YAD AMANAH DAN YAD DHAMANAH (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem wa’diah)

Published Desember 20, 2014 by mujiatunridawati

 YAD AMANAH DAN YAD DHAMANAH

 (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem wa’diah)       

Oleh: Mujiatun Ridawati, MSI.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan operasinya dengan sistem hukum islam (syariah). Fungsinya sama dengan bank konvensional yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan jasa keuangan lainnya, tetapi yang membedakan adalah cara operasi, produk, kesepakatan, dan sistemnya.

Bank syariah menggunakan prinsip-prinsip islami dalam operasionalnya, yaitu dengan menggunakan prinsip al Ta’awun yang menerapkan sistem saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat dalam kebaikan (QS. Al Maidah : 2) dan prinsip menghindari Al Ikthina seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Bank syariah juga tidak menerapkan hal-hal yang melanggar hukum islam, yaitu gharar, maysir, dan riba. Gharar adalah adanya unsur ketidakpastian atau tipu muslihat dalam transaksi. Maysir adalah adanya unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain. Riba dalam perbankan adalah transaksi yang menggunakan sistem bunga

Bagi bank konvesional, selain modal, sumber dana lainnya cenderung bertujuan untuk menahan uang. hal ini sesuai dengan pendekatan yang digunakan keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan: transaksi, cadangan (jaga-jaga), dan Investasi.[1] Berbeda dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya, misalnya, pada tabungan, beberapa bank memperlakukannya sebagai giro, sementara itu ada pula yang memperlakukannya sebagai deposito. bahkan ada pula yang tidak menyediakan produk tabungan sama sekali.

Kalau berbicara yad Amanah dan yad Dhamanah, tentu tidak lepas pada pembahasan berkenaan dengan salah satu produk perbankan syari’ah, yakni wadi’ah. Wadi’ah yang merupakan salah prinsip yang digunakan bank syari’ah dalam memobilisasi dana dalam masyarakat. Al-Wadi’ah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Prinsip ini diterapkan pada produk giro. Prinsip wadiah yang dipakai adalah wadi ah yad dhamanah karena pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Implikasinya hukumnya adalah sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank sebagai pihak yang dipinjami. Hal ini berbeda dengan wadi ah amanah dimana titipan tidak boleh dimanfaatkan.

Dengan demikian dalam tulisan ini yang akan dibahas yad amanah dan yad dhamanah serta implikasinya pada praktek diperbankan syari’ah.

B. Pokok Masalah

  1. Bagaimana  dan Kapan  ganti rugi Yad amanah dan  yad Dhamanah terjadi?
  2. Bagaimana proses beralihnya status yad amanah menjadi yad Dhamanah?

BAB II

Pembahasan

A. WADI’AH

1. Definisi Wadi’ah:

 Menurut Wahbah Zuhaily wadi’ah berasal dari kata wada’a berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain  untuk dipelihara dan dijaga. secara  etimologi berarti harta yang dititipi kepada seseorang yang dipercayai untuk menjaganya.[2] Secara terminologi, ada dua definisi yang digunakan ahli fiqih:

  • Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan dengan “mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan jelas, melalui tindalkan maupun melalui Isyarat”.
  • Ulama Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali mendefinisikan wadi’ah dengan “mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.[3]

Kedua definisi ini tidak menunjukkan perbedaan fundamental, hanya saja ada perbedaan secara redaksional antara mengikutsertakan dengan mewakilkan. Jadi dapat dipahami bahwa wadi’ah adalah memberikan kuasa kepada seseorang yang dipercayai untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Definisi lain wadi’ah adalah   (sebagaimana yang telah disepakati diantara kedua belah pihak). Maka secara umum dapat disimpulkan definisi Al-wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya[4] atau akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan  dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, dan  keutuhan barang atau uang tersebut.[5]

2. . Dasar Hukum Wadi’ah.

Ulama fikih telah sepakat bahwa wadi’ah sebagai salah satu akad dalam rangka saling tolong menolong (tabarru) sesama manusia. Alasan yang mereka kemukakan tentang setatus hukum wadi’ah dalam firman allah surat an-Nisa’ ayat 58,

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

  Dan dalam surat al-baqarah ayat 283.

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

[180]  barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

Hadis yang membicarakan tentang wadi’ah diantarannya sabda Nabi Saw. Tunaiknalah amanah yang dipercayakan kepadamu  dan jangan membalas khiayanat kepada orang yang telah menghianatimu. (H.R Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim)

Hadis lain di riwayatkan oleh Thabrani

dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah  Saw. Bersabda, ”tiada kesempurnaan iman orang yang tidak beramanah, tiada salat bagi orang yang tidak bersesuci.[6] 

Berdasar ayat hadis diatas, ulama sepakat mengatakan bahwa akad wadi’ah hukumnya boleh dan mandub (disunnahkan) dalam rangka saling tolong menolong sesama manusia. Oleh sebab itu Ibn Qudamah (ahli fiqih mazhab Hambali)  menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah saw sampai generasi berikutnya, wadi’ah telah menjadi Ijma amali’ (konsesus dalam praktek) bagi umat Islam  dan tidak ada seorang ulama pun yang mengingkarinya.[7]

3. Rukun Wadi’ah

Yang dimaksud dengan syarat rukun di sini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun wadiah. Ulama fikih berbeda pendapat dalam memandang dan menetapkan rukun wadi’ah. Diantara mereka memandang secara general dan yang lain menetapkan secara mendetail. Menurut Umaer Capra, rukun wadi’ah terdiri dari: Orang yang menitipi (al-Muwaddi), orang yang dititipi (wadi)’ barang titipan (wadi’ah), dan Ijab qabul (Shigat)

4. Syarat Wadi’ah

Persyaratan wadi’ah mengikat kepada pihak yang berakad, yang menitipi barang (muwaddi’, dan yang ditiitpi(wadi’) serta barang titipan(wadi’ah), dan Ijab Qabul (shigat).

5. Sifat akad wadi’ah

Ulama fikih sepakat bahwa akad wadi’ah bersifat mengikat  bagi kedua belah pihak  yang berakad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya memenuhi rukun dan syarat wadi’ah, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab  untuk memelihara barang titipan tersebut. Akan tetapi apakah tanggung jawab memelihara  tersebut bersifat amanah atau bersifat ganti rugi (Dhamanah). Ulama Fikih sepakat bahwa status wadi’ah  bersifat amanah bukan dhamanah. Sehingga seluruh kerusakan  yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi (wadi’). Kecuali kerusakan tersebut dilakukan secara sengaja. Dasar pemikiran tersebut didasarkan pada dalil dari hadis Nabi Saw: orang yang dititipi barang apabila tidak melakukan penghianatan  tidak dikenakan ganti rugi”HR  Baihaqi dan Daruqutni).

Dari hadis diatas, ulama fikih sepakat bahwa apabila dalam akad  wadi’ah disyaratkan orang yang dititipi dikenakan ganti rugi atas kerusakan barang  selama titipan, sekalipn kerusakan itu bukan atas kesengajaanya,  maka akad wadi’ah itu batal. Akibat lain dari sifat amanah  akad wadi’ah ini menurut ulama fiqih adalah, pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari penitipan barang

6. Jenis-Jenis Wadi’ah

  • Wadi’ah Yad al-Amanah. Wadi’ah Yad al-Amanah (tangan amanah) artinya, akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut.[8] tapi orang yang dititipi barang (wadi’) tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi barang titipan selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan (karena sebab-sebab factor diluar kemampuannya). Hal ini dikemukakan dalam sebuah Hadis Rasulullah: “jaminan pertanngungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai.[9] 
  • Wadi’ah Yad adh Dhamanah. Wadi’ah Yad Dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan  dan harus bertanggungjawab  terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.[10] Akad wadi’ah ini berlaku apabila orang yang dititipi barang (Wadi’) tidak lagi meng-Idle-kan asset atau barang titipan tersebut, tetapi penggunaanya dalam perekonomian tertentu setelah mendapat izin dari orang yang memiliki harta (Muwaddi’), dengan demikian akad wadi’ah yang berlaku adalah wadi’ah yand dhamanah (tangan penanggung) yang bertanggung jawab  atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang tersebut.[11]

7. Terjadinya Perubahan Status Wadi’ah Amanah Menjadi Wadi’ah Dhamanah

Perubahan status ini terjadi apabila:[12]

  • Orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan. Apabila barag titipan itu rusak oleh orang lain atau kemungkinan lain yang bisa menyebabkan barang itu rusak atau hilang sedang ia mampu untuk mencegah hal tersebut, maka ia dikenakan ganti rugi atas kelalaiannya.
  • Mengingkari Tata Cara pemeliharaan barang titipan. Wadi harus mengganti rugi apabila barang titipan itu rusak atau hilang dikarenakan ia melanggar kesepakatan atas tata cara pemeliharaan barang tersebut. Seperti,  kesepakatan antara muawaddi’ dan wadi’  meletakkan barang titipan di almari, akan tetapi wadi  memindahkannya tanpa sepengetahuan  muwaddi’  maka ia dikenakan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut.
  • Menitipkan titipan itu kepada orang lain. Apabila barang yang dititpi itu rusak atau hilang dikarenakan orang yang dititipi menitipkan lagi  kepada orang lain maka ia harus mengganti rugi, kecuali dalam keadaan darurat seperti kebakaran atau sepengetahuan orang yang menitipi barang tersebut karena status wadi’ (Orang yang dititipi) akan berpindah kepada orang yang ketiga. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali, orang yang dititipi dikenakan ganti rugi, kareka kewajiban memelihara barang tersebut dipikul dipundaknya. Tetapi jumhur ulama termasuk Imam Abu yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (kedua ahli fikih mazhab hanafi) menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini pemilik barang boleh memilih  apakah ia boleh menuntut ganti rugi kepda orang yang dititipi  barang (wadii’ I ) sehingga orang yang dititipi barang oleh orang yang dititipi pertama (wadi II) tidak dikenakan ganti rugi. Atau ia meminta ganti rugi kepada orag yang di titipi kedua, tetapi ia (wadi II) boleh meminta ganti rugi kepada (wadi I) Apabila barang itu rusak atau digunakan oleh (wadi II)secara terang terangan sehingga rusak maka pemilik boleh meminta ganti rugi kepada wadi I atau wadi II.[13]                    
  • Menggunakan Barang titipan. Wadi’ah tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tanpa sepengetahuan muwaddi, apabila rusak atau hilang dalam keadaan digunakan maka wada dikenakan ganti rugi.
  • Bepergian dengan membawa barang titipan. Menurut jumhur ulama yang berbeda dengan pendapat Hanifah , orang yang dititipi tidak dibenarkan membawa barang titipan dalam bepergian dengan kemungkinan lebih baik meninggalkannya kepada orang yang dipercayai. Apabila barang itu hilang atau rusak maka ia harus mengganti rugi. Dan apabila ia bepergian dengan membawa  titipan karena tidak ada orang yang dipercayakan utnuk menjaga barang itu, apabila rusak atau hilang maka ia tidak dikenakan ganti rugi.
  • Meminjam barang titipan atau memperdagangkannya. Apabila barang yang dititipi diperdagangkan oleh wadii’ tanpa seizin muawaddi’ maka ia harus mengganti rugi . sedangkan keuntungannya dari perniagaannya itu menurut mazhab maliki milik orang yang dititipi (wadii’). Apabila perniagaannya itu atas seizin muwaddi maka akad wadi’ah berubah menjadi akad pinjaman. (ad Dain).
  • Mencampurkan titipan dengan yang lain. Wadii’ harus mengganti rugi barang titipan apabila dengan sengaja telah ia campuri dengan bahrang yang lain yang susah dipisahkan.
  • Mengingkari barang titipan. Apabila muwaddi memminta barang titipan miliknya  dan tidak diserahkan oleh wadii’ lalu mengingkari adanya akad itu dan barang titipan itu, kerusakan dan kehilangan barang itu ditanggung oleh wadii’.
  • Mengembalikan barang titipan tanpa seizin muwaddi’. Kerusakan atau kehilangan barang titipan ditanggung oleh wadii apabila ia mengembalikan tanpa seizin dan sepengetahuan muwaddi (rusak atau hilang diwaktu pengembalian).
  • Menurut Abdul Husain at-Tariqi Dalam wadi’ah yad amanah menjadi yad Dhamanah, penerimaan titipan tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang kecuali dalam beberapa hal, diantaranya, Khianat, tidak hati-hati, barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lain, oleh karena itu  perlunya di syaratkan dalam deposito bahwa pelaku transaksi adalah orang yang berakal sekaligus telah dewasa dan titipan barang telah diterima setelah adanya serah terima.[14]

8. Aplikasi Wadi’ah Dalam Perbankan Syari’ah

Setelah diketahui bahwa wadi’ah terdiri dari wadi’ah yad Amanah dan yad dhamanah, selanjutnya akan dibahas bagaimana aplikasi diperbankan syari’ah.

a. Wadi’ah yad Amanah (Trustee Depository)

Dalam transaksi perbankan biasanya prinsip wadi’ah al amanah adalah dapat diterapkan pada pemberian jasa safe deposit box yang merupakan jasa titipan dimana bank hanya menyediakan fasilitas penitipan, mengatur system administrasi untuk masuk dan keluar ruang fasilitas, sedangkan kunci diserahkan kepada nasabah sehingga bank tidak bisa akses mengetahui isi dan titipan tersebut. Bank akan membebankan fee kepada nasabah atau pengguna fasilitas box  tersebut sekaligus bertanggung jawab atas pengamanan ruang berikut fasilitasnya.[15]

Selain itu pemberian jasa safe kepping yang merupakan jasa penitipan  yang diberikan oleh bank dalam rangka mengamankan dokumen /surat-surat berharga nasabah sehubungan dengan jaminan nasabah atas fasilitas yang didapatkan dari bank. Pada umumnya bank tidak akan mengambil fee atas penyimpanan surat berharga ini, karena penyimpanan ini merupakan kesatuan yang tidak mun gkin dipisahkandenga hak dan kewajiban nasabah terhasap bank.[16]

b. Wadi’ah yad Dhamanah (Guarantee Depository)[17]

Akad ini diaplikasikan oleh bank syari’ah lewat produk giro[18]  maka implikasinya sama dengan qardh dimana nasabah bertindak sebagai peminjam uang  dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.[19]

Dalam pengaplikasian produk ini harta barang yang dititipi boleh dan dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Dan tidak ada keharusan bagi penerima titipan (Bank) untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip (Nasabah). Akad ini, selain sesuai dengan produk giro (current account) juga sesuai dengan produk tabungan berjangka (saving Account). Pemberian bonus semacam jasa giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya  merupakan kewenangan managemen bank syari’ah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.[20]

Pada umumnya, dana titipan (Wadi’ah) pihak ketiga berupa giro atau tabungan. Tujuan orang menitipkan dana pada bank adalah karena alasan keamanan dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

 Kesimpulan

  1. Ganti rugi terjadi apabila dan hal ini terjadi pada wadi’ah yad Dhamanah. penerima titipan tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang kecuali dalam beberapa hal, di antaranya, Khianat, tidak hati-hati, barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lain dan lain sebagainya.
  2. Terjadinya perubahan status wadi’ah yad amanah menjadi wadi’ah yad Dhamanah adalah apabila orang yang ditiitpi tidak memelihara barang titipan, mengingkari tata cara pemeliharaan barang titipan, menitipkan titipan kepada orang lain, menggunakan barang titipan, berpergian dengan menggunakan barang titipan, meminjam barang titipan atau memperdagangkannya, mengembalikan barang titipan tanpa seizin muwaddi’, dan mengingkari barang titipan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Husain at-Tariqi, alih terjemah oleh M Ifan Syofwani, Ekonomi Islam Prinsp, Dasar, dan tujuan,Yogyakarta, Magistra Insania, 2004.

Adiwarman Karim, Bank Islam, Analisis Fikih dan keuangan, Jakarta IIIT, 2003.

Mohammad Firdaus, dkk,  Konsep dan Implementasi  Bank Syari’ah, Yakarta, Renainsan, 2005

Muhammad Usman Syabir, al-Muamalat al Maliyah al Mu’asyirah fi al Fiqh al Islami, al Ardan: dar An-Nafa’is, 1998.

Muhammad, Nail al Author, 5/296 , sebagaimana dikutip oleh Muhammad, system dan Prosedur  Oprasional Perbankan Syari’ah, (Yogyakarta: UII Press, 2000.)

Syafi’I Antonio Muhammad, Bank Syari’ah, dari teori ke Praktek, Jakarta, Gema Insani Press, 2001

Wahbah Zuhaily, Al-Uqud al-Musammah fi Qanun al-Mu’amalat.. Damsik: Dar al-Fiqri. 1987.

PT Ichtiar BAtu Van Hoeve, Ensiklopedi Hukum Islam,  (Jakarta, PT. Internusa, 1997) Jilid 6.

Tim Pengembangan Perbankan syari’ah  institute banker Indonesia, konsep, produk dan Implementasi Oprasional bank syari’ah, (Jakarta : Djambatan, 2002.

Wahbah Zuhaily, Al-Uqud al-Musammah fi Qanun al-Mu’amalat.. Damsik: Dar al-Fiqri. 1987.

www.Sinar Harapan. Com. 15-4-2008.

 

 

 

 

 

 

 

 


 [1] Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah,dari teori kek Praktek, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hal 146.

[2] Wahbah Zuhaily, Al-Uqud al-Musammah fi Qanun al-Mu’amalat.. Damsik: Dar al-Fiqri. 1987. hal  297.

[3] PT Ichtiar BAtu Van Hoeve, Ensiklopedi Hukum Islam,  (Jakarta, PT. Internusa, 1997) Jilid 6 hal 1899.

[4] Lihat WWW.Sinar Harapan Com. Diakses 15 april 2008.

[5] Mohammad Firdaus, dkk,  Konsep dan Implementasi  Bank Syari’ah, Yakarta, Renainsan, 2005 Hal  36.

[6] Ibid hal 37

[7] PT Ichtiar BAtu Van Hoeve, Ensiklopedi Hukum Islam,  (Jakarta, PT. Internusa, 1997) Jilid 6 hal 1899.

[8] Mohammad Firdaus, dkk,  Konsep dan Implementasi  Bank Syari’ah, Yakarta, Renainsan, 2005 hal 36

[9] Lihat Nail al Author, 5/296 , sebagaimana dikutip oleh Muhammad, system dan Prosedur  Oprasional Perbankan Syari’ah, (Yogyakarta: UII Press, 2000, hal 8.

[10] Mohammad Firdaus, dkk,  Konsep dan Implementasi  Bank Syari’ah, Yakarta, Renainsan, 2005 hal 37

[11] Ibid hal 8.

[12] Wahbah Zuhaily, Al-Uqud al-Musammah fi Qanun al-Mu’amalat.. Damsik: Dar al-Fiqri. 1987. hal 301- 303

[13] PT Ichtiar BAtu Van Hoeve, Ensiklopedi Hukum Islam,  (Jakarta, PT. Internusa, 1997) Jilid 6 hal 1899. hal 1899.

[14] Abdul Husain at-Tariqi, alih terjemah oleh M Ifan Syofwani, Ekonomi Islam Prinsp, Dasar, dan tujuan,Yogyakarta, Magistra Insania, 2004. hal 266

[15] Tim Pengembangan Perbankan syari’ah  institute banker Indonesia, konsep, produk dan Implementasi Oprasional bank syari’ah, (Jakarta : Djambatan, 2002. hal 228.

[16] Ibid 229.

[17] M.Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah dari teori kepraktek, Jakarta, Gema Insani press, 2001. hal 148.

[18] Karena giro bank pada dasarnya adalah penitipan dana masyarakat di Bank untuk tujuan pembayaran  dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat, sesuai dengan UU No 7 tahun 1992. artinya giro hanyalah  merupakan dana titipan nasabah , bukan dana yang dapat di Investasikan . laihat tim pengembangan perbankan syari’ah Institut bankir Indonesia, Ibid hal 61.

[19] Adiwarman Karim, Bank Islam, Analisis Fikih dan keuangan, Jakarta IIIT, 2003. hal 96 Lihat juga Muhammad Usman Syabir, al-Muamalat al Maliyah al Mu’asyirah fi al Fiqh al Islami, al Ardan: dar An-Nafa’is, 1998, hal 221.

[20] Ibid hal Syafii Antonio hal 149. lihat juga Mohammad Firdaus, dkk,  Konsep dan Implementasi  Bank Syari’ah, Yakarta, Renainsan, 2005 hal 38

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: