UNIVERSALITAS DAN KONPREHENSIVITAS EKONOMI ISLAM

Published Juli 19, 2012 by mujiatunridawati

 

UNIVERSALITAS DAN KONPREHENSIVITAS EKONOMI ISLAM

 Oleh : Mujiatun Ridawati, MSI.

 

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu sistem dan pedoman hidup (way of life). Sebagai suatu pedoman hidup, ajaran Islam terdiri atas aturan-aturan yang mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar, aturan-aturan tersebut dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu aqidah, akhlaq dan syari’ah. Aqidah dan akhlaq bersifat konstan, sedangkan syari’ah selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia.[1]

Sesuai dengan skema zarqa, Syari’ah terdiri atas bidang muamalah (Sosial) dan bidang ibadah (ritual). Ibadah merupakan sarana manusia untuk berhubungan dengan sang pencipta (hablum minallah) sedangkan muamalah digunakan sebagai aturan main manusia dalam berhubungan dengan sesamanya (hablum minannas). Muamalah inilah yang harus digali manusia dari masa kemasa karena seiring dengan perkembangan hidup manusia yang selalu berubah.

Ekonomi, sebagaimana juga bidang ilmu-ilmu yang lainnya tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan untuk menuntun manusia agar berada dijalan yang lurus (Siraatal Mustaqiim). Oleh karena itu, apa yang saat ini dianggap sebagai pemikiran ekonomi sangat perlu diamati untuk memastikan apakah Ekonomi Islam yang sekarang sudah berada pada jalan yang lurus? Pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab, karena masyarakat sudah lama sekali asyik bergelut dengan roda perekonomian yang terlepas dari dasar agama Islam.[2]

Muamalah tidak membedakan muslim dengan non muslim. Inilah salah satu yang menunjukkan sifat universalitas ajaran Islam karena dalam Islam ada istilah tsabbit wa mutghayyirat (principles and variables). Jadi variabel atau proses kegiatan yang dilakukan oleh seoang muslim harus berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang tercantum secara tersurat dan tersirat dalam dua sumber hukum utama ajaran Islam yaitu al-qur’an dan hadits.

Berbicara ekonomi pada prinsipnya merupkan pembicaraan yang melibatkan kepentingan semua manusia. Sehingga ekonomi sering di posisikan sebgai pokok pembahasan yang dominan. Manusia dituntut untuk mampu melakukan usaha eksploratif tiada henti dalam mencari solusi atas pesoalan-persoalan ekonomi, dan salah satu sumber yang tidak dapat diabaikan dalam persoalan ekonomi adalah agama.[3]

Sebagai satu sistem yang bersifat komprehensif, Islam dipercaya oleh ummatnya sebagai ajaran yang secara umum mengarahkan manusia untuk memperoleh dua dimensi kebahagiaan, dunia dan akhirat. Keduanya merupakan kesatuan integral yang tidak dapat dipisahkan sesuai dengan karakter manusia yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Disamping memuat aturan tentang teologi, akidah dan ibadah, Isalm juga memberikan rambu-rambu tentang ekonomi, baik secara eksplisit dan implisit. Produktivitas dan sikap hidup bersahaja dengan pola ekonomis ditekankan oleh Islam agar manusia tidak menjadi budak ekonomi. Untuk merealisasikan tujuan itu, Islam memberikan tuntunan tentang bagaimana seharusnya petumbuhan ekonomi dilakukan dan diusahakan.

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis membatasi pembahasan dengan rumusan masalah yaitu bagaimana universalitas dan komprehensivitas di aplikasikan dalam Ekonomi Islam serta keunggulannya pada sektor Perbankan Syari’ah ?

BAB II

PEMBAHASAN

 A.    Makna Universalitas dan Komprehensivitas dalam Ekonomi Islam

Untuk mencapai tujuan, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik akidah, akhlaq maupun syari’ah. Dua komponen pertama yaitu akidah dan akhlak bersifat konstan, keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan bedanya waktu dan tempat. Sedangkan syari’ah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban ummat yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-masing.[4]Oleh karena itu syari’ah Islam sebagai syari’ah yang dibawa oleh rasul terakhir mempunyai keunikan tesendiri. Syari’ah ini bukan hanya menyeluruh dan komprehensif tetapi juga Universal.

Komprehensif  berarti syari’ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah merupakan sarana untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan tuhannya sedangkan muamalah diturrunkan untuk menjadi rules of the game atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.[5]

Universal bermakna syari’ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir nanti. Keuniversalan ini tampak jelas terutama dalam bidang muamalah. Selain memiliki cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membeda-bedakan muslim dan non-musllim karena Islam mengenal Tsawabit wa mutaghayyirat atau prinsip dan variabel. Tugas cendekiawan muslim sepanjang zaman adalah mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam variabel-variabel yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap masa.

Nilai-nilai dasar dari sistem ekonomi dalam perspektif Islam yaitu kebebasan terbatas terhadap kepemilikan harta dan sumber-sumber kekayaan, nilai keseimbangan dan nilai keadilan yang merupakan kebulatan nilai yang tidak bisa dipisahkan. Pangkal tolak nilai dasar ini, kemudian melahirkan nilai-nilai instrumen yang terealisasi dalam pelarangan riba, diperintahkannya zakat, sedekah dan infaq.

Ekonomi Islam sesungguhnya secara inheren merupkan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam harus dipeluk secara kaffah dan komprehensif oleh ummatnya. Islam menuntut ummatnya untuk mewujudkan keislamannya dalam segala aspek kehidupannya. Tidak sepantasnya jika seorang muslim yang menjalankan shalat 5 waktu tapi dalam kesempatan lain ia juga melakukan transaksi keuangan yang menyimpang dari ajaran Islam.[6]

Ada kebenaran mendasar tertentu yang tidak boleh dilupakan dalam mendiskusikan prinsip-prinsip pokok Ekonomi Islam. Hal ini akan sangat membantu dalam membentuk kebijaksanaan dan petunjuk yang rasional untuk memecahkan berbagai permasalahn ekonomi yang  dihadapi sekarang.

  1. Islam bersifat komprehensif dan memberikan prinsi-prinsip yang vital dan tepat untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, spiritual, moral, sosial, politik dan ekonomi. Islam mengkaji aspek-aspek ekonomi sebagai aspek yang secara menyeluruh menyangkut persoalan manusia karena persoalan ekonomi tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan memuaskan secara tersendiri.
  2. Islam dan ajarannya selalu relevan sepanjang masa dan tidak terbatas pada zaman, bangsa dan negara.
  3. Kesejahteraan itu bersifat universal, dan menyangkut seluruh masyarrakat karena seluruh harta dan kekayaan adalah milik Allah
  4. Islam tidak membeda-bedakan antara perorangan atau kelompok-kelompok yang ada.
  5. Pendekatan Islam berdasarkan pada alasan dan kebijaksanaan. Islam tidak menolak sesuatu yang baru tetapi mengkaji dan mengujinnnya untuk  dijadikan sebgai sebuah sistem yang baru.[7]

 

B.  Aplikasi Universalitas dan Komprehensivitas dalam Ekonomi Islam

Konsep ekonomi dalam Islam tidak hanya tampak dalam konsepsi global, namun juga tercermin dalam praktek-praktek aplikatif aktivitas ekonomi. Sudut pandang ekonomi tidak hanya sekedar bentuk kritik terhadap praktek ekonomi yang dilakukan manusia, namun juga memberikan jalan keluar bagi kritik yang dilakukan. Mengingat kuatnya akar pengaruh sistem ekonomi konvensional,[8] maka dengan langkah-langkah sebagai berikut dapat mengaplikasikan praktek Ekonomi Islam:

  1. Dengan kembali pada sumber Islam dan mengambil ajaran-ajarannya untuk mengentaskan manusia dari berbagai persolan ekonomi. Maka ini diharapkan menjadi spirit yang selalu menyertai tindakan dan aktivitas ekonomi.
  2. Menumbuhkan potensi-potensi kemanusiaan dan mengarahkannya pada arah yang benar. Manusia diciptakan Allah dengan potensi akal, raga dan hati. Ketiganya harus difungsikan dan dioptimalkan agar kegiatan ekonomi tidak hanya bermakna materi, namun juga berarti untuk pertumbuhan dan perkembangan hati dan kecerdasan akal. Sehingga tugas kekhalifahan dapat dijalankan dengan baik dan benar.
  3. Mengekspansi produksi baang-barang yang bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan individu dan masyarakat. Nilai kemanfaatan tidak hanya dinilai sempit, orientasi itu harus selalu dihubungkan dengan tuntutan dan kebutuhan manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.
  4. Meningkatkan penghasilan masyarakat. Konsep ekonomi dalam Islam berhadapan dengan kondisi riil umum kaum muslim secar khusus dan masyarakat dunia secara umum. Tawaran solutif yang ada harus mampu menjawab secara konkrit kebutuhan akan tingginya tingakat penghasilan yang dihadapi masyarakat saat ini. Dampak yang diharapkan adalah masyrakat pada semua lapisan dapat merasakan kehadiran sistem ekonomi dalam Islam sebagai mediasi untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran secara berimbang dan menyeluruh.
  5. Melakukan pembuktian pembuktian ilmiah dan riset yang mendalam untuk meyakinkan keunggulan Ekonomi Islam. Karena selama ini keyakinan tersebut hanya didapatkan melalui pengakuan atas kelebihan sistem ekonomi konvensional yang telah ada, dalam Ekonomi Islam kemajuan dan perkembangan keilmuan kontemporer harus diambil dan dimanfaatkan dalam melakukan penggalian sistem Ekonomi Islam, sehingga langkah ini dapat direalisasikan dalam masyarakat.[9]

Sedangkan pandangan Islam terhadap masalah kekayaan, berbeda dengan pandangan Islam terhadap masalah pemanfaatan kekayaan. Kekayaan dan tenaga manusia merupakan kekayaan sekaligus sarana yang memberikan kegunaan atau manfaat sehingga kedudukannya dalam pandangan Islam dari segi keberadaan dan produksinya dalam kehidupan berbeda dengan kedudukan pemanfaatan serta tata cara perolehan manfaatnya.[10]

Oleh karena Islam juga mengatur masalah pemanfaatan kekayaan dengan tegas. Misalnya Islam mengharamkan pemanfaatan beberapa bentuk kekayaan seperti khamer sebagaimana Islam juga mengharamkan manfaat beberapa tenaga manusia seperti dansa dan pelacuran. Islam juga melarang untuk menjual harta yang haram untuk dimakan sebgaimana diharamkannya menyewa tenaga untuk melakukan suatu kemaksiatan.[11]

Sedangkan dari segi keberadaannya, harta kekayaan sebenarnya terdapat dialam yang diciptakan allah untuk manusia. Seperti firman Allah

Dialah yang menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi” (QS: Al-Baqarah Ayat: 29)

“Allahlah yang telah menundukkan untuk kalian lautan agar bahtera bisa berjalan di atasnya dengan kehendak-Nya, juga agarr kalian bisa mengambil kebaikannya” (QS: Al-Jatsiyat Ayat: 12)

Dari ayat-ayat di atas jelas terlihat bahwa Allah hanya menciptakan segala kekayaan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia tetapi tidak ikut campur dalam menentukan bagaimana memproduksinya. Bahkan tidak ada satupun nash syara’ yang menjelaskan bahwa Islam mengatur proses produksi, justru banyak nash syara’ yang mengarahkan manusia untuk terus menggali kekayaan yang sudah di sediakan oleh Allah. Telah diriwatkan bahwa rasulullah pernah bersabda dalam masalah penyebukan kurma:

“ Kalianlah yang lebih tahu tentang urusan dunia kalian”

Juga tedapat riwayat hadits bahwa nabi SAW telah mengutus dua kaum Muslimin untuk berangkat ke pandai besi  Yaman untuk mempelajari industri persenjataan. Hal ini menunjukkan bahwa syara’ telah menyerahkan masalah memproduksi hata kekayaan kepada manusia agar manusia memproduksinya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian.

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Islam telah memberikan pandangan atau konsep tentang sistem ekonomi sedangkan tentang ilmu ekonomi itu sendiri diserahkan kepada manusia agar manusia selalu berusaha untuk mendapatkan ilmu dan agar mampu mengelola perekonomian sejalan dengan syari’ah karena kaum muslimin tidak akan menggunakan ataupun mengeluarkan harta kecuali yang baik dan demi kebaikan.[12]

Untuk dapat merealisasikan tentang sistem ekonomi, maka  Islam membuat aturan, adapun aturan-aturannya adalah sebagai berikut :

Aturan-aturan baku: aturan yang digali secara langsung dari dalil-dalil qath’i atau dalil-dalil yang didasarkan kepada Al Qur’an dan hadist shahih. Contoh: riba diharamkan dan jual beli dihalalkan oleh Allah.

Adapun kategori ini memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

  1. Universal dan elastis, merupakan aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh manusia tanpa terkecuali yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan yang dihadapi dan untuk mewujudkan keadilan di antara manusia. Karakter universal dan elastis ini juga mencakup perkembangan mutakhir yang dicapai manusia.
  2. Tidak ada modifikasi dan perubahan, dimana karakter ini tetap berlaku sepanjang tahun dan sepanjang masa. Perbuatan yang berkategori wajib akan menjadi wajib selamanya, perbuatan yang berkategori sunah maka akan menjadi sunah selamanya, dan seterusnya. Tiadanya modifikasi ini bukan berarti adanya kebekuan atau stagnasi teks serta aturan-aturan dalam perkembangan mutakhir yang dicapai manusia, melainkan sifat tetap ini ditujukan sebagai proteksi terhadap hukum-hukum dan kaidah-kaidah Ekonomi Islam dari kemungkinan adanya distorsi, efek jelek kreasi manusia terhadap hukum syaria’t dan keinginan yang dikendalikan oleh hawa nafsu.
  3. Posisi ilmu sebagai kode etik, bukan sebagai obyek. Karakter ini berdampak pada adanya keharusan untuk mengikuti putusan yang dihasilkan secara ilmiah. Jika tidak demikian, maka aturan-aturan ini akan mengikuti keinginan dan nafsu manusia.
  4. Aturan-aturan yang berubah, yaitu aturan yang dasar dalilnya bersifat interpretatif dan juga tidak dilandaskan pada dalil pokok maupun atas petunjuk yang ditunjukkan oleh dalil-dalil pokok itu. Jenis kedua ini tidak membatasi suatu perbuatan untuk selalu berlandaskan aturan yang dihasilkan dan tidak bersifat absolut. seorang pengambil kebijakan publik atau para mujtahid dalam lembaga perwakilan rakyat diperkenankan untuk memilih beberapa alternatif yang dianggap sesuai dengan kebutuhan perkembangan tuntutan manusia dan melihat adanya kemaslahatan di dalamnya. Manusia diharuskan untuk mengikuti putusan yang telah dihasilkan karena merupakan hasil penggalian ilmiah yang benar berdasarkan kaidah-kaidah fiqih yang ada karena pengambilan pengetahuan itu secara umum juga bersumber dari Qur’an, sunah dan kesepakatan para ulama.[13]

Perlu dijelaskan bahwa Ilmu ekonomi Islam pada dasarnya merupakan perpaduan antara dua jenis ilmu yaitu ilmu ekonomi dan ilmu agama Islam (fiqh mu’amalat). Sebagaimana layaknya ilmu-ilmu lain, ilmu eknomi Islam juga memiliki dua objek kajian yaitu objek formal dan objek material. Objek formal ilmu ekonomi Islam adalah seluruh sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku bisnis baik dari aspek prediksi tentang laba rugi yang akan dihasilkan maupun dari aspek legalitas sebuah transaksi. Sedangkan objek materialnya adalah seluruh ilmu yang terkait dengan ilmu ekonomi Islam .

Dengan mengetahui objek formal dan material sebuah ilmu, maka akan dapat ditelusuri eksistensinya melalui tiga pendekatan yang selalu dipergunakan dalam filsafat umum yaitu pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pendekatan ontologis dijadikan sebagai acuan untuk menentukan hakikat dari ilmu ekonomi Islam. Sedangkan pendekatan epistemologis dipergunakan untuk melihat prinsip-prinsip dasar, ciri-ciri, dan cara kerja ilmu ekonomi Islam. Dan pendekatan aksiologis diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, sistem ekonomi Islam merupakan aplikasi ilmu ekonomi dalam praktek sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah / penguasa dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/ perundang-undangan Islam.

Sumber terpenting sistem ekonomi Islam adalah Al Qur’an, Al Hadist dan suri tauladan perilaku tindak ekonomi pada masa kekhalifahan. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat satu literatur pun yang mengemukakan tentang sistem ekonomi Islam secara totalitas atau menyeluruh.[14]

Berikut prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam adalah:

  1. Kebebasan individu. Individu mempunyai hak kebebasan penuh untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu. Karena tanpa kebebasan, individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting di dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.
  2. Hak terhadap harta. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.
  3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang-perorang tetapi tidak membiarkannya menjadi luas. Ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan.
  4. Kesamaan sosial. Islam tidak menganjurkan persamaan ekonomi tetapi ia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan Negara yang dimiliki tidak hanya dimiliki oleh sekelompok tertentu masyarakat saja. Disamping itu, amat penting setiap individu dalam sebuah Negara mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan pekerjaan atau menjalankan berbagai aktivitas ekonomi.
  5. Jaminan sosial. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah Negara dan setiap warga Negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing.
  6. Distribusi kekayaan secara meluas. Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat.
  7. Larangan menumpuk kekayaan. Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayan secara berlebihan.
  8. Larangan terhadap organisasi anti-sosial. Sistem ekonomi Islam melarang semua praktek yang merusak dan anti-sosial yang terdapat dalam masyarakat seperti judi, riba, pasar gelap dan lain sebagainya.
  9. Kesejahteraan individu dan masyarakat

Islam mengakui kesejahteraan individu dan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu sama lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan. Sistem ekonomi Islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama.[15]

Tetapi mengenai prinsip Ekonomi Islam bisa dilihat lebih jelas menurut Metwally yang secara garis besar menjelaskan bahwa:

  1. Sumber daya dipandang sebagai amanat Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akherat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
  2. Kepemilikan pribadi diakui dalam batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.
  3. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam, sebagaimana ayat yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu….” (QS. An-Nisa’ [4]: 29)

Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi atau harta asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah bahwa Dia telah menetapkan rizki setiap makhluk yang diciptakan-Nya.

  1. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya didominasi segelintir orang kaya dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  2. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh sunah Rasulullah yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput dan api.
  3. Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggungjawaban di akherat,

Artinya: “Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan).

(QS. Al-Baqarah [2]: 281).

Kondisi ini akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan maisir, gharar dan usaha dengan cara yang bathil, melampaui batas, dan lain sebagainya.

  1. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (hisab). Zakat ini merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan.
  2. Islam melarang riba dalam segala bentuknya. Secara tegas dijelaskan dalam al-Qur’an,

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah….”

(QS. Ar-Rûm [30]: 39).[16]

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa aturan permainan ekonomi dalam Islam tidak hanya ditekankan pada pemuasan keinginan tetapi harus diselaraskan dengan batasan-batasan yang telah diatur oleh syar’i. Dalam larangan riba mencerminkan identitas keislaman seseorang, karena seorang muslim tidak akan mengkonsumsi sesuatu kecuali yang baik, begitu juga dalam perintah mengeluarkan zakat untuk membantu kaum dhua’afa. Perintah ini mengandung makna bahwa dalam melakukan kegiatan ekonominya seorang muslim selalu mempertimbangkan kelestarian alam dan tidak merusaknya karena sumber daya yang ada dipandang sebagai amanat Allah.

C. Keunggulan Ekonomi Islam pada Sektor Perbankan Syari’ah di Indonesia.

Akhir-akhir ini, pertumbuhan dan perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syari’ah mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Konsep perbankan dan keuangan Islam yang pada mulanya di tahun 1970-an hanya merupakan diskusi teoritis, kini telah menjadi realitas faktual yang mencengangkan banyak  kalangan.

Kini lembaga perbankan syari’ah telah merambah 75 negara, tidak saja di negara-negara muslim, tetapi juga negara-negara sekuler yang minoritas muslim seperti Denmark, Luxemburg, Inggeris, Australia dan Amerika Serikat.

Di Indonesia, pertumbuhan perbankan syari’ah cukup fantastis, meskipun market sharenya masih kecil (1,6%). Hingga Desember 2006, asset bank syari’ah telah mencapai lebih Rp 25 trilyun dengan jaringan pelayanan mencapai 6201 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Angka ini belum termasuk office channeling dan seribuan gerai yang dimiliki oleh Bank Muamalat.[17]

Gerakan ekonomi Islam dalam bentuk lembaga perbankan di Indonesia dimulai oleh kehadiran Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada awal tahun 1990-an, tepatnya tahun 1992. Dalam pekembangannya di tahun 1990-an itu, BMI telah menunjukkan kinerja dan prestasi yang luar biasa. Hal itu terbukti dari kepiawaian BMI dalam mengembangkan usahanya di masa krisis ekonomi berlangsung sejak tahun 1997. Bank Syari’ah pertama di Indonesia ini, tidak saja bisa survive, tetapi juga mampu meningkatkan laba bersih mencapai 134 % setahun dengan peningkatan asset 14 % setahun. Prestasi itu justru terjadi pada tahun 1999 di saat krisis moneter memuncak.

Ambruknya sistem perbankan konvensional pada pertengahan tahun 1997 berdampak negatif terhadap sistem perekonomian nasional. Kondisi tersebut dipicu oleh kebijakan pemerintahan Orde Baru yang memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada beberapa bank yang dinilai kurang sehat serta tidak memenuhi syarat untuk terus melanjutkan operasinya. Bantuan yang diberikan ternyata tidak menyelesaikan masalah, akan tetapi sebaliknya membuat keadaan menjadi lebih buruk dan semakin parah. Kepercayaan nasabah terhadap bank-bank konvensional turun secara drastic, bahkan di antaranya ada yang mengalami rush akibat penarikan uang dalam jumlah besar pada waktu yang bersamaan.[18]

Di antara sekian banyak bank yang beroperasi di Indonesia hanya satu yang dinilai mampu bertahan dan tetap kokoh menghadapi gelombang krisis ekonomi yang menerpa bangsa Indoensia yaitu, bank Mu’amalat. Sistem bagi hasil (mudharabah) yang menjadi asas utama dalam transaksi (‘aqad) bank tersebut ternyata dinilai cukup efektif untuk meminimalisir kerugian kedua belah pihak (pihak bank dan nasabahnya).

Kekuatan bank Mu’amalat ternyata bukan terletak pada besarnya rasio kecukupan modal yang dimilikinya, tetapi justru terdapat pada sistem lose and profit sharing (untung dan rugi bagi sama) yang diterapkannya . Dari aspek etos kerja, sistem ini dapat memacu kedua belah pihak untuk tetap menggunakan modalnya dalam koridor bisinis produktif dan sedapat mungkin menghindari bisnis konsumtif yang justru dapat mengurangi modal yang telah dimiliki.[19]

Bercermin kepada keberhasilan bank Mu’amalat tersebut, para ahli ekonomi kemudian secara perlahan mengubah orientasi pemikirannya ke arah paradigma ekonomi Islam yang dianggap lebih meyakinkan dan menjanjikan karena bank-bank syari’ah menggunakan sistem bagi hasil, sehingga tidak dibebani untuk membayar bunga simpanan nasabah sebagaimana dalam sistem konvensional. Bank syari’ah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan perbankan syari’ah. Bahkan posisi CAR Bank Muamalat ketika itu cukup tinggi yaitu 16,5 %, jauh di atas CAR yang ditetapkan Bank Indonesia ketika itu yakni 8 %.

Ketika Bank Indonesia mengeluarkan peraturan kebijakan uang ketat yang membuat bank-bank konvensional menghentikan kredit, BMI malah sebaliknya, mengucurkan kredit dalam jumlah cukup besar yaitu Rp 334 Milyar, padahal dana pihak ketiga saat itu belum mencapai Rp 1 Trilyun. Fakta ini merupakan fenomena yang sangat berbeda dengan bank konvensional yang menghentikan kreditnya sama sekali.[20]

Karena resistensi dan keunggulan sistem perbankan syari’ah itu, maka pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10/1998 tentang perbankan, sebagai perubahan atas Undang-Undang No 7/1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang ini membuka peluang kepada bank-bank konvensional untuk konversi menjadi syari’ah atau membuka unit usaha syari’ah. Karena peluang itu, puluhan perbankan konvensional membuka cabang syari’ah dan unit usaha syari’ah. Bank Syari’ah Mandiri yang berasal dari Bank Susila Bhakti, secara total konversi menjadi syari’ah. Bank konvensional yang membuka unit usaha syari’ah antara lain, Bank BNI Syari’ah, BRI Syari’ah, Bank Danamon Syari’ah, Bank Bukopin, Bank IFI Syari’ah, PT Bank Jabar Syari’ah, BII Syari’ah. Menurut laporan majalah modal dalam tahun ini enam Bank Pembangunan Daerah akan membuka unit Usaha Syari’ah.

Pertumbuhan bank syari’ah di Indonesia sejak tahun 2000-2003 sangat fantastis, mencapai 54 % – 74 % setahun. Pada tahun 2002, pertumbuhan bank syari’ah 74 % setahun dan pada tahun 2003 sebesar 70 % setahun .

Pertumbuhan perbankan syari’ah tersebut cukup menggembirakan, baik pertumbuhan kelembagaan, pertumbuhan asset, pertumbuhan sumber dana dan pertumbuhan asset produktif. Hal yang sama juga terjadi bila dilihat perbandingan antara FDR Perbankan syari’ah dan LDR perbankan konvensional. Perbankan syari’ah sekitar 105 %, sedangkan perbankan konvensional masih 54 % (Desember 2003). Ini berarti tingkat intermediasi perbankan perbankan syari’ah jauh lebih tinggi dari perbankan konvensional. Data-data tentang pertumbuhan dan perkembangan bank syari’ah dapat dilihat pada tabel yang dilampirkan di akhir tulisan ini.[21]

Sementara itu, lembaga keuangan asuransi syari’ah, juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat. Sejak tahun 2001, lahir beberapa lembaga asuransi syari’ah, seperti Asuransi Al-Mubarakah, Great Eastern Syari’ah, MAA Life Insurance, Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera, Asuransi Beringin Jaya Sejahtera, Asuransi Tripitaka, Asuransi Tania, Asuransi Jasindo, Darmala Manulife, Nas Re, dsb. Dengan demikian, Asuransi Takaful yang selama ini menjadi pemain tunggal, kini telah memiliki banyak saudara dan mitra dalam pengembangan asuransi syari’ah di Indonesia.

Kemajuan di sektor keuangan, khususnya perbankan dan asuransi, juga diikuti obligasi syariah. Setidaknya kini ada enam perusahaan yang menjual obligasi syari’ah. Sejauh ini lebih dari lima jenis obligasi yang sudah diluncurkan, masing-masing PT Indosat, PT Berlian Laju Tanker, PT Bank Bukopin, PT Bank Muamalat dan PT Bank Syari’ah Mandiri. Selain itu, gerakan ekonomi syariah di Indonesia juga diramaikan oleh kehadiran reksadana syari’ah, pegadaian syari’ah, koperasi syari’ah dan pasar modal syari’ah.[22]

Bersamaan dengan perkembangan lembaga keuangan formal dalam bentuk perbankan dan asuransi syari’ah, secara informal juga berkembang cukup pesat lembaga-lembaga keuangan mikro seperti Baitul Mal wal Tamwil yang jumlahnya sudah lebih dari tiga ribu unit di seluruh Indonesia. Di antara BMT tersebut banyak yang maju cukup pesat dengan asset puluhan milyard rupiah dan bahkan ada di antaranya yang bisa membeli sebuah Bank Perkereditan Rakyat (BPR) yang kemudian dikonversi menjadi BPR S yari’ah. Data-data tentang BMT dilampirkan pada akhir tulisan ini.

Dari data-data yang ada, terlihat pertumbuhan lembaga keuangan Islam di Indonesia, baik yang berbentuk bank maupun lembaga non bank, sangat pesat. Data-data itu menunjukkan perkembangan yang menggembirakan pada aspek kuantitatif kelembagaan keuangan syari’ah.[23]

KESIMPULAN

Syari’ah bukan hanya menyeluruh dan komprehensif tetapi juga Universal. Komprehensif berarti syari’ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal bermakna syari’ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir nanti. Islam bersifat komprehensif dan memberikan prinsip-prinsip yang vital dan tepat untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, spiritual, moral, sosial, politik dan ekonomi.

Universalitas Islam dalam pengaplikasiannya tidak membedakan antara muslim dengan  non-muslim pada bidang muamalah. Tetapi harus tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh syari’ah Islam.

Sedangkan keunggulan Ekonomi Islam bisa dilihat pada keberhasilan perbankan Syari’ah dalam menghadapi krisis moneter. Ketika badai krisis menghantam ekonomi Indonesia, semua perbankan konvensional mengalami goncangan hebat yang membuat seluruh bank konvensional mengalami defisit modal. Kebijakan bunga tinggi yang ditetapkan pemerintah selama krisis berlangsung telah membuat bank-bank mengalami negative spread atau selisih bunga negatif. Bank-bank harus membayar bunga simpanan lebih tinggi, sementara bunga kredit yang dipinjamkan jauh lebih rendah. Selain itu, kredit macet pun terjadi karena krisis ekonomi. Akibatnya dalam masa sekitar 1 tahun, 64 bank dilikuidasi dan 45 lainnya bermasalah sehingga harus masuk “rumah sakit” (penyehatan) BPPN.

Akan tetapi, bank-bank Islam yang ketika itu diperankan oleh Bank Muamalat dan sejumlah BPR Syari’ah, dapat selamat dari badai krisis itu. Hal ini disebabkan karena bank-bank syari’ah menggunakan sistem bagi hasil, sehingga tidak dibebani untuk membayar bunga simpanan nasabah sebagaimana dalam sistem konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Eko Suprayitno, Ekonomi Islam,(Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional), (2005), Yogyakarta: Graha Ilmu.

Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, 2004. Ekonomi Islam ( prinsip, dasar dan tujuan ),  Magistra Insania Press, Yogyakarta

Muhammad Syafi’i Antoni, Bank Syari’ah Wacana Ulama’ dan Cendikiawan. Tazkia Institut, Jakarta: 1999

Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, ( Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2007)

Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, ( Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta:  1996)

Taqiyudin An-Nabhani “Sistem ekonomi Alternatif” (Risalah Gusti, Surabaya: 1996)

Suroso Imam Zadjuli, Prinsip-prinsip ekonomi Islam, Unpublished.

http://books.google.co.id/books?id=_eqWwjSVFYAC&pg=PA185&lpg=PA185&dq=filsafat+ekonomi+islam&source=web&ots=xWESKNtzQy&sig=MBrGIvXJjdoSpDsSHjCyF-VT95Y&hl=id&sa=X&oi=book_result&resnum=10&ct=result#PPP1,M1


[1] Eko Suprayitno, Ekonomi Islam,(Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional), (2005), Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 1

[2] Ibid, hlm. 2

[3] Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam ( prinsip, dasar dan tujuan ),  (Magistra Insania Press, Yogyakarta: 2004), hal xiii

[4] Muhammad Syafi’i Antoni, Bank Syari’ah Wacana Ulama’ dan Cendikiawan. Tazkia Institut, Jakarta: 1999, hal 5

[5] Ibid, hal. 7

[6] Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, ( Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2007), hal 32

[7] Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, ( Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta:  1996), hal 8-10

[8] Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam ( prinsip, dasar dan tujuan ), hal xxi

[9] Ibid, hal xxii-xxiii

[10]  Taqiyudin An-Nabhani “Sistem ekonomi Alternatif” (Risalah Gusti, Surabaya: 1996), hal. 50

[11] Ibid, hal, 51

[12] Ibid, hal, 52

[13] Abdullah Abdul Husain at Tariqi, Ekonomi Islam ( prinsip, dasar dan tujuan ),… hal 23-25

[14] Suroso Imam Zadjuli, Prinsip-prinsip ekonomi Islam, Unpublished.

[15] Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, …, hal 8-10

[16] Eko Suprayitno, Ekonomi Islam,(Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional),, hal. 2-3

[17]http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=8:kajian-ekonomi&id=1165:mewujudkan-equilibrium-sektor-finansial

[18]http://books.google.co.id/books?id=_eqWwjSVFYAC&pg=PA185&lpg=PA185&dq=filsafat+ekonomi+islam&source=web&ots=xWESKNtzQy&sig=MBrGIvXJjdoSpDsSHjCyFVT95Y&hl=id&sa=X&oi=book_result&resnum=10&ct=result#PPP1,M1

[19]Ibid.

[20] Ibid.

[21]http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1166&Itemid=5

[22] Ibid.

[23] Ibid.

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: