pengadaan dan penggunaan kartu kredit syari’ah menggunakan beberapa akad yaitu:

  • a.   Al ‘ariyah (perjanjian kredit). Al ‘ariyah merupakan perjanjian yang mengadakan suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang atau jasa yang pembayaran harga atau jasa tersebut dilakukan berangsur-angsur dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam penggunaan kartu kredit, pembayaran dilakukan pada waktu terjadinya transaksi jual beli adalah dilakukan oleh perusahaan penerbit kartu kredit untuk kemudian diadakan penagihan dalam jangka waktu tertentu kepada pemegang kartu kredit yang mempunyai saldo minimal dalam rekeningnya. Dari sudut syari’ah perjanjian ini dibolehkan karena mengandung unsur tolong menolong yang menguntungkan.
  • Al Wakalah (perjanjian pemberian kekuasaan). Pengertian wakalah atau deputyship adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Islam mensyariatkan al wakalah karena manusia membutuhkan. Dasar hukumnya adalah Q.S Al Kahfi (18) :19. Konsep ini dalam penggunaan kartu kredit merupakan prinsip perwakilan pembiayaan tunai dalam transaksi jual beli yang di lakukan oleh penerbit kartu (bank).
  • Al Kafalah (perjanjian penanggungan). Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (pengalihan tanggung jawab). Dasar hukumnya adalah Q.S Yususf (12):12. Bentuk jaminan yang diberikan dalam mekanisme kartu kredit adalah kafalah al mu’alaqah yang merupakan bentuk jaminan yang biasanya digunakan dalam industri perbankan maupun asuransi.[13]

6.   Kriteria Penggunaan Kartu Kredit Syari’ah

Kriteria yang diberikan kepada pengguna kartu kredit syariah hanya diberikan kepada nasabah yang memiliki pendapatan/gaji yang layak dan sesuai dengan kebutuhan, pengguna kartu harus memiliki kemampuan secara financial untuk melunasi pembayaran pada waktunya. Ketentuan tersebut dilakukan untuk menghindari ketidakmampuan membayar di saat penagihan. Disamping kriteria tersebut kartu kredit syariah akan diberikan batasan dari besaran pembelanjaan atas transaksi yang dilakukan oleh pihak pengguna kartu (nasabah), ada batasan maksimal yang di patok oleh pihak penerbit kartu kredit syariah di saat nasabah melakukan transaksi. Hal ini untuk menghindari atas penggunaan dana bank syariah secara berlebih-lebihan (israf) yang pada akhirnya dikhawatirkan nasabah pengguna kartu tidak mampu membayar.

Penggunaan kartu kredit syariah tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi atas barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh syariat atau transaksi atas barang-barang yang dilarang. Kartu kredit syariah hanya dapat diakses transaksinya pada barang-barang yang telah ditentukan dengan kriteria kehalalannya.[14]

7.  Hubungan yang ada dalam Kartu Kredit Syari’ah

  • Hubungan antara issuer cards dengan card holder
  • Hubungan antara issuer cards dengan merchant
  • Hubungan antara card holder dengan merchant

Dalam kartu perbankan, baik kartu kredit maupun kartu debit atau kartu yang lainnya, memiliki hubungan dan tanggung jawab tersendiri terhadap pihak pihak-pihak yang terkait. Adapun hubungan tanggung jawab dalam kartu kredit itu terdiri dari :

Hubungan antara tiga pihak di atas memiliki hubungan dan tanggung jawab yang berbeda. Biasanya dalam kartu perbankan baik kartu kredit maupun yang bukan kredit terdiri atas tiga pihak di atas, sehingga tercipta aktivitas perdagangan dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Adapun akad-akad yang ada di dalamnya adalah

  • Akad antara issuer cards dengan card holder
  • Akad antara issuer cards dengan merchant
  • Kedua akad ini saling memiliki hubungan hingga card holder mulai membeli kebutuhannya dari merchant.

Proses pembelian dengan menggunakan kartu merupakan akad yang ketiga, tetapi apakah perjanjian tersebut dapat menggambarkan sebagai tiga akad atau hanya satu akad.

Berdasarkan kepada perundang-undangan Inggris, yaitu undang-undang khusus mengenai pemberian kredit untuk konsumsi, akad-akad perjanjian dalam instrument kredit bukan satu akad, tetapi mengandung beberapa perjanjian yang berbeda yaitu : perjanjian antara borrower dengan kreditor; perjanjian antara borrower, kreditor, dan merchant; perjanjian antara kreditor dengan merchant.

Tiap akad harus dilihat sebagai suatu akad yang berbeda dengan akad yang lain, dan juga harus memenuhi semua persyaratan-persyaratannya. Perjanjian kredit dianggap mutlak, tidak terikat apabila perjanjian tersebut mengandung perjanjian kredit tunai dan tidak terikat dengan pembelian barang tertentu.[15]

Kaidah hukum ini dikatakan oleh Mileet J, “Akad yang muncul dalam penggunaan kartu kredit adalah terpisah, tampak dalam hal : pertama, akad jual beli antara merchant dengan card holder; kedua, akad antara merchant dengan issuer cards yang akan menyanggupi pelunasan sejumlah tagihan barang yang dibeli dengan card holder dari merchant yang tergambar dalam dokumen-dokumen yang telah ditandatangani oleh card holder, ketiga, akad antara issuer cards dengan card holder.[16]

a.   Hubungan antara Kartu Kredit dengan pihak Bank Penerbit Kartu Kredit “Transaksi Pengeluaran Kartu”

Banyak sekali kajian fiqih seputar hubungan ini dan pendapat yang lahir seputar persoalan ini dalam berbagai Lembaga Pengkajian Fiqih tentang keberadaan kartu ini sebagai pinjaman dari pihak bank yang mengeluarkannya, atau sebagai jaminan untuk melaksanakan berbagai komitmen terhadap pihak lain, atau menjadi penjamin untuk berhubungan dengan pihak lain. Kemungkinan gabungan antara jaminan, penjamin dan pinjaman itulah yang paling dekat dengan teori untuk mengulas transaksi ini. Karena itulah yang menjadi tujuan sesungguhnya dari keberadaan kartu itu. Karena sebelum digunakan, kartu itu adalah jaminan, dan janji pinjaman serta penjamin. Namun setelah digunakan dalam arti sesungguhnya dan pihak bank telah menutupi biaya yang dikeluarkan untuk mewakili pihak nasabah, janji tersebut telah menjadi kenyataan sehingga menjadi pinjaman dan penjamin dalam arti sesungguhnya.[17]

b.   Hubungan dan Tanggung Jawab antara Issuer Cards dengan Card Holder

Pertama hubungan hukum yang terjadi antara issuer cards dengan card holder adalah hubungan antara borrower dengan kreditor dalam kartu kredit. Kedua, tanggung jawab issuer cards terhadap card holder adalah memenuhi pembayarannya, dan membayar utang-utang yang telah disepakati mereka dalam penggunaan kartu.

Tanggung jawab yang mendasar bagi card holder adalah mematuhi perjanjian dengan issuer cards, di antara yang paling penting adalah pelunasan tagihan serta kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan perjanjian.

Bentuk hubungan yang terjadi antara issuer cards dengan card holder adalah issuer cards tidak bertanggung jawab dan tidak menjamin barang yang dibeli dari merchant, juga tidak bisa meminta borrower (card holder) untuk mengembalikan pembayaran barang tersebut kepadanya.

Adapun pasal 75 undang-undang kredit konsumsi memperkuat tanggung jawab issuer cards terhadap kekurangan, atau penyimpangan yang terjadi pada pihak merchant. Hal tersebut karena adanya hubungan yang sangat erat antara issuer cards dan merchant yang menerima pembelian dengan kartu kredit. Card holder berhubungan dengan issuer cards yang memiliki reputasi dan nama baik, sehingga yang menjadi ikatan di antara mereka adalah kepercayaan, artinya tidak akan bertransaksi kecuali dengan merchant yang memiliki reputasi yang baik juga.[18]

c.   Hubungan dan tanggung Jawab antara Issuer cards dengan Merchant.

Hubungan yang terjadi antara kedua belah pihak ini adalah semata-mata hubungan perdagangan. Tiap pihak bertindak secara sendiri-sendiri dan demi kepentingan tertentu. Diantara aspek yang penting dalam akad perdagangan dengan kartu adalah bagaimana melihat hubungan merchant yang mau menerima pembayaran dengan kartu sesuai dengan perjanjiannya dengan issuer cards. Ia tidak menerima uang tunai dari card holder, tetapi hanya menerimanya dari issuer cards.

Hubungan antara issuer cards dengan merchant pada dasarnya adalah hubungan kreditor (merchant) dan borrower (issuer cards), dimana merchant mengharapkan bisa mendapatkan pembayaran barang dan jasa yang dimilikinya secara langsung, tetapi ini tidak terjadi sesuai dengan perjanjian untuk memberikan tenggang waktu kepada issuer cards untuk membayarkannya.[19]

B.  Pendapat Ulama-ulama tentang Penggunaan Kartu Kredit

Kartu-kartu kredit ini mencuatkan beberapa kemusykilan menurut ajaran syariat yang akan dipaparkan sebagai berikut sebagian di antaranya:

1.   Persyaratan dalam Kartu Kredit

Ulama Fiqih kontemporer berbeda pandangan mengenai persyaratan yang ada dalam kartu kredit, mereka terbagi menjadi dua kubu:

Pertama: Kubu yang membolehkan, mereka menganggap bahwa transaksi itu sah, namun komitmennya batal. Yakni apabila pihak nasabah yakin bahwa ia akan mampu menjaga diri untuk tidak terjerumus ke dalam konsekuensi menanggung akibat komitmen tersebut. Karena syarat rusak ini pada dasarnya menurut kaca mata syariat sudah batal dengan sendirinya. Syarat ini munkar dan justru harus dilakukan kebalikannya. Dasar mereka yang membolehkan adalah sebagai berikut:

Sabda Nabi kepada Aisyah ketika Aisyah hendak membeli Barirah namun majikannya tidak mau melepaskannya kecuali dengan syarat, hak wala’ budak itu tetap milik mereka. Itu jelas syarat yang bertentangan dengan ajaran syariat, karena loyalitas atau perwalian menurut syariat diberikan kepada orang yang membebaskannya. Nabi bersabda kepada Aisyah, “Belilah budak itu, dan tetapkan syarat bagi mereka, karena perwalian itu hanya diberikan kepada yang memerdekakan. Karena perwalian itu adalah hak orang yang membebaskannya,”

Dari sini dapat dipahami bahwa jika seseorang memaksakan suatu syarat yang bertentangan dengan syariat mengenai akad-akad yang diperlukan secara luas dan ia enggan untuk menetapkan akad tersebut kecuali berdasarkan syarat yang rusak ini, maka akad-akad ini tidak boleh dihentikan karena pemaksaan itu. Tidak boleh difatwakan mengenai ketidaklegalannya, tetapi tetap harus dilaksanakan. Dan harus diupayakan untuk membatalkan syarat yang rusak ini, baik lewat penguasa maupun dengan cara berusaha menjaga diri agar tidak terperangkap syarat tersebut bila pada satu masa tidak ada penguasa yang menegakkan syariat Allah.

Kedua, yakni yang melarangnya, Malikiyah dan Syafi’iyah menganggap transaksi tersebut batal. Mereka membantah dalil yang digunakan oleh kubu pertama, yakni tentang hadits Barirah, bahwa qiyas itu adalah qiyas dengan alasan berbeda. Karena dalam kasus Barirah syarat tersebut mampu dibatalkan oleh Aisyah karena dianggap bertentangan dengan ajaran syariat. Karena kejadian itu terjadi ketika syariat Islam betul-betul masih menjadi panutan, Negara Islam masih menjadi pemelihara ajaran Islam dan masih memimpin dunia. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan syarat berbau riba dalam pengambilan kartu kredit yakni syarat yang bersandar pada referensi sekulerisme yang didasari atas pemisahan agama dengan negara, lalu mengingkari referensi Islam yang suci yang melibatkan agama dalam kehidupan manusia?

Dari pemaparan diatas, maka hukumnya adalah boleh bagi orang yang berberat sangka bahwa ia akan mampu menunaikan hutangnya pada waktu yang diperkenankan, sehingga dengan demikian ia tidak akan terkena konsekuensi persyaratan itu, tentunya dengan mengupayakan segala cara yang bisa dilakukan untuk tujuan tersebut.

2.   Prosentase yang dipotong oleh pihak Penerbit Kartu Kredit dari Bayaran untuk Pedagang

Ahli fiqih kontemporer berbeda pendapat dalam mendudukkan prosentase itu sebagai biaya administrasi, upah dari pengambilan pembayaran dari nasabah. Sementara mengambil upah dari usaha pengambilan hutang atau menyampaikan barang yang dihutangkan adalah boleh. Sebagian ada yang mendudukkanya sebagai upah dari jasa yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak pedagang, seperti pesan-pesan, iklan, dan bantuan penyaluran barang atau yang sejenisnya. Bisa juga didudukkan sebagai upah perantara. Karena pihak bank sudah membantu mencarikan pelanggan untuk pihak pedagang, sehingga layak mendapatkan upah karenanya.

Sebagian menganggapnya sebagai kompensasi perdamaian bersama pihak yang memberi hutang dengan jumlah yang lebih sedikit dari yang harus dibayar, karena hubungan antara pihak yang mengeluarkan kartu dengan pihak pemegang kartu di bawah sistem jaminan. Cara demikian dinyatakan boleh oleh kalangan Hanafiyah. Sebagian ada juga yang berpandangan bahwa pengambilan prosentase itu tidak mengandung syubhat sebagai riba secara mendasar. Karena kita dihadapkan dengan persoalan rabat/discount, bukan tambahan harga. Sehingga tidak ada hal yang menyeretnya kepada bentuk riba.

3.   Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan

Pihak yang mengeluarkan kartu ini menetapkan beberapa bentuk denda finansial karena keterlambatan penutupan hutang, karena penundaan atau karena tersendatnya  pembayaran dana yang ditarik melalui kartu. Denda semacam itu termasuk riba yang jelas yang tidak pantas diperdebatkan lagi. Itu termasuk riba nasi’ah yang keharamannya langsung ditentukan melalui turun-nya ayat al-Qur’an. Bahkan para pelakunya diancam perang oleh Allah dan Rasulnya.

Bagaimana Mengatasi Problematika Keterlambatan Pembayaran Hutang? Ada sebagian alternatif untuk mengantisipasi adanya bunga (riba) dan denda keterlambatan itu yang di antaranya: Memberikan kelonggaran kepada pihak yang berhutang, kalau ia adalah orang miskin yang kesulitan mengembalikan hutangnya. Membatalkan keanggotaannya, menarik kartu kreditnya kemudian mengadukan persoalannya ke pengadilan, lalu melimpahkan kepadanya semua biaya kemelut tersebut. Bisa juga dengan menyebarkan nama pelanggan bersangkutan dalam daftar hitam (black list), diumumkan kepada seluruh bank agar tidak menerimanya sebagai anggota dan juga agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berperilaku sepertinya.[20]

4.  Uang Administrasi untuk Penarikan Uang Tunai dalam Kartu Kredit

Di antara jenis kartu kredit ada yang bisa digunakan untuk menarik uang tunai dari rekening bank bersangkutan. Biasanya pihak bank akan mengambil uang administrasi untuk pengambilan uang tunai tersebut.

Para ulama fiqih kontemporer berbeda pendapat tentang hukum uang-uang administrasi semacam itu, berdasarkan perbedaan jenis penarikan itu, apakah sekedar penarikan uang tunai dari rekening pemegang kartu saja, atau ada unsur pinjaman?

Di antara ulama ada yang berpandangan bahwa hukum uang-uang administrasi itu boleh, karena tidak lebih dari sekedar upah, imbalan dari pentransferan uang nasabah dari rekeningnya menuju berbagai lokasi dimana uang itu digunakan, yang tentu saja membutuhkan biaya operasional. Jadi kedudukannya adalah sebagai upah transfer uang dari satu negeri ke negeri lain. Hanya saja sistem transfer tersebut terbalik. Karena pihak bank yang mewakili pihak yang mengeluarkan kartu kredit itu terlebih dahulu membayarkan uang, kemudian baru memintanya dari pihak yang memegang kartu untuk merealisasikan syarat pembayaran langsung dalam penukaran mata uang ini.

Untuk membedakan hal di atas, harus dibedakan antara dua kondisi yang berbeda:

Pertama: Kalau penukaran itu melalui penarikan dana langsung dari rekening nasabah, lalu diambil uang administrasinya, cara demikian disyariatkan. Demikian juga apabila pihak bank yang mengeluarkan kartu memiliki uang di bank yang mewakili sehingga bisa menutupi biaya dana yang ditarik tersebut.

Kedua: Ketika bentuknya adalah pinjaman. Maka imbalan yang diambil ketika itu adalah riba yang diharamkan. Demikian juga apabila rekeningnya adalah rekening bebas, atau dana yang ada tidak cukup untuk menutupi biaya yang ditarik. Tidak diragukan lagi bahwa keharaman dalam kasus ini berkaitan dengan hubungan antara pihak bank yang mengeluarkan kartu dengan bank yang mewakilinya. Adapun nasabah sendiri, kerjanya hanya menarik dana yang dititipkan pada pihak yang mengeluarkan kartu. Uang administrasi yang dia keluarkan adalah upah dari kesulitan yang dihadapi pihak yang mengeluarkan kartu, dengan upaya dan segala tanggungjawab berikut biaya yang juga harus dikeluarkan untuk tujuan itu. Pihak nasa-bah tidak memiliki kaitan dengan urusan antara pihak bank yang mengeluarkan kartu dengan bank yang mewakilinya.

C.  Fatwa DSN ttg kartu kredit syariah

Seiring maraknya penggunaan kartu kredit, ternyata bahasan tentang peluncuran kartu kredit syariah, akhirnya mendapat sedikit cahaya terang dari DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI melalui fatwanya tentang kartu kredit syariah. Penggunaan kartu kredit syariah dibolehkan (baca: halal) asal memenuhi berbagai ketentuan yang ditetapkan. Jika menyalahi ketentuan tersebut, tentu saja hukumnya akan menjadi tidak boleh (baca: haram).

Kedua : Hukum. Syariah Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Akad

Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah:

  1. Kafalah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah).
  2. Qardh; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
  3. Ijarah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.

Keempat : Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syariah Card

  1. Tidak menimbulkan riba.
  2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
  3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
  4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
  5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Kelima : Ketentuan Fee

  1. Iuran keanggotaan (membership fee).Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (rusum al-’udhwiyah) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (ujrah) atas izin penggunaan fasilitaskartu.
  2. Merchant fee
  3. Penerbit Kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah) atas perantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn).
  4. Fee penarikan uang tunai. Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
  5. Fee Kafalah. Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian Kafalah.
  6. Semua bentuk fee tersebut di atas (a s-d d) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

Keenam : Ketentuan Ta’widh dan Denda

  1. Ta’widh
    Penerbit Kartu dapat mengenakan ta’widh, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
  2. Denda keterlambatan (late charge).Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

  1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[21]

KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas, dapat di ambil kesimpulan mengenai konsepsi kartu kredit syari’ah adalah kartu yang digunakan sebagai alat pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya dan dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang. Adapun akad-akad yang ada dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit syari’ah terdiri dari akad Al ‘ariyah, Al Wakalah (perjanjian pemberian kekuasaan), Al Kafalah (perjanjianpenanggungan). Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka terdapat kriteria untuk pengguna kartu kredit syari’ah yaitu hanya diberikan kepada nasabah yang memiliki pendapatan/gaji yang layak dan sesuai dengan kebutuhan, pengguna kartu harus memiliki kemampuan secara financial untuk melunasi pembayaran pada waktunya. Disamping kriteria tersebut juga diberikan batasan dari besaran pembelanjaan atas transaksi yang dilakukan oleh pihak pengguna kartu (nasabah). Adapun penggunaan kartu kredit syariah tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi atas barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh syariat atau transaksi atas barang-barang yang dilarang. Kartu kredit syariah hanya dapat diakses transaksinya pada barang-barang yang telah ditentukan dengan kriteria kehalalannya.

Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai hukum penggunaan kartu kredit terkait dengan permasalahan-permasalahan di atas. Ada ulama yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan dengan berdasarkan landasan masing-masing. Dan DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI melalui fatwanya tentang kartu kredit syariah menyebutkan bahwa penggunaan kartu kredit syariah dibolehkan (baca: halal) asal memenuhi berbagai ketentuan yang disebutkan di atas, dan jika menyalahi ketentuan tersebut, tentu saja hukumnya akan menjadi tidak boleh (baca: haram).

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah al Mushlih, Shalah ash Shawi. 2004. Fikih Ekonomi Keuangan Islam, pengantar Adiwarman A. Karim. Jakarta: Darul Haq.

Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman. 2006. Banking Cards Syari’ah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Munir Fuady. 2002. Hukum tentang Pembiayaan. Bandung: Citra Aditya Bakti

Muhammad Syafi’I Antonio. 2001. Bank syari’ah dari teori ke praktik, cet 1. Jakarta : Gema Insani Press.

Gemala Dewi, dkk. 2006. Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Ed.1 Cet 2. Jakarta: Kencana.

Veithzal Rifa’I, dkk. 2007. Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System, Kata Pengantar Sugiharto Menteri Negara BUMN RI, Muliaman D. Hadad Deputi Gubernur BI. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

http://www.halalguide.info/, akses 30 april 2008

http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatanalisa&parent_id=310&parent_section=an020&idjudul=295, Akses 30 maret 2008

http://kamale.wordpress.com/2007/01/16/fatwa-dsn-ttg-kartu-kredit-syariah/, akses 30 maret 2008

WWW. Al Sofwah.Com. Akses tgl 30 maret 2008.

http://www.niriah.com/opini/detail.php?cid=2&id=65&pageNum=3, akses 29 april 2008


[1] Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Cards Syari’ah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal X1

[2] Veithzal Rifa’I, dkk, Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System, Kata Pengantar Sugiharto Menteri Negara BUMN RI, Muliaman D. Hadad Deputi Gubernur BI, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal 1360-1361

[3] Dalam fiqih mu’amalah kalimat ini disebut bithaqah isti’man bukan bithaqah I’timan. Artinya adalah memberi hak kepada orang lain terhadapa hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut tidak bertanggung jawab kecuali bila ia melakukan keteledoran atau pelanggaran. Transaksi itu sendiri menurut para ulama fiqih atau transaksi bebas bukan penyerahan hak. Misalnya dikatakan kepada seseorang, “Silahkan beli barang saya ini seperti kamu biasa membelinya dari orang lain karena saya tidak mengerti harga”. Maka ia membelinya dengan harga yang biasa dia keluarkan untuk membeli barang sejenis.

[4] www. Alsofwah.com, Akses tgl 30 maret 2008

[5] Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Cards Syari’ah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal 2

[6] Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Ed.1 Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 208

[7] Abdullah al Mushlih, Shalah ash Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Pengantar Adiwarman A. Karim, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal 304

[8] Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Cards Syari’ah….,hal 4-5

[9]http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatanalisa&parent_id=310&parent_section=an020&idjudul=295

[10] Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Cards., hal 19-20

[11] Veithzal Rifa’I, dkk, Bank and Financial…, hal 1365

[12] Munir Fuady, Hukum tentang Pembiayaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal 174

[13] Muhammad Syafi’I Antonio, Bank syari’ah dari teori ke praktik, cet 1, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hal 125

[14] http://www.niriah.com/opini/detail.php?cid=2&id=65&pageNum=3, akses 27 april 2008

[15] Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Cards..., hal 73

[16] Ibid..,

[17] WWW. Al Sofwah.Com

[18] Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Cards…,hal 75-76

[19] Ibid…, hal 93-94

[20] http://www.halalguide.info/

[21] http://kamale.wordpress.com/2007/01/16/fatwa-dsn-ttg-kartu-kredit-syariah/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: