SEJARAH PENERAPAN SISTEM EKONOMI ISLAM

Published Juli 19, 2012 by mujiatunridawati

SEJARAH PENERAPAN SISTEM EKONOMI ISLAM

 Oleh : Mujiatun Ridawati, MSI.

A.    Kebijakan Ekonomi Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin

1.      Kebijakan Fiskal.

Baitul Mal pertama didirikan oleh Rasulullah Saw yang pada awalnya tidak mempunyai bentuk formal sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi dan nyaris tanpa birokrasi. Keadaan ini bertahan sampai zaman Khalifah Abu Bakar r.a., dapat dikatakan tidak ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan Baitul Mal. Barulah ketika zaman Khalifah Umar ibnul Khattab r.a., sejalan dengan bertambah luasnya wilayah pemerintahan Islam, volume dana yang dikelola dan keragaman kegiatan Baitul Mal juga bertambah besar dan bertambah kompleks. Keadaan ini mendorong khalifah untuk membuat sistem administrasi dan pembukuan yang mampu menangani perkembangan ini. Sejumlah manajer dan akuntan Persia mulai dipekerjakan di Baitul Mal.

Sejak zaman Rasulullah Saw Baitul Mal bukanlah sekadar lembaga sejenis Bazis yang dikenal sekarang ini. Baitul Mal merupakan lembaga pengelola keuangan negara. Sebagai lembaga pengelola keuangan negara, maka Baitul Mal memainkan fungsi kebijakan fiskal sebagaimana yang dikenal dalam ekonomi sekarang ini. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Baitul Mal, sejak zaman Rasulullah Saw adalah memberikan dampak langsung pada tingkat investasi, penawaran agregat dan secara tidak langsung memberikan dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
a. Sumber dan Penggunaan Dana Baitul Mal.

Baitul Mal dapat menjalankan kebijakan fiskal karena sumber penerimaannya tidak terbatas pada zakat saja, namun mencakup pula kharaj (pajak atas tanah), zakat, khums, jizyadan penerimaan lainnya seperti kaffarah. Bahkan sebenarnya khums yang pertama kali diterapkan adalah pada tahun 2 H. Setelah jatuhnya Khaibar, diterapkan pula kharaj pada tahu 7 H. Baru pada tahun 8 H, zakat diwajibkan. Sedangkan jizya diterapkan pada tahun 7 dan 8 H.

Penggunaan dana Baitul Mal tidak terbatas untuk delapan ashnaf mustahiq, karena sumbernya pun tidak terbatas dari zakat. Diantara penggunaannya adalah:

  • Dakwah Islam
  • Pengembangan ilmu pengetahuan
  • Pendidikan dan kebudayaan
  • Pembaogunan infrastruktur
  • Pertahanan dan keamanan
  • Kesejahteraan umat

b. Delapan Ciri Kebijakan Fiskal Baitul Mal

Pertama, sangat jarang ditemui anggaran defisit. Dalam sejarah perjuangan Rasulullah Saw tercatat sekali saja anggaran defisit yaitu ketika jatuhnya kota Mekah. Hutang pemerintah ini dibayar sebelum satu tahun yaitu segera setelah usainya Perang Hunain. Dalam teori ekonomi, anggaran defisit akan menimbulkan berbagai persoalan akibat adanya pertambahan uang yang beredar antara lain inflasi dan melemahnya nilai tukar uang.

Kedua, sistem proportional tax. Salah satu kontribusi Islam dalam pengembangan instrumen fiskal adalah diperkenalkannya system proportional Islamic tax, suatu sistem yang ketika itu belum dikenal. Proportional system ini diperkenalkan untuk menggantikan lump-sum tax yang telah dikenal lebih dahulu. Keungggulan sistem ini adalah kandungan automatic stabilizer di dalamnya, atau dalam istilah ekonominya, amplitudo nya diperkecil. Ketika ekonomi booming, maka booming akan terkendali sehingga tidak terjadi buble. Sebaliknya ketika ekonomi sedang slowing-down maka ia tidak akan terpuruk sehingga crash. Sebagai contoh ambil saja khums yaitu zakat 20% yang juga dikenal dalam konsep Islam. Tentu kita juga dapat mengambil contoh zakat perniagaan yang 2,5%. Secara lebih formalnya dikatakan.

Ketiga, rate kharaj ditentukan berdasarkan produktivitas lahan, bukan berdasarkan zoning. Produktivitas lahan diukur dari tingkat kesuburan tanah, jumlah dan marketability produk pertanian yang ditanam di lahan tersebutdan metode irigasinya. Dengan demikan, lahan yang letaknya bersebelahan dapat saja dikenakan rate kharaj yang berbeda. Akibatnya pengusaha kecil dengan bisnis yang kurang produktif tetap dapat berusaha di lokasi yang sama dengan pengusaha besar dengan bisnis yang lebih produktif. Bandingkan dengan rate berdasarkan zoning yang menyebabkan pengusaha kecil terpinggirkandan akhirnya kembali menjadi pedagang kaki lima.

Keempat, khusus zakat peternakan dikenakan rate yang regresif yaitu semakin banyak ternak yang dipelihara semakin kecil rate nya. Hal ini mendorong adanya skala usaha yang lebih besar dan biaya produksi yang lebih rendah. Akibatnya tersedia lebih banyak ternak dengan harga yang relatif murah. Rate regresif ini tidak berlaku bagi hasil pertanian, karena sifatnya yang dapat membusuk.

Kelima, zakat perdagangan dikenakan atas keuntungan, bukan atas harga jual. Secara ekonomi ini berarti zakat tidak akan mengurangi penawaran barang dan tidak akan menaikkan harga jual. Bandingkan dengan sistem pajak pertambahan nilai, yang secara ekonomi akan mengurangi penawaran dan menaikkan harga. Sistem zakat niaga tidak dikenakan atas harga jual, sehingga tidak mempengaruhi kurva penawaran. Dalam sistem pajak pertambahan nilai, ia dihitung atas harga jual, sehingga kurva penawaran langsung bergeser ke kiri atas yang berarti naiknya harga ekuilibrium. Dalam sistem zakat perniagaan Islami, zakat dihitung dari profit atau dari quasi-rent (selisih antara harga dengan average variable cost). Sehingga tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap kurva penawarandan yang lebih penting adalah insentif si produsen untuk mencari keuntungan sejalan dengan kewajibannya membayar zakat. Keuntungan maksimaldan juga quasi rent yang maksimal terjadi pada saat pembayaran zakat maksimal juga.

Keenam, porsi yang besar untuk pembangunan infrastruktur. Misalnya khalifah Umar ibnul Khattab r.a. memerintahkan Amr bin Ash yang menjabat sebagai Gubernur di Mesir untuk membelanjakan minimal sepertiga dana Baitul Mal untuk pembangunan infrastruktur. Beliau juga membangun kanal antara Fustat (Kairo) dan pelabuhan Suez untk memfasilitasi pelayaran antara Hijaz dan Mesir. Beliau juga membangun dua kota bisnis, yaitu Kufah (gerbang bisnis dengan Romawi) dan Basrah (gerbang bisnis dengan Persia).

Ketujuh, administrasi yang baik untuk hasil yang baik. Pada zaman khalifah Umar ibnul Khattab r.a. penerimaan Baitul Mal mencaai 180 juta dirham, sedangkan di zaman al-Hajjaj penerimaannya menurun drastis hanya 18 juta dirham. Pada zaman Umar ibnul Abdul Aziz naik lagi, yaitu pada tahun pertama pemerintahannya mencapa 30 juta dirham, tahun kedua mencapai 40 juta dirham. Beliau pernah berkata, “Seandainya saya memerintah satu tahun lagi, insya Allah penerimaan Baitul Mal akan sama dengan zamannya Umar ibnul Khattab”, namun beliau meninggal pada tahun itu juga.

Kedelapan, adanya jaringan kerja antara Baitul Mal di pusat dengan Baitul Mal di daerah-daerah. Dengan semakin luasnya wilayah pemerintah Islam, maka Baitul Mal mulai didirikan di daerah-daerah. Pada zaman Khalifah Ali r.a. disusun dasar-dasar dan tujuan administrasi Baitul Mal pusat dan Baitul Mal daerah, sehingga hubungan kerja antara pusat-daerah menjadi lebih jelas. Jelaslah keunggulan Baitul Mal dan oleh karenanya keberadaan Baitul Mal akan memperbaiki perekonomian. Namun juga diperlukan tenaga yang mampu untuk menjalankan fungsi fiskal Baitul Mal.
2.   Kebijakan Moneter

Bagaimana dengan kebijakan moneter? Sampai dengan zaman Umar ibnul Khattab r.a. boleh dikatakan pemerintah Islam belum memiliki sejenis bank sentral yang mengatur kebijakan moneter, karena memang ketika itu belum ada dinar Islam yang dicetak oleh pemerintahan Islam. Sebagaimana diketahui, mata uang dinar Romawi dan dirham Persia digunakan sebagai alat bayar resmi. Pada zaman khalifah Utsman r.a., mata uang dinar Islam mulai dicetak yang bentukya meniru dirham Persia. Peredaran dinar Islam relatif kecil karena dinar Romawi dan dirham Persia masih digunakan sebagai alat bayar resmi. Barulah pada zaman Khalifah Ali r.a., dinar Islam dalam bentuk yang khas pemerintahan Islam, dicetak. Namun karena keadaan politik saat itu, peredarannya sangat terbatas. Jadi dapat dikatakan bahwa Baitul Mal pada zaman Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin tidak menjalankan fungsi kebijakan moneter dalam arti mengelola jumlah uang yang beredar.

B.     Kebijakan Ekonomi pada Zaman Pertengahan Islam

1.    Kebijakan Fiskal

Berbagai kemelut ekonomi yang terjadi sekarang tidak terlepas dari peran pengusaha yang mengambil keuntungan dari kedekatannya dengan penguasa di masa itu. Bukan rahasia lagi bahwa banyak pengusaha yang bermodalkan kedekatan saja dapat memperoleh berbagai kemudahan dan fasilitas. Namun, untuk berada dekat dengan penguasa, bukannya tanpa upaya. Banyak di antara mereka tidak segan-segan memanjakan si penguasa atau keluarganya dengan segala kemewahan dunia.

Dalam sejarah ekonomi Islam hal ini juga pernah melanda para pemimpin yang lupa akan tanggung jawabnyadan membiarkan dirinya dimanja oleh para pengusaha. Zaman Abbasiyah, selain terkenal dengan kemajuan peradabannya, juga merupakan periode ketika kepala pemerintahan mulai bergelimang kemewahan. Setalah jatuh dari tampuk pemerintahan, baru tampak kekayaan mereka. Ibnu Furat mempunyai 160.000 dinar yang didepositokan di bankirnya, Hamid bin Abbas mempunyai 100.000 dinardan Sulaiman bin Wahab mempunyai 80.000 dinar. Bila uang tersebut diduga uang haram (maal-i-murafiq), maka pemerintah dapat mengambilnya kembali setiap scat.

Para pengusaha biasa memberikan pinjaman!kepada para wazir. Misalnya, Ibnu Furat dalam masa pemerintahannya (908-911 M) meminjam uang dari Yoseph bin Phineas untuk membayar gaji pegawai Ahwaz selama dua bulan. Ali bin Isa (912-916 M) meminjam 150.000 dirham kepada bankirnya setiap tanggal satu untuk membayar gaji tentara. Hal ini berlangsung dalam jangka panjang. Bahkan Yoseph dan Harun meminjamkan 10.000 dinar setiap bulannya selama enam belas tahun. Pembayaran kembali utang ini biasanya diambil dari pendapatan pemerintah tempat gaji itu dibayarkan. Misalnya, pendapatan dari provinsi Ahwaz dijadikan jaminan pembayaran kembali, bahkan Hamid bin Abbas harus membayar 20.000 dinar setiap bulannya sebagai denda. Nah, bila sudah begini, inflasi mulai membumbung.

Taqiuddin Ahmad bin Ali al-Maqrizi (1364-1441 M) mengamati penyebab-penyebab inflasi. Pertama adalah natural inflation akibat berkurangnya persediaan barang baik karena perang atau paceklik. Kedua adalah inflasi yang disebabkan tiga kesalahan manusia. Kesalahan pertama adalah korupsi, kolusi dan administrasi yang buruk. Kesalahan kedua adalah pajak berlebihan. Kesalahan ketiga adalah jumlah uang yang berlebihan. Kesemuanya atau sendiri-sendiri akan mendorong terjadinya inflasi. Bila terjadi inflasi, maka yang paling menderita adalah rakyat kecil dan mereka yang berpenghasilan tetap semisal pegawai.

Alangkah ironisnya, ketika si pengusaha semakin jaya dengan fasilitas dan kedekatannya, para rakyat kebanyakan harus menanggung akibatnya.
Sebaliknya dalam teori ekonomi Islam, para pengusaha itu harusnya ikut bertanggung jawab agar rakyat kebanyakan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Paling tidak demikian menurut Ibn Hazm. Beliau menambahkan, “bila harta di Baitul Maal tidak cukup untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat, kepala pemerintahan dapat meminta orang-orang kaya memberikan kontribusi dengan menambah kewajiban pembayaran mereka kepada Baitul Maal” (Al-Muhalla, VI:166).

Bila pengusaha diminta kontribusi berupa harta mereka, maka pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya daripada sekadar memikirkan dirinya sendiri. Imam Ali r.a. pernah berkata, “Demi Allah, seandainya saja semua kekayaan ini milikku maka akan aku distribusikan dengan adil kepada rakyat. Namun, semua kekayaan ini adalah milik Allah jadi tidak alasan apapun untuk tidak mendistribusikannya dengan adil.” (Nahjul Balaghah, II:10).

Khalifah Umar ibnul Khattab r.a. mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menikmati kekayaan nasionaldan “tidak seorang pun yang berhak menikmati lebih dari yang lain, termasuk diriku sendiri”. Seorang kepala pemerintahan harus memastikan bahwa seorang penggembala di Gunung Sinai pun harus menerima bagiannya dari kekayaan nasional. (Haykal, Al-Faruq Umar, II:233).

2.  Kebijakan Moneter

Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengibaratkan uang bagaikan cermin. Cermin tidak punya warna namun dapat merefleksikan semua warna. Begitu pun uang. Uang tidak punya harga namun uang dapat merefleksikan semua harga. Uang bukan komoditi dan oleh karenanya tidak dapat diperjual belikan dengan harga tertentu. Beliau juga mengatakan bahwa memperjual belikan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika banyak uang yang diperjual belikan niscaya hanya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Dan bila semua uang telah digunakan untuk memperjual belikan uang, niscaya tidak akan ada lagi uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Dalam konsep Islam, kita mengakui adanya permintaan uang dengan motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Sedangkan motif spekulasi tidak diakui karena dapat mendorong pada transaksi maya di sektor moneter.

Bisnis uang akan mendorong orang untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya, baik dari pencetakannya (seiniorage) maupun dari perdagangannya. Bahkan tidak jarang orang berlaku nekat dengan mencetak uang palsu. Meskipun pemalsuan uang telah berlangsung sejak lama, namun masyarakat seakan dikagetkan dengan berita adanya terbongkarnya komplotan pemalsu uang mencapai Rp3 miliar. Jelas hal itu merugikan masyarakat dan perekonomian nasional.

Dalam kitab-kitab fikih Islam pemalsuan uang disebut maghsyusy. Al-Ghazali, misalnya, mengatakan bahwa orang yang mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri seribu dirham. Walaupun jumlah seribu dirham itu besar untuk ukuran saat itu, namun ia hanya dihitung satu dosa. Sedangkan orang yang mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang itu dipergunakan dan akan merugikan siapa pun yang menerimanya dalam jangka panjang. Itu sebabnya ketika para ulama salaf, misalnya Al-Ghazali, membolehkan uang yang tidak mengandung emas dan perak, misalnya uang kertas, asalkan pemerintah menyatakannya sebagai alat bayar resmi (Al-Ihya, 2:74).

Ibnu Khaldun juga berpendapat sama, namun pemerintah wajib menjaga nilainya dan tidak boleh mengubahnya (Muqaddimah, 1:407). Nah, apa jadinya bila pemerintah tidak menjaga nilai uang? Yang lebih parah lagi bila pemerintah secara sengaja mengubah-ubah nilai uang dengan alasan untuk meningkatkan daya saing produk-produk ekspor atau alasan mencegah pelarian modal. Ini juga sebabnya Islam tidak menyukai sistem kurs tetap karena dalam sistem ini pemerintah akan terdorong untuk melakukan perubahan kurs, bukan oleh mekanisme pasar.

Dalam sejarah ekonomi Islam pun, hal ini pernah terjadi. Bila di awal pemerintahan Bani Mamluk satu dirham mengandung dua pertiga perak dan sepertiga tembaga, namun kemudian pemerintah mengubah nilai mata uang ini menjadi dua pertiga tembaga dan sepertiga perak di zaman pemerintahan Nasir. Hasilya? Ketidakstabilan ekonomi. Apa artinya pemerintah mencetak uang banyak-banyak bila nilainya merosot terus? Itu sebabnya, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan necara pembayaran yang positif.

Masih menurut Ibnu Khaldun, bila suatu negara mampu mengekspor, itu berarti ia mempunyai kemampuan berproduksi lebih besar dari pada kebutuhan domestiknya sekaligus menunjukkan bahwa negara tersebut lebih efisien dalam produksinya. Peningkatan daya saing produk domestik dengan mengubah-ubah kurs sama saja dengan menipu diri sendiri, yang dalam jangka panjang membuat industri dalam negeri rapuh. Jadi mudarat yang timbul akibat kecerobohan pemerintah dalam mencetak uang dapat jauh lebih buruk akibatnya dibandingkan pemalsuan uang sejumlah Rp 3 miliar, jadi bila pemalsuan uang jelas-jelas merupakan kejahatan ekonomi dari sisi penambahan jumlah uang yang beredar, bagaimana dengan penimbunan uang? Apakah juga dikategorikan kejahatan ekonomi dari sisi pengurangan jumlah uang yang beredar? Merujuk pada Al-Qur`an, Al-Ghazali sangat mengecam orang yang menimbun uang. Orang itu dikatakannya sebagai penjahat.

Menurut Ghazali, yang lebih buruk lagi adalah orang yang melebur dinar dan dirham. Mereka ini dikatakannya sebagai orang yang tidak bersyukur kepada Sang Pencipta dan kedudukannya lebih rendah daripada orang yang menimbun uang. Mengapa demikian? Menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran, sedangkan meleburnya berarti menarik uang dari peredaran untuk selamanya.

Melebur uang adalah cara yang paling primitif dalam menarik uang dari peredaran. Cara yang lebih modern adalah dengan melarikannya ke luar negeri untuk jangka panjang. Begitu pula dengan menimbun uang. Menimbun uang di bawah bantal merupakan cara yang paling primitif, sedangkan yang lebih modern adalah menyimpan uang di bank-bank pada saat bank-bank tersebut tidak mampu menyalurkan dananya karena berbagai alasan. Bagaimana tidak disebut menimbun bila dana masyarakat disedot terus oleh perbankan dengan iming-iming bunga tinggi, namun perbankan itu sendiri tidak mampu menyalurkannya. Tentu bank juga tidak ingin rugi membiarkan uang masyarakat itu menganggur. Jalan yang paling aman bagi bank adalah menempatkannya di Bank Indonesia dengan membeli SBI. Dari sisi kebijakan moneter ini namanya kontraksi moneter, istilah keren untuk menarik uang masyarakat.

Pertanyaannya adalah apakah penyebab kontraksi moneter ini perlu dilakukan? Khawatirnya, penyebabnya adalah kebijakan pemerintah itu sendiri dalam mencetak uang yang berlebihan. Dalam kaidah fikih dikatakan, tasarruf al imam ‘ala ra’iyyah manut bi al maslahah yaitu kebijakan pemerintah atas rakyatnya dibuat untuk kebaikan rakyatnya (Al-Suyuti, Al-Ashbah, 83)

PENGGUNAAN UANG PADA ZAMAN RASULULLAH SAW. DAN KHILAFAH

Bangsa Arab di Hejaz pada masa Jahiliyah tidak memiliki mata uang sendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa Dinar emas Hercules, Byzantium dan Dirham perak Dinasti Sasanid dari Iraq, dan sebagian mata uang bangsa Himyar, Yaman. Penduduk Mekah tidak memperjualbelikannya kecuali  sebagai emas yang tidak ditempa dan tidak menerimanya kecuali dalam ukuran timbangan. Rasulullah kemudian menetapkan apa yang sudah menjadi tradisi penduduk Mekah, dan beliau memerintahkan penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Mekah. Munculnya perintah itu karena adanya tiga bentuk cetakan uang dengan ukuran Dirham Persia yang berbeda, yaitu 20 karat, 12 karat, dan 10 karat. Kemudian ditetapkan Dirham Islam sebesar 14 karat dengan mengambil 1/3 dari semua Dirham Persia yang ada (20+12+10 = 42/3 = 14). Selain barter, mata uang telah dipergunakan dalam aktifitas ekonomi pada zaman Rasulullah Saw. Dinar dan Dirham yang terbuat dari emas dan perak digunakan sebagai alat transaksi sehari-hari. Sejumlah hadis Rasulullah berikut ini menunjukkan akan hal tersebut.

Diriwayatkan Rasulullah Saw. Beliau bersabda :

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sama rata, tangan ke tangan (kontan).[1] 

Abu Sa’id al-Khudri dan abu Hurairah r.a. meriwayatkan :

Sesungguhnya Rasulullah Saw. Telah menugaskan kepada seorang laki-laki untuk wilayah Khaibar. Kemudian orang tersebut datang kepada mereka membawa kurma berkualitas bagus. Lalu Rasulullah Saw. bertanya ,“Apakah semua kurma di Khaibar seperti ini? Maka orang tersebut menjawab,”Kami menukar satu takar kurma ini (yang berkualitas baik) dengan dua takar kurma kualitas rendah, dan dua takar kurma ini dengan tiga takar kurma tersebut” maka Nabi berkata,”Jangan kamu berbuat demikian, akan tetapi tukarkan jumlah kurma yang kualitasnya rendah dengan dirham, kemudian gunakan dirham tersebut untuk membeli kurma yang kualitasnya baik” dan begitu pula perintah Rasul untuk barang yang ditimbang.[2]

Pada zaman khalifah Abu Bakar tidak terjadi perubahan terhadap uang yang beredar. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar r.a. pernah timbul pemikiran mencetak uang dari kulit binatang, namun rencana tersebut akhirnya batal setelah tidak disetujui para sahabat yang lain, karena akan mudah ditiru dan jumlah bahannya mudah didapat.  Di zaman Khalifah Umar r.a. mata uang dicetak mengikuti gaya Dirham Persia dengan penambahan tulisan, seperti kalimat bismillah, bismillah Rabbi, alhamdulillah, dan Muhammad Rasulullah. Khalifah Usman r.a. mata uang dicetak mengikuti model uang zaman Khalifah Umar r.a. dengan tambahan tulisan kota tempat pencetakan dan tanggalnya dengan huruf bahlawiyah, dengan salah satu kalimat bismillah, barakah, bismillah Rabbi, Allah, dan Muhammad deng jenis huruf Kufi. Mata uang yang dicetak pada masa pemerintahan Khalifah Ali r.a., mengikuti model zaman Khalifah Usman r.a. dengan menuliskan di lingkarannya salah satu kalimat bismillah, bismillah Rabbi, dan Rabiyallah dengan jenis huruf Kufi. Mata uang zaman Khalifah Ali r.a. ini hingga kini masih dapat dilihat di museum Paris, Perancis.

Pada zaman Muawiyah mata uang kembali dicetak dengan model Persia dengan bentuk tidak bulat serta mencantumkan gambar pedang. Pencetakan mata uang Dirham zaman Muawiyah dengan mencantumkan nama khalifah dilakukan saat pemerintahan gubernur Irak, Ziad. Saat pemerintahan Muawiyah dipegang Ibnu Zubair baru dicetak mata uang dalam bentuk bulat dengan peredaran hanya terbatas pada wilayah Hejaz. Pemerintahan gubernur Khufah, Mus’ab, mencetak uang dengan model Persia dan Romawi. Pada zaman pemerintahan Abdul Malik (76 H) didirikan percetakan uang yang diorganisasi dan dikontrol oleh pemerintah di Suq Ahwas, Sus, Jay, Manadar, Maysan, Ray, serta Abarqubadh. Nilai mata uang ditentukan berdasarkan beratnya.

Mata uang Dinar yang mengandung emas 22 karat, terdiri dari pecahan setengah Dinar dan sepertiga Dinar. Pecahan lebih kecil didapat dengan cara memotong mata uang tersebut. Sementara mata uang Dirham terdiri dari pecahan 20 Dirham (nash), 5 Dirham (nawai), dan 1/60 Dirham (sha’ira). Nilai tukar Dinar-Dirham 1 : 10 relatif stabil dalam kurun waktu yang panjang. Satu Dinar emas 20 karat setara dengan 10 Dinar emas 14 karat. Reformasi moneter dilakukan saat pemerintahan Abdul Malik, sehingga 1 Dinar 4,25 gram, 1 Dirham 3,98 gram, 1 Uqiyya 40 Dirham, 1 Mitsqal 22 karat, 1 Ritl (liter) 12 Uqiyya setara 90 Mitsqal, 1 Qafiz 6 sa’ setara seperempat Artaba, 1 Wasq 60 sa’, dan 1 Jarib 4 qafiz. Sementara kurs Dinar dan Dirham stabil pada 1 : 15.[3]

Pada zaman pemerintahan Abasiyah pencetakan Dinar masih melanjutkan cara Dinasti Muawiyah, tidak terjadi perubahan kecuali ukiran-ukirannya saja. Terdapat dua fase pada Dinasti Abasiyah, pertama, terjadi pengurangan terhadap ukuran dirham kemudian dinar. Kedua, ketika pemerintahan melemah dan para pembantu dari orang-orang Turki ikut serta mencampuri urusa negara. Ketika itu pembiayaan semakin besar, orang-orang dalam kondisi kemewahan sehingga uang tidak lagi mencukupi kebutuhan. Negara pun membutuhkan bahan baku tambahan, terjadilah kecuranga dalam pembuatan dirham dan mencampurkannya dengan tembaga untuk memperoleh keuntungan dari selisih antara nilai nominal dan nilai intrinsiknya.[4]


 

 

 

2 comments on “SEJARAH PENERAPAN SISTEM EKONOMI ISLAM

  • Assalamu’alaikum, wr, wb.
    Mba Rida, bagus sekali artikel2nya, saya mohon ijin untuk menggunakannya dalam KBM murid2 saya di Madarasah Aliyah. Semoga ALLAAH SWT menjadikan ilmu ini barokah. ,..Trims

    • Wa’alaikum salam…..buat semua yang membaca blog ini diizinkan untuk memanfaatkan tulisan ini, dalam segala bentuk, dan saya sangat bersyukur kalo ternyata tulisan2 saya memiliki manfaat buat orang lain. trimakasih juga mbak sudah turut membaca.

  • Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

    %d blogger menyukai ini: