PERBANKAN SYARI’AH

Published Juli 19, 2012 by mujiatunridawati

PERBANKAN SYARI’AH

Oleh : Mujiatun Ridawati, MSI.

BAB I Pendahuluan

 A. Latar Belakang

Indonesia saat ini berusaha memulihkan sistem lembaga perekonomian untukbangkit dan gejolak krisis ekonomi yang berkepanjangan, dari krisis moneter hingga sekarang krisis global yang merupakan salah satu jalan keluar atau solusi yang dilirik oleh pemerintah kita adalah dengan jalan pengembangan sistem perekonomian syariah.

Hal ini cukup teruji dan tangguh dalam menghadapi krisis-krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia, mi disebabkan sistem perekonomian yang digunakan tidak terpengaruh dengan tingkat bunga perbankan yang mendorong timbulnya inflasi (cost push inflation).

Rencana jangka panjang pemerintah dalam mengembangkan perbankan dan perekonomian syariah disambut dengan antusias oleh kalangan bisnis di Indonesia, terbukti dengan banyaknya bank-bank umum syariah, BPRS dan kantor-kantor cabang syariah dari bank-bank konvensional. Menjamurnya transaksi-ransaksi syariah di Indonesia merupakan tolak ukur keberhasilan dari nilai-nilai Islam dalam manajemen terinstruktur secara baik dan profesional terutama transaksi-transaksi perbankan syariah.

Di Indonesia pengembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sejak dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Landasan hukum, yang menjadi titik tolak perkembangan bank syariah di Indonesia adalah UU No 7 Tahun 1992, tentang Bank Indonesia. Dalam UU tersebut perinsip syariah sudah dinyatakan, meskipun masih samar, yang dinyatakan sebagai perinsip bagi hasil.

Tingginya respon terhadap perbankan syariah dipicu oleh ketidakpuasan terhadap konsep dan operasi perbankan konvensional. Penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan, dimana risiko penghirnpunan dana sepenuhnya ditanggung oleh bank, sebaliknya risiko kredit sepenuhnya ditanggung oleh debitur.

Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional juga berpotensi menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar. Perinsip perbankan syariah secara tegas dinyatakan dalam UU No 10 Tahun 1998, yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No 3 tahun 2004. Undang-undang ini memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversikan diri menjadi bank syariah.1

(http://www.geocities.com/syahyuti/2005syariah_teori.Pdf – diakses pada tanggal 22, Januari, 2009)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008
tentang perbankan syariah. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

 B. Batasan Masalah

Agar pembahasan-pembahasan yang dilakukan terhadap makalah bisa lebih terfokus, maka perlu untuk membatasi permasalahan yang ada. Penulis memberikan batasan masalah dalam makalah sebagai berikut :

  1. Di batasi pada Sejarah perkembangan bank syariah
  2. Di batasi pada Tinjanan Operasional Perbankan Syariab
  3. Di batasi pada Sistem dan prosedur operasional bank syariah

C. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana Sejarahperkembangan bank syariah
  2. Bagaimana Tinjauan Operasional Perbankan Syariah
  3. Bagaimana Sistem dan prosedur operasional bank syariah

BAB II

PEMBAHASAN

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan / perbankan yang operasioanal dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan hadist Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokok nya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan perinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaita Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan perinsip syariah Islam. Bank Syariah adalah (1). Bank yang beroperasi sesuai dengan perinsip-perinsip syariah Islam, (2). Bank yang tutu cara beroperasi nya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan hadist (Muhammad, manajemen dana Bank Syariah, penerbit EKONISIA, Fak, UII, Tahun 2005,Hal, 1)

A.  Sejarah perkembangan bank syariah

1.   Perkembangan perbankan syariah di dunia Intemasional

Gagasan mengenai Bank Syariah telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank Islam, misalnya Anwar Qureshi (1946), Naeim Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952), awal abad ke 20 merupakan masa kebangkitan dunia Islam. Kondisi ini membawa pada kesadaran baru untuk menerapkan perinsip dan nilai-nilai syariah dalam kehidupan nyata.

Perintisan penerapan sistem profit andloss sharing, sebagai inti bisnis lembaga keuangan syariah tercatat telah ada sejak tahun 1940-an, yaitu upaya mengelola dana jemaahhaji secara nonkonvensional di Pakistan dan Malaysia. Rintisan berikutnya yang merupakan tonggak sejarah perkembangan perbankan syariah adalah Islamic rural Bank didaerah Mit Gharnr yang didirikan oleh Dr. Ahmed el-Najar yang permodalannya di bantu oleh Raja Faisal pada tahun 1963 hingga 1967 di Kairo, Mesir, walaupun pada akhirnya operasional di ambil alih oleh National Bank of Egyt dan Central Bank of Egypt.

Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional, muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala lumpur, Malaysia, pada bulan April 1969, yang di ikuti 19 negara peserta. Konfrensi tersebut menghasilkan beberapa hal, antara lain :

  • Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit/banyak haram hukumnya
  • Di usulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dan sistem riba dalam waktu secepat mungkin
  • Sementara waktu menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Kemudian tonggak sejarah lainnya bagi perkembangan bank Islam yaitu dengan didirikannya Islamic Development Bank (IDB). Pendiriannya diawali dengan sidang menteri luar negeri negara-negara Organisasi Konfrensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan pada bulan Desember 1970, dimana Mesir mengajukan proposal untuk mendirikan Bank Syariah Internsional.

Setelah melalui persetujuan negara-negara OKI lainnya dan tahapan-tahapan tertentu, maka pada tahun 1975 berdirilah IDB yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri, akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, lembaga-lembaga kenangan syariah bermunculan di Mesir, Sudan, Negara-Negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Dan Turki..

Bank-bank syariah dalam bentuknya yang sekarang untuk pertama kalinya didirikan di Dubai dengan nama Dubai Islamic Bank pada tahun 1973, oleh sekelompok pengusaha muslim dan beberapa negara. Dalam jangka waktu 10 tahun sejak pendirian bank tersebut telah muncul lebih dari 50 bank yang bebas bunga. Di luar negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bank-bank tersebut telah didirikan pula di Denmark, Luxembourg, Switzerland, dan United Kingdom.

Sekalipun baru tahun 1970-an perbankan syariah dalam bentuknya sekarang ini muncul, tetapi praktik-praktik dasarnya dan asas-asasnya berasal jauh dari sebelum itu, yaitu abad ke-7 atau 1400 tahun yang lalu, karena falsafah dan asas-asasnya telah digariskan di dalam Al-Qur’an dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana ternyata dalam hadist-hadist beliau.

Asas-asas tersebut kemudian diperaktikkan dan berkembang ditahun-tahun permulaan Islam. Pedagang-pedagang muslim telah tersebar diberbagai bagian dunia, seperti Spanyol, Meditarranean, dan negara-negara Balkan. Para pemodal dan pengusaha Eropa kemudian telah mengambil dan menerapkan beberapa asas tersebut. (Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian Syariah Di Indonesia, Edisi Revisi, Tahun 2005, Hal. 53-55)

2.   Perkembangan perbankan syariah di Indonesia

Umat Islam Indonesia telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam. K.H. Mas Mansur, Ketua pengurus besar Muhammadiyah periode 1937-1944 telah menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa Bank Konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas riba. Kemudian disusul dengan ide untuk mendirikan bank syariah di Indonesia yang sebenarnya telah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an.

Wacana ini dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar Intemasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu kemasyarakatan (LSIK). Dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun ide ini terhambat karena tidak sejalan dengan UU pokok perbankan yang berlaku, yaitu UU No.14 tahun 1967. konsep bank syariah dari segi politis juga di anggap berkonotasi ideologis, merupakan bagian atau berkaitan dengan konsep negara Islam, oleh karena itu tidak dikehendaki pemerintah.

Pelaksanaan keinginan untuk menerapkan perinsip syariah dibidang lembaga kenangan di tanah air dimulai dengan berdirinya lembaga kenangan Baitut-TamwiI Jasa Keahlian Teknosa pada tanggal 30 Desember 1980 dengan akta perubahan tertanggal 21 Desember 1982. kemudian di Jakarta didirikan Baitut Tamwil kedua dengan nama koperasi simpan-pinjam Ridho Gusti yang didirikan tanggal 25 September 1988.

Setelah dikeluarkan PAKTO {Paket kebijaksanaan pemerintah bulan Oktober) tahun 1988 yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia, yang pertama kali mendapatkan izin usaha adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) berkah amal sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah rabaniyah pada Tanggal 10 November 1991 di Aceh, yang kemudian mendorong didirikannya Bank Umum Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992.

Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana perbankan Bagi Hasil diakui. Dalam Undang-undang tersebut pada pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan perinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992. tentang Bank berdasarkan perinsip bagi hasil dan di undangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 Tahun 1992. (Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian Syariah Di Indonesia, Edisi Revisi, Tahun 2005, Hal.  57-60).

3.   Persyaratan pendirian perbankan syariah.

Pasal 16 UU No.10 Tahun 1998 menetapkan bahwa persyaratan bahwa dan tata cara pendirian bank umum dan BPRS ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ketentuan yang lebih rinci mengenai tutu cara pendirian dan kegiatan usaha banksyariah dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk surat keputusan Direksi Bank Indonesia yaitu SK Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum, SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Perinsip Syariah.

Kedua SK Bank Indonesia terakhir kini telah diganti dengan peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perinsip syariah jo. PBI No. 7/35/PBI/2005 tanggal 25 September 2005 tentang perubahan atas PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perinsip syariah dan peraturan bank Indonesia (PBI) No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang bank perkereditan rakyat berdasarkan perinsip syariah.

Pendirian bank syariah baru untuk Bank Umum dan BPRS ditentukan harus memenuhi persyaratan pemilik, pengurus, modal, dan persyaratan lainnya. Permohonan pendirian Bank Umum atau BPRS diajukan oleh calon pemilik bank dengan melalui dua tahap perizinan yaitu, izin perinsip dan izin usaha. (Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian Syariak Di Indonesia, Edisi Revisi, Tahun 2005, Hal. 65).

 4.   Konsep syariah dalam bank syariah

Tabel Konsep syariah dalam bank syariah

Nama prinsip Jenis-jenis produk syariah Penerapan dalam sistem perbankan Keterangan
Simpanan Al-Wadiah Current accountSaving account

 

Al-wadiah dapat dikombinasikan dengan al mudharabah untuk investasi, dengan al wakalah untuk pembukaan L/C dengan al kafalah untuk garansi
Bagi hasil Al-MudharabahAl-Musyarakah

Al-Muzaraah

Al-Musaqot

Investment accountSaving account

Project financing

Plantation credit financing

Deposito dapat digunakan untuk general investment melalui pool of fund
Pengambilan keuntungan Bai Al-MurabahahBai Baithaman Ajil

Bait At Takjiri

Bai As Salam

Bai Al Istishna

Trade financingLetter of credit

Trade financing

Sewa IjaraohBai At Takjiri

Musyarakah

Mutanaqisoh

LeasingHire purchase

Decreasing

Participation

Pengambilan fee Al-KapalahAl-Hiwalah

Al-Jo’alah

Al-Wakalah

GuaranteeDebt transfer

Special service

Letter of credit

Kebajikan(tabarru’) Al-Qard Al Hasan Benevolent loan Biaya administrasi hanya dapat diambil untuk faktor-faktor yang menunjukkan terjadinya kontrak seperti biaya notaris, meterai peminjaman proyek.

Sumber : Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, penerbit EKONISIA, Fak, UII, Tahun 2005, Hal: 12

B.  Tinjauan Operasional Perbankan Syariah

1.   Sistem penghimpunan dana

Bank syariah sebagai salah satu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat, bank syariah harus memiliki sumber dana yang optimal sebelum disalurkan kembali kemasyarakat, di samping itu bank syariah dituntut untuk memperaktikan kaidah syariat Islam. Tiga jenis dana yang dihimpun oleh bank syariah, yaitu: dana modal dan dana titipan, serta dana zakat, infak, dan sadaqoh.

2.   Sistem penyaluran dana

Bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syariah, penyaluran dana perbankan syariah dapat dikategorikan pada 2 (dua) bentuk yaitu, Equity Financing dan Debt Financing.

3.   Jasa layanan perbankan

a. Al-wakalah, Yaitu akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan sesuatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya dalam perbankan syariah, wakalah diterapkan dalam penerbitan letter of credit L/C atau penerusan pemerintah akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor) dan juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.

b. Kafalah, Menurut Mazhab maliki, syafi’i, dan hambali, kapalah adalah menjadikan seseorang (penjamin), yang ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran utang. Aplikasinya dalam dunia perbankan adalah penerbitan garansi bank (bank guaranee), ada beberapa jenis wakalah, yaitu:

  • Kafalah bin nafs, yaitu akad memberikan jaminan atas dirt si penjamin
  • Kafalah bin maal, yaitu jaminan pembayaran atau pelunasan utang
  • Kafalah mulaqah dan munjazah, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu dan untuk tujuan tertentu.
  • Kafalah bit taslim, yaitu penjamin atas pengembalian atas barang sewa pada saat jangka waktu habis.

c. Hawalah, Yaitu akad pemindahan utang atan piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (muhlil atau madin), pihak yang memberi utang (muhal atan da’in) dan pihak yang menerima pemindahan (muhal alaih).

d. Ju’alah, Yaitu suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Perinsip ini dapat diterapkan oleh bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil fee dari nasabah, seperti referensi bank, informasi usaha dan lain sebagainya.

e. Rahn, Yaitu menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus mempunyai nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Aplikasinya dapat berupa lembaga gadai dan pada bank diterapkan sebagai collateral atas suatu pembiayaan/pinjaman.

f. Al-qardh, Yaitu, pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

g. Sharf, Yaitu, transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud di sini yaitu pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya.(Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian Syariah Di Indonesia, Edisi Revisi, Tahun 2005, Hal. 85-92).

C.   Perbedaan antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional

Tabel Perbedaan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional

  Bank Syariah Bank Konvensional
Akad dan aspek legalitas Hukum Islam dan Hukum Positif Hukum positif
Lembaga penyelesaian sengketa Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), Sekarang Sedang Diupayakan Pembentukan Penggantinya Yaitu Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAN)
Struktur organisasi Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) Dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tdak ada DNS dan DPS
Investasi Halal Halal dan haram
Prinsip organiasasi Bagi Hasil, Jual Beli, Sewa Perangkat bunga
Tujuan Profit Dan Falah Oriented Profit oriented
Hubungan nasabah Kemitraan Debitur-kreditor

Sumber:  Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian Syariah Di Indonesia, Edisi Revisi, Tahun 2005, Hal. 98

Tabel Perbedaan Antara Sistem Bunga daa Sistem Bagi Hash

Hal Sistem bunga Sistem bagi hasil
Penentuan besarnya hasil Sebelumnya Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya Bunga, besarnya nilai rupiah Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak misalnya: 50:50, 40:60; 35:65 dst
Jika terjadi kerugian Di tanggung nasabah saja Ditanggung kedua elah pihak, nasabah dan lembaga
Dihitung dari mana Dari dana yang dipinjamkan, fixed, tetap Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek/usaha Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah / pasti diterima bank Keberhasilan proyek / usaha jadi perhatian bersama : nasabah dan lembaga
Berapa besarnya Pasti (%) kali pinjaman yang telah pasti diketahui Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui.
Status hukum Berlawanan dengan QS. Luqman, ayat 34 Melaksanakan QS. Luqman : ayat 34

Sumber :    Muhanunad, Manajemen Dana Bank Syariah, penerbit EKONISIA, Fak, UII,Tahun 2005,Hal:4

 

1.   Sistem dan prosedur operasional bank syariah

Konsep dasar transaksi muamaLah dalam bank syariah

  • Sistem muamalah dalam Islam, Islam sebagai agama, menurut ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Universal artinya bersifat umum, sedangkan komprehensif adalah yang mencakup seluruh bidang kehidupan.
  • Prinsip al-wadiah (simpanan), Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.2 (Muhammad, Sistem dan prosedur operasional bank syariah, Penerbit UII press Yogyakarta, hal. 7)

2. Dasar hukum

Dasar hukum pengembangan transaksi berperinsip al-wadiah, meliputi Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’

Ayat-ayat al-qur’an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi al-wadiah, adalah : (Q.S. An-Nisa : 58)

Artinya, Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa: 58)

Dan pada (Q.S. Al-Baqoroh: 283)

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang, (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Sunnah

Hadist-hadist Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi al-wadiah, adalah:

“berkata rasulullah saw, sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas kepada khianat kepada orang yang telah menghianatimu” (HR. Abu Dawud dan Tarmidzi menurutnya hadist ini Hasan sedang imam Hakim mengkategorikannya sahih)

“Dari Ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasulullah saw. Telah bersabda “Tiada kesempurnaan iman bagi orang yang tidak beramanah, tiada salat bagi yang tak bersuci” (HR.Thabrani)3 (Muhammad, Sistem dan prosedur operasional bank syariah, Penerbit UII Press Yogyakarta, Tahun, 2005, hal. 7)

Ijma’

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah berijma’ (konsensus) akan legitis al-wadiah, karena kebutuhan manusia terhadapnya.

3. Perinsip syarikah/musyarakah (bagi hasil)

Musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-­masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.

a. Dasar hukum

Al-Qur’an

Ayat-ayat al-Qur’an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi syarikah adalah:

(Q.S. An-Nisa: l2)

Artinya Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing­masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris), (Allah menetapkan yang demikian ini sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun, memberi mudharat kepada warts itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak warts, juga tidak diperbolehkan.

Hadist

Hadist-hadist Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi syarikah, adalah :

Dari hadis Qudsi yang diriwayatkan dari abu Hurairah bahwa Rasulullah saw, telah bersabda, Allah swt. Telah berkata kepada saya : menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak menghianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan tersebut “ (HR. Abu Daud, menurut hakim hadist ini sahih adanya, lihat subbulussalam 3/21)

“Rahmat Allah swt. Tercurahkan atas dua pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan penghianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkatanpun akan sirna dari padanya. (HR. Abu Daud, Baihaqi dan Al-Hakim)”

Ijma’

Muslimin telah berkonsensus akan legitimasi syarikah secara global, walaupun perbedaan pendapat-pendapat terdapat dalam beberapa elemen dari padanya.

b. Jenis-jenis Musyarakah

Secara garis besar musyarakah dapat dibagi kepada syarikah amlak dan syarikah uqud.

  • Syarikah amlak adalah eksitensi perkongsian tidak perlu kepada suatu kontrak membentuknya tetapi terjadi dengan sendirinya, dan bentuk amlak ini terbagi kepada amlak jabr dan amlak ikhtiar amlak jabr adalah sesuatu perkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa tidak ada altematif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewarisi, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka. Amlak ikhtiar adalah sesuatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas. Otomatis seperti pengertian di atas bebas, adanya pilihan/option untuk menolak contoh dari jenis pengkongsian ini dapat dilihat apabila 2 orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga. Penjelasan kedua bentuk syarikah di atas mempunyai karakter yang agak berbeda dari syarikat-syarikat lainnya karena dalam kedua syarikat ini masing-­masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya.
  • Syarikah Uqud adaiah perkongsian yang terbentuk karena sesuatu kontrak, syarikah ini terdiri terbagi kepada 5 (lima jenis). Yaitu, Inan, mufawadhah, wujuh, abdan, mudharabah

 

Daftar Pustaka

Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian Syariah Di Indonesia, Edisi Revisi, Tahun 2005

Muhammad, Sistem dan prosedur operasional bank syariah, Penerbit UII press Yogyakarta, Tahun, 2005

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, penerbit EKONISIA, Fak, UII, Tahun 2005

http://www.geocities.com/syahyuti/2005syariah_teori.pdf – diakses pada tanggal 22, Januari, 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: