BADAN ARBITREASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)

Published Desember 18, 2013 by mujiatunridawati

BADAN ARBITREASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK

BAB I

PENDAHULUAN

 LATAR BELAKANG MASALAH

Sangketa diantara dua belah pihak dalam bekerjasama tidak dapat dihindari karena dalam bekerjasama diantara dua pihak sering kali ada salah satu pihakyang tidak memetuhi akad-akad yang telah dibuat dan disepakati.

Dan seiring perkembangan perekonomian islam baik dalam bidang perbankan, asuransi, dan pasar modal  dan bidang usaha lainnya maka majlis ulama Indonesia (MUI) berusaha mendirikan badan arbitrase untuk membantu menyelesaikan permaslahan yang ada pada usaha ekonomi islam di Indonesia.

dengan adanya badan arbitrase ini perekonomian islam di Indonesia maka para  pelaku ekonomi mendapat kemudahan dalam menyelaikan permasalah yang terjadi pada perusahaan / usaha mereka.

Badan arbitrese  tidak jauh berbeda dengan pengadilan yaitu bertujuan menyelesaikan sangketa yang terjadi di dua pihak yang bekerja sama. Namu disisi lain badan arbitrase berbeda dengan pengadilan. Karena pada arbitrase tidak dikenal danya banding apabila sebuah keputusan telah ditetapkan, waktu persidangan yang cepat, dan  biaya yang murah ,arbiter yang ahli dalam bidang hukum, fiqh dan lain –lain.

BAB II

PEMBAHASAN

 A.     PENGERTIAN ARBITRASE

Istilah “arbitrase” (dalam bahasa belanda : Arbitrage, dalam bahasa inggris : Arbitration) berasal dari bahasa latin yaitu arbitrare , artinya suatu penyelesain atau suatu penyelesaian sangketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih atau mereka tunjuk.[1]

     Sedangkan dalam fiqih islam , padanan arbitraseaadalah tahkim dan kata kerjanya adalah hakkama, yang secara hafiah berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sangketa.[2]

Sedangkan menurut mazhab syafi’iyah arbitrase adalah memisahkan antara dua pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum allah atau menyatakan hukum syara’ terhadap suatu peristiwa wajib melaksanakannya.[3]

B. SEJARAH BERDIRINYA BASYARNAS

Badan Arbitrase syariah Nasional (adalah perubahan nama dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia(BAMUI) Indonesia yang berdiri pada tanggal 21 Oktober 1993 / 5 jumadil Awal 1414 H yang diprakasai oleh majlis Ulama Indonesia.

Dengan adanya undang-undang perbankan.no 7 tahun 1992 membuat era baru dalam sejarah perkembangan hokum ekonomi Indonesia. Undang-undang tersebut memeperkenalkan sistem bagi hasil yang tidak dikenal dalam undang-undang tentang pokok perbankan no.14 tahun 1967. Dengan adanya system bagi  hasil ituri  maka perbankan dapat melepaskan diri dari usaha-usaha yang mempergunakan system “ bunga”

Pada tanggal 22 April 1992, Dewan Pimpinan MUI mengundang rapat para pakar atau praktisi hukum atau cendekiawan muslim termasuk dari kalangan Perguruan Tinggi guna bertukar pikiran perlu tidaknya dibentuk Arbitrase Islam. Setelah beberapa kali melekukan rapat,

didirikanlah Badan Arbitrase Muamalat ndonesia (BAMUI) yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 05 Jumadil Awal 1414 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober tahun 1993 M. Didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan, sebagaimana dikukuhkan dalam akte notaris Yudo Paripurno,SH. Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993.

Dalam rekomendasi RAKERNAS MUI, tanggal 23-26 Desember 2002, menegaskan bahwa BAMUI adalah lembaga hakam (arbitase syari’ah) satu-satunya di Indonesia dan merupakan perangkat organisasi MUI.Kemudian sesuai dengan hasil pertemuan antara Dewan Pimpinan MUI dengan Pengurus BAMUI tanggal 26 Agustus 2003 serta memperhatikan isi surat Pengurus BAMUI No.82/BAMUI/07/X/2003, tanggal 07 Oktobe 2003, maka MUI dengan Sk-nya  no.Kep-09/MUI/XII/2003, pada tanggal 24 Desember 1993 menetapkan :

  • Mengubah nama Badan Arbitras Mu’amalat Indonesia (BAMUI) menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
  • Mengubah bentuk badan BAMUI dari yayasan menjadi badan yang berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi.
  •  Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga hakam, BASYARNAS bersifat otonom dan independen.
  • Mengangkat pengurus Basyarnas

Dengan lahirnya system bagi hasil ini terbuka peluang lahirnya bank muamalat Indonesia yang dalam operasionalnya menggunakan hukum islam. Dari peristiwa di atas merupakn tonggak sejarah yang sangat penting dalam kerhidupan umat islam khususnya  perkembangan hokum nasional umumnya.

Selama ini peranan hukum islam terbatas hanya pada bidang keluarga saja tetapi pada tahun 1992 peranan hukum islam telah memasuki dunia hukum ekonomi, diterapnya hukum islam m embawa sejarah penting lahirnya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Lahirnya Badan Arbitrase ini sangat tepat karena melalui badan arbitrase tersebut sangketa-sangketa bisnis yang operasionalnya hokum islam dapat diselesaikan menggunakan hokum islam juga.

C. LANDASAN HUKUM ARBITRASE SYARIAH

Segala aktivitas dalam islam mempunyai landasan hukum baik darisegi al-Quran, hadis, ijma’ maupun dari segi undang-undang negara. Begitu juga dalam arbitrase dalam menyelesaikan persoalan muamalah haruslah mempunyai dasar hukum yang kuat. Adapun landasar hokum arbitrase adalah alQur’an

adapun dasar hukum arbitrase dalam alqur’an adalah terdapat dalam firman allah surat al-hujurat ayat 9. Yang artinya:

jika dua golongan beriman bertengkar, damaikanlah mereka. Tetapi jika salah satu dari dua golongan berlaku  aniaya (wanprestai) terhadap yang lain, maka perangilah orang yang menganiaya itu sampai kembali kejalan Allah. Tetapi jika ia telah kembali, damaikanlah keduanya dengan adil dan bertindakalah dengan benar, sungguh allah itu cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. (Al-Hujurat:9)

surat An-Nisa ayat 35 yang artinya :

dan jika kamu khawatir terjadi persegketaan antara keduanya (suami-istri) maka kirimlah seorang hakam (arbiter) dari pihak keluarga laki-laki dan wanita. Dan jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perdamain, niscaya allah akan memeberikan taufik kepada suami istri itu . sesungguhnya allah  maha mengetuhui lagi maha mengenal”.

As-sunnah. Hadis riwayat an-nasai,bahwa Rasulullah SAW bersabda “ sesungguhnya hakam itu adalah allah dan kepaNyalah dimintakan keputusan hokum.[4]

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentangg Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Arbitrase menurut Undang-Undang No.30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradialan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud UU No. 30/1999.

  • SK MUI Dewan Pimpina MUI no.Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 30 Syawal 1424 H (24 Desember 2003) tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.
  • FATWA SDN MUI

Semua Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan :

“ Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

D.     TUJUAN BERDIRINYA dan RUANG LINGKUP BASYARNAS

 Adapun tujuan didirinya dan ruang lingkup Basyarnas (BAMUI) berdasarkan isi dari pasal 4 Anggaran Dasar yayasan arbitrase Muamalah Indonesia adalah sebagai berikut  :

  1. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sangketa-sangketa muamalah / perdata yang timbul dalam perdagangan , industry, keuangan, jasa dan lain-lain.
  2. Menerima permintaan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam suatu perjanjian,ataun tampa adanya suatu sangketa untuk memberikan sutu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.[5]
  3. Adanya BASYARNAS sebagai suatu lembaga permanen, berfungsi untuk menyelesaikan kemungkianan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syari’ah dengan para nasabahnya atau para pengguna jasa mereka pada khususunya dan antara sesama umat islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syari’ah islam sebagai dasarnya, pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata.[6]
  4. Ruang lingkup Basyarnas adalah semua lembaga keuangan, industry, jasa dan lain-lain yang dalam operasinya menggunakan system syariah

Ada beberapa alasan para pihak memeilih menyelesaikan sangketa melalui arbitrase dan tidak menggunakan badan peradilan umum, adalah sebagai berikut:

  1. Kepercayaan dan keamanan. Arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas bagi para pedagang,pengusaha dan investor, dan juga memberikan rasa aman terhadap keadaan tidak menentu dan ketidakpastian sehubungan system hokum yang berbeda.
  2. Keahlian Arbiter. Para pihak yang bersangketa mempunyai kepercayaan yang besar terhadap keahlian arbiter dalam menyelesaikan sangketa mereka karena para arbiter adalah orang yang ahli dalam fiqh, hukum ekonomi dll.
  3. Cepat dan hemat biaya. Dalam pengambilan keputusannya pada basayrna relative lebih cepat dibandingkan pada pengadilan umum dan biaya lebih hemat.
  4. Bersifat rahasia. Arbitrase bersifattertutup karena berlangsunng di lingkungan pribadi dan tidak umum.
  5. Bersifat non preseden. Dalam system hukum prinsip preseden mempunyai pengaruh penting.Dalam keputusan arbitrase umumnya tidak memiliki atau sifat preseden. Kerena untuk perkara yang sama bisa saja dihasilkan keputusan yang berbeda.
  6. Kepekaan arbiter. Yang membedakan antara Basyarnas dan pengadilan umum lainnya adalah kepekaan atau kearifan dari arbiter terhadap perangkat peraturan yang kan diterapkan arbiter terhadap perkara-perkara yang ditangani.
  7. Pelaksanaan keputusan. Keputusan arbitrase mungkin lebih mudah dilaksanakan daripada keputusan pengadailan hal ini disebabkan kerena keputusan arbitrase bersifat final.[7]

E. PROSEDUR PERMOHONAN PENYESELASAIN SANGKETA KEPADA BASYARNAS

Sampai saat ini telah ada 17 kasus yang telah diselesaikan oleh Basyarnas (hasil survey). Dalam perbankan kasus-kasus yang diajukan kepada basyarnas seperti kredit macet,jual beli (murobahah) dan lain-lain.

     Adapun prosedur agar sangketa dua belah pihak atau lebih dapat di tangani oleh Basyarnas adalah sebagai berikut :

  1. Dalam akad transakasi awal kedua belah pihak menyebutkan tempat / lembaga dalam penyelesaian permasalahan apabila terjadi dikemudian hari. misalnya. Di pengadilan atau basyarnas
  2. Apabila kedua belah pihak memilih basyarnas tempat penyelesaian masalah apabila terjadi maka apabila terjadi permasalahan maka pihak yang merasa dirugukan mengajukan permohonan untuk mengadakan arbitrase oleh sekretaris dalam register Basyarnas
  3. Para arbiter meneliti akan kasus tersebut kurang lebih 1 minggu
  4. Apabila kasus tersebut benar-benar memerlukan pihak ketiga dalam penyelesaianya maka
  5. Penetapan Arbiter tunggal atau Arbiter majelis. Apabila perjanjian menyerahkan pemutusan sangketa kepada Basyarnas atau klausula Arbitrase telah mencukupi maka ketua Basyarnas segera menetapkan dan menunjuk arbiter tunggal atau arbiter majlis yang akan memeriksa dan memutus sangketa sekaligus memerintahkan untuk menyampaikan salinan susrat permohonan kepada termohon disertai perintah untuk menaggapi permohonan tersebut dan memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari terhitung sejak tangggal terimanya salinan surat permohonan dan surat penggilan.
  6. Tempat kedudukan Arbiter tunggal atau Arbiter Majelis. Pemeriksaaan persidangan dilakukan ditempat kedudukan BAsyarnas kecuali ada persetujuan kedua belah pihak , pemeriksaan dapat dilakukan ditempat lain.
  7. Perdamain. Terlabih dahulu Arbiter tunggal akan mengusahakan tercapainya perdamain apabila usaha tersebut berhasil maka arbiter tunggal atau arbiter majelis membuat akte perdamain. Dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi dan mentaati perdamain tersebut. Kalau tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan.
  8. Permbuktian dan saksi. Para pihak dipersilakan untuk menjesalkan dalil dan pendirian masing-masing serta mengajukan bukti-bukti di anggap perlu untuk menguatkan.
  9. Berakhirnya pemeriksaan. Apabila arbiter tunggal atau arbiter majelis menganggap pemeriksaan telah cukup maka arbiter tunggal atau arbiter majelis akan menutup pemeriksaaan itu dan menetapkan hari sidang gunakan mengucapkan putusan yang di ambil.
  1. F. CONTOH PERKARA YANG DAPAT DISELESAIKAN OLEH BASYARNAS

         Contoh perkara yang dapat diselesaikan oleh BASYARNAS seperti sengketa muamalat (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lan-lain secara adil dan cepat.

Bila dicontohkan lebih spesifik, seperti perkara berikut : Perkara kredit macet antara seorang nasabah Bank dan Lembaga Bank. Akibat adanya kredit macet , maka nasabah menggugat Bank, atau dapat sebaliknya,

Bank yang menggugat nasabahnya. Kemudian pihak yang menggugat mengajukan perkara tersebut ke BASYARNAS. Apabila perkara tersebut dapat diterima oleh BASYARNAS,maka para pihak harus mengikuti prosedur ataupun mekanisme yang telah ditentukan dan ditetapan oleh BASYARNAS.Cara yang dilakukan BASYARNAS untuk menyelesaikan perkara adalah sebagai berikut:

  1. Mediasi             : Musyawarah untukmufakat
  2. sidang               : mengeluarkan putusan
  3. Putusan :Mengeluarkan putusan pada suatu perkara Dalam penyelesaian suatu perkara di BASYARNAS, tidak hanya orang muslim saja yang bisa, melainkan orang non muslim juga dapat menyelesaikan perkaranya di BASYARNAS dengan syarat ia setuju penyelesaian masalahnya diselesaikan dengan syariat/ ajaran islam.
  1. G.     VISI DAN MISI BASYARNAS

Adapun visi dan misi BASYARNAS  ( Badan Arbitrase Syariah Nasional ) adlah sebagai berikut :

  • Visi
  1. Sebagai lembaga hakam yang amanah dan terpercaya dalam menyelesaikan sangketa muamalah (perdata) berdasarkan syariah
  2. Terwujudnya msyarakat yang adil dan sejahtera dalam pranata hokum,ekonomi, social, budaya yang islami.
  • Misi
  1. Menyelesaikan secara adil dan cepat sangketa muamalah  ( perdata) dalam bidang perdagangan, keuangan, industry, jasa dan lain-lain.
  2. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tampa adanya suatu sangketa mengenai persoalan tertentu dalam suatu perjanjian.
  1. H.     STRUKTUR PENGURUS BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS )

 Adapun Stuktur pengurus Badan Arbitrase Syariah Nasional  (BASYARNAS) Majelis Ulama Indonesia periode 2005 – 2010 berdasarkan keputusan MUI NO.Kep-084/MUI/II/2010 adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

Penasehat :

  1. Dr. K. H.M. Sahal Mahfudh
  2. Prof. K.H. Ali Yafie
  3. Prof.Dr.H.M.Din Syamsudin
  4. K.H. Ma’ruf Amin
  5. K.H.Dr. Anwar Ibrahim
  6. Prof. Dr. H.Bustanul Arifin, SH.
  7. Prof. Drs.H.M. Tahir Azhari, SH.
  8. Prof. Dr. H.Umar  Shihab
  9. Prof.Drs.H.Asmuni Abdurrahman
  10. Prof.Dr.H.M. Quraish Shihab
  11. Prof. Dr. H.M. Abdul Gani Abdullah, S.H.
  12. Drs. H.M. Ichwan Sam

K e t u a                           : H. Yudo Paripurno, S.H.

Wakil Ketua                    : H. Abdul Rahman Saleh, S.H. MH.

Wakil Ketua                    : H. Hidayat Ahyar, S.H.

Wakil Ketua                    : Hj. Fatimah Ahyar, S.H.

Wakil ketua                    : Drs. H. Muchtar Luthfi, SH

Wakil Ketua                    : Drs. H. Zainal Arifin, MBA.

Wakil Ketua                    : H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec.

Sekretaris                       : H. Achmad Djauhari, SH. MH.

Wakil Sekretaris            : Dra.Hj. Siti Ma’rifah, SH., MM.

Wakil Sekretaris            : Drs. H. Ahmad Dimyati

Bendahara                      : Dr. Ir. H. Riyanto Sofyan

Wakil Bendahara           : Dra. Euis Nurhasanah

Anggota                           : Prof. Dr. Erman Rajagukguk, SH, LLM. H.A. Zein Umar Purba, SH, LLM, Gunawan yasmin,SE., MM, Tgk. H. Ir. Ibrahim Arief, SH, M.Agr. H.M. Isa Anshary, MA. Hj.Niniek Rustinawati, SH.M.kn. Agus Sunarno,SE, Hj.Arafah windiani,SH.,M.Hum, Henni wijayanti, SH.,M.Hum, Mohammad Nur,

BAB III

PENUTUP

Dengan adanya undang-undang no.7 tahun 1992  yang dimana diatur bahwa system yang dugunukan dalam perbankan adalah system bagi hasil. Maka berdirilah Bank Muamalat Indonesai sebagai bank yang berbasis system islam. Dengan lahirnya BMI ini akan mendornga lahirnya bank-bank Syariah lainnya dan lembaga keungan sayariah lainnnya.

Dalam bermuamalh tidak semua berjalan dengan lancar. Pasti aka nada terjadi perseslisihan. Maka dari itu mendorong MUI mendirikan badan penegang apabila terjadi perselisihan antara dua  belah pihak apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan lahirnya Bank muamalat Indonesia

Maka pada tanggal  21 oktober 1993 lahirlah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang kemudian diganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasiona  ( BASYARNAS)

Banyak kelebihan apabila menyelesaikan sangaketa di Basyaranas antara lain biaya yang murah, keamanan, terjaga kerahasiaan, arbiter yang ahli dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’anul Kharim

Effendi, satria, dkk. Arbitrase islam di Indonesia.Jakarta:  Badan Arbitrase muamalat Indonesia.1994

            Mardjono, Hartono .Dalam Arbitrase Islam di Indonesia.Jakarta:1994

Syakir Sula, Muhammad.Asuransi Syariah (life and general).Jakarta: gema Insani.2004


[1] Satria effendi dkk. Arbitrase islam di Indonesia.jakarta:  Badan Arbitrase muamalat Indonesia.1994.hal.58

[2] M.Syakir Sula.Asuransi Syariah (life and general).jakarta: gema Insani.2004.hal.553

[3] Ibid.hal.554

[4] Ibid.hal 555

[5] Ibid.hal.558

[6] Hartono Mardjono.dalam Arbitrase Islam di Indonesia.Jakarta :1994:169-170

[7] Op.cit.Satria effendi dkk. Hal 58-60

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: