KOPERASI KONSUMTIF dalam PEMIKIRAN MUHAMMAD HATTA

Published Juli 19, 2012 by mujiatunridawati

  KOPERASI KONSUMTIF dalam PEMIKIRAN MUHAMMAD HATTA

Oleh: Mujiatun Ridawati, MSI.

 BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan kredit konsumtif yang cepat dan mengabaikan pertumbuhan kredit produktif, akan berakibat buruk bagi perekonomian nasional karena proyek-proyek investasi yang dapat menyerap tenaga kerja dan menggerakkan roda perekonomian nasional akan tertinggal.

Menghadapi pelemahan ekonomi yang kini tengah melanda dunia, termasuk Indonesia, maka awan hitam pun membayangi kondisi kredit perbankan  dengan tingginya tingkat kredit bermasalah (non performing loan/NPL). Hal ini tampaknya menjadi sebuah keniscayaan karena kenaikan harga sejumlah komoditas pangan akan memicu kemerosotan daya beli masyakarat. Untuk itu, mereka akan mementingkan pemenuhan kebutuhan pokok lebih dahulu, baru memikirkan untuk membeli barang lainnya. Dengan ini, kredit konsumsi untuk motor, rumah, atau barang lainnya dipastikan menurun karena tentunya masyarakat akan mengerem. Terkait kredit konsumtif yang ada, maka potensi untuk macet semakin besar, karena perubahan pola belanja masyarakat.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), hingga akhir 2007 pertumbuhan kredit konsumsi cukup tinggi, sebesar Rp 49,5 triliun atau sekitar 21,9 persen. Namun jumlah itu juga sejalan dengan kecenderungan peningkatan kredit bermasalah yang mencapai Rp 2,6 triliun atau sekitar 37,6 persen dari total NPL perbankan. Peningkatan NPL tersebut lebih banyak disumbang dari NPL kartu kredit yang mencapai Rp 1,1 triliun dan KPR sebesar Rp 0,7 triliun. Derasnya kucuran kredit perbankan pada kredit konsumtif jauh melebihi angka kredit yang dialirkan pada kredit produktif. Seperti terlihat  dari catatan perbankan nasional Indonesia per Agustus 2007, Rp 258 triliun dari Rp 893 triliun atau sekitar 29 persen kredit perbankan di Indonesia merupakan kredit konsumtif langsung kepada nasabah perbankan. Di samping itu, terdapat pula Rp 95,679 T  (11 persen) merupakan kredit yang diberikan kepada sektor jasa dunia usaha, yang isinya sebagian besar merupakan kredit multi finance, koperasi simpan pinjam dan institusi lainnya yang meneruskan pembiayaan konsumtif kepada “customer” nya.

Dengan demikan, sebenarnya, 40 persen dari kredit yang diberikan perbankan Indonesia disalurkan kepada sektor konsumtif yang hampir seluruhnya, dinikmati kaum pekerja. Jika dibandingkan dengan profesi pedagang, pekerja sangat besar mendapatkan fasilitas kredit bank. Pemberian kredit kepada sektor perdagangan (termasuk hotel & restoran) “hanya” Rp 192 T  (21%) dari total  kredit perbankan Indonesia tahun 2006. Sektor pertanian mendapatkan kredit yang jauh lebih kecil lagi, yaitu Rp 49 T (5,5 persen).  Sektor industri, yang seharusnya menjadi penopang PDB di era ekonomi modern saat ini, “hanya”  Rp 189,7T (21 persen) saja dari total  kredit.

Berdasarkan data di atas, dapat kita lihat, bahwa yang mendorong pertumbuhan kredit perbankan saat ini adalah sektor konsumtif, bukan sektor produktif. Kredit konsumtif  (consumer loan) merupakan   kredit dengan tujuan penggunaan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti untuk membiayai pembelian rumah, renovasi rumah, pembelian kendaraan, dan lain-lain. Pembayaran angsuran dan pelunasan kredit konsumtif bersumber dari penghasilan atau gaji debitor.  Di sinilah letak kecemasan yang terhampar, ketika laju pertumbuhan beberapa sektor seperti sektor industri terhempas oleh kondisi murung ekonomi dunia, padahal debitur perbankan yang menikmati kucuran kredit banyak yang berteduh di sini.

Banyak alasan yang dikemukakan pihak perbankan terhadap kondisi ini, dan yang sering terungkap bahwa sebagai akibat belum pulihnya kondisi sektor riil atau dunia usaha, sehingga ada anggapan sementara di kalangan perbankan bahwa sangatlah berisiko apabila perbankan mengalokasikan kreditnya ke sektor riil. Sementara di sisi lain, perbankan juga dikejar agar dapat meningkatkan LDR (loan to deposit ratio) yang merupakan perbandingan antara kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Karena itu, perbankan berlomba meningkatkan portofolio kreditnya untuk meningkatkan LDR.

Bila melacak kebelakang, dibandingkan dengan kredit produktif, kredit konsumtif tumbuh lebih cepat. Pertumbuhan kredit konsumtif mulai terasa sejak tahun 2000 dengan tingkat laju pertumbuhan 66,46 persen, jauh di atas laju pertumbuhan kredit produktif komersial yang hanya tumbuh sebesar 13,86 persen. Setelah tahun 2000, kredit konsumtif tumbuh cukup tinggi, data tahun 2003, tumbuh sebesar 31,31 persen. Sedangkan kredit produktif komersial hanya tumbuh 14,65 persen. Dari data ini dapat disimpulkan kalangan perbankan saat ini lebih memfokuskan bisnis kreditnya pada sektor konsumtif.[1]

Kaitannya dengan perekonomian, Indonesia mempunyai seorang tokoh ekonomi yang sangat populer dan konsen terhadap permasalahan ekonomi, Ia adalah Muhammad Hatta. Perjalanan almarhum Mohammad Hatta memperlihatkan sosok yang menghayati “kerisihan” pada godaan uang dan kekuasaan, bahkan sampai tingkat yang sedikit “keterlaluan” untuk ukuran masa kini di negeri kita. Pria yang dilahirkan di Batuhampar, 12 Agustus 1902 ini, sejak muda memegang prinsip kejujuran. Maka tak heran jika ia selalu dipercaya menjadi oleh teman-temannya. Jabatan bendahara Jong Sumatran Bond (JSB) cabang kota Padang pernah ia pegang ketika belajar di MULO (Meer Uitgebreid Lagere School) atau SMP berbahasa Belanda. Jabatan yang mengandalkan kejujuran dan ketelitian itu, ia teruskan ketika ia harus hijrah ke Batavia untuk melanjutkan sekolah di Prins Hendrik School (Sekolah Menengah Dagang).

Minatnya pada bidang ekonomi, dan juga koperasi, terus terliha†¶melalui berbagai karangan dan buku. Karenanya, pada tanggal 17 Juli 1953 dalam Kongres Koperasi Indonesia dirinya diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Perhatiannya pada unsur keadilan dalam ekonomi, selain dalam fokusnya pada koperasi, juga terasa dalam kehidupan sehari-hari – dan ciri inilah yang secara konsisten diperlihatkan, hal yang langka di antara para tokoh Indonesia terutama setelah jaman semakin ‘maju.’

 Dewasa ini, di Indonesia telah berkembang ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Ini ditandai dengan adanya perbankan syari’ah. Perbankan syariah memasuki delapan tahun terakhir, pasca-perubahan UU Perbankan dengan UU No. 10/1998 mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang amat pesat. Itu terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun pendirian Unit Usaha Syariah (UUS). Meskipun Indonesia terlambat dalam memulai praktek keuangan syariah dibandingkan Malaysia, namun perlahan tapi pasti Indonesia menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik. Dalam industri perbankan syariah, secara kuantitatif maupun kualitatif, Indonesia saat ini lebih baik. Jumlah bank umum yang menawarkan layanan syariah di Indonesia melebihi Malaysia, apalagi bila dihitung jumlah BPR Syariah. Belum lagi bila jumlah BMT ikut diperhitungkan. Dari sisi kualitatif, persentase pembiayaan bermasalah perbankan syariah Indonesia jauh lebih baik dibandingkan Malaysia yang baru-baru ini diterpa masalah serius dalam kualitas asetnya. Tingkat profitabilitas maupun efisiensi operasi perbankan syariah Indonesia juga jauh lebih baik. Satu-satunya variable yang masih lebih kecil dari Malaysia adalah total aset, baik nominalnya maupun persentase terhadap total aset perbankan nasional.

Dari sisi pertumbuhan asset, Bank syariah selama tahun 2004 tumbuh sekitar 84 persen dengan aset menembus angka Rp 14,1 triliun. Dari realitas ini, Bank Indonesia kemudian merevisi prediksi total aset bank syariah menjadi sekitar tujuh persen pada tahun 2011 dibanding perkiraan semula. Pertumbuhan fungsi intermediasi yang dijalankan bank syariah juga sangat menggembirakan pada tahun 2004. Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (Financing to Deposit Ratio/FDR) bank syariah 104 persen, jauh lebih tinggi bila dibanding LDR bank konvensional yang masih dibawah 60 persen. Hingga akhir 2005, jumlah bank umum syariah ditambah perbankan yang membuka UUS telah mencapai 22 bank dengan sekitar 458 cabang, termasuk kantor kas. Ini belum ditambah dengan sekitar 92 BPRS yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga Desember 2005, rata-rata pertumbuhan aset bank syariah mencapai 70 persen. Total Asset perbankan syariah telah mencapai Rp 20,88 triliun.

Tentu saja, perkembangan ini masih belum dapat menjangkau sebagian besar masyarakat Indonesia. Di samping kecilnya jaringan, distribusi penyebarannya juga amat tidak merata, untuk pulau Jawa sekalipun. Dengan banyaknya bank syariah khususnya di Indonesia menuntut masing-masing Bank untuk meningkatkan kinerjanya sekaligus membuat formulasi strategi yang tepat untuk merespon berbagai tantangan (challenges) eksternal dan intenal yang melingkupinya. Serta memanfaatkan berbagai peluang (opportunity) yang ada, sekaligus merespon berbagai permasalahan kritis (critical isues). Hal ini tentunya akan sangat bermanfaat, sebagai langkah awal untuk berikutnya dapat memformulasi sebuah paket strategi yang komprehensif baik untuk pengembangan perbankan syariah di Indonesia secara umum maupun masing-masing bank syariah yang ada.[2]

Dari pemaparan di atas, penulis termotivasi untuk mengkaji lebih dalam  mengenai konsep kredit, terutama kredit konsumtif menurut Muhammad Hatta.

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

  1. Bagaimana konsep dasar dan kemungkinan aplikasi kredit konsumtif menurut Muhammad Hatta, ?
  2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap kredit konsumtif muhammad Hatta?

 BAB II

PEMBAHASAN

A.    Sejarah Singkat Muhammad Hatta

Muhammad Hatta adalah dikenal sebagai tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Ia lahir di Bukitinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Nama kecilnya adalah Muhammad ‘Ata yang merujuk pada (Ahmad Ibn) Muhammad (Ibn ‘Abd al-Karim ibn) ‘Ataillah al-Sakandari, yaitu pengarang kitab Al-Hikam (berbagai ajaran kearifan). Ia merupakan keturunan ulama Minangkabau. Kakeknya bernama Syekh Abdurrahman yang dikenal sebagai Syekh Batuhampar. Ibunya bernama Saleha yang merupakan keluarga pengusaha terpandang dari Bukittinggi. Ayahnya, Haji Mohammad Djamil adalah seorang mursyid, sebuah persaudaraan sufi atau tarekat di Sumatera Barat, yang meninggal ketika Hatta masih berusia delapan bulan.

Hatta mulai bersekolah di europese lagere school (ELS-sekolah dasar untuk orang-orang kulit putih)1913,  Pendidikan dasar Hatta ditempuh pada Sekolah Melayu di Bukittinggi. Pada tahun 1913-1916, ia kemudian melanjutkan studinya pada Europeesche Lagere School (ELS) di Padang,  dan saat itu usianya masih 13 tahun.[1] Ketika itu ia sebenarnya lulus masuk Handel Middlebare School (HMS atau Sekolah Menengah Dagang), namun oleh ibunya ia disarankan agar studi terlebih dahulu pada Meer Uirgebreid Lagere School (MULO) di Padang, setingkat dengan SMP sekarang.[2] Kemudian Hatta melanjutkan belajarnya ke Sekolah Menengah Dagang Jakarta; dan ia menyelesaikan studinya pada tahun 1921.[3]

Kemudian pada tahun 1921 Hatta melanjutkan studinya di Negeri Belanda untuk belajar pada Handels Hoge School di Rotterdam dan  Hatta lulus dalam ujian konsentrasinya yaitu handels economie (ekonomi perdagangan) pada tahun 1923. Selama di Belanda ia aktif mengikuti organisasi-organisasi seperti PI (Perhimpunan Indonesia), dan juga aktif di salah satu majalah yang bernama Indonesia Merdeka.  Setelah selesai, semula dia bermaksud menempuh ujian doctoral di bidang ilmu ekonomi pada akhir tahun 1925. Karena itu pada tahun 1924 dia non-aktif dalam PI. Tetapi waktu itu dibuka jurusan baru, yaitu hukum negara dan hukum administratif. Hatta pun memasuki jurusan itu terdorong oleh minatnya yang besar di bidang politik. [4]

Pada bulan Juli 1932, Hatta berhasil menyelesaikan studinya di Negeri Belanda dan sebulan kemudian ia tiba di Jakarta. Antara akhir tahun 1932 dan 1933, kesibukan utama Hatta adalah menulis berbagai artikel politik dan ekonomi untuk Daulat Ra’jat dan melakukan berbagai kegiatan politik, terutama pendidikan kader-kader politik pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Prinsip non-koperasi selalu ditekankan kepada kader-kadernya.

Pada bulan Pebruari 1934, Pemerintah Kolonial Belanda menahan para pimpinan Partai Pendidikan Nasional Indonesia yang berjumlah sekitar tujuh orang salah satunya adalah Muhammad Hatta, lalu kemudian mereka dibuang ke Boven Digoel. Sebelum ke Digoel, mereka dipenjara selama hampir setahun di penjara Glodok dan Cipinang, Jakarta. Di penjara Glodok, Hatta menulis buku berjudul “Krisis Ekonomi dan Kapitalisme”.[5] Bulan Januari 1935, Hatta dan kawan-kawannya tiba di buang di Tanah Merah, Boven Digoel (Papua).

Dalam pembuangan, Hatta secara teratur menulis artikel-artikel untuk surat kabar Pemandangan. Kemudian pada bulan Desember 1935, Kapten Wiarda, pengganti van Langen, memberitahukan bahwa tempat pembuangan Hatta dipindah ke Bandaneira. Pada Januari 1936 Hatta berangkat ke Bandaneira.[6] Kemudian tanggal 3 Pebruari 1942, Hatta dibawa ke Sukabumi. Kemudian tanggal 9 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, dan pada tanggal 22 Maret 1942 Hatta dibawa ke Jakarta.

Masa pendudukan Jepang, Hatta diminta untuk bekerja sama sebagai penasehat. Hatta mengatakan tentang cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka. Selama masa pendudukan Jepang, Hatta tidak banyak bicara.[7] Beberapa tahun kemudian, Negara Jepang menyerah karena negaranya di serang dan di bom atom oleh tentara sekutu.

Proklamasi Pada awal Agustus 1945, dibentuklah Panitia Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia kemudian diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan Soekarno sebagai Ketua dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua. Anggotanya terdiri dari wakil-wakil daerah di seluruh Indonesia, sembilan dari Pulau Jawa dan dua belas orang dari luar Pulau Jawa. Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempersiapkan proklamasi dalam rapat di rumah Admiral Maeda (JI Imam Bonjol, sekarang), yang berakhir pada pukul 03.00 pagi keesokan harinya.

Kemudian dibentuklah Panitia kecil yang terdiri dari 5 orang, yaitu Soekarno, Hatta, Soebardjo, Soekarni, dan Sayuti Malik memisahkan diri ke suatu ruangan untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno meminta Hatta menyusun teks proklamasi yang ringkas. Hatta menyarankan agar Soekarno yang menuliskan kata-kata yang didiktekannya. Setelah teks tersebut selesai ditulis, sukarni mengusulkan Soekarno dan Mohammad Hatta yang menandatangani teks tersebut.

Tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, tepat pada jam 10.00 pagi di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta. Kemudian tanggal 18 Agustus 1945, Ir Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Soekardjo Wijopranoto mengemukakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus merupakan satu dwitunggal. Periode Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya dari usaha Pemerintah Belanda yang ingin menjajah kembali.[8]

Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah di bidang ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi ekonominya. Tanggal 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato radio untuk menyambut Hari Koperasi di Indonesia. Karena besarnya aktivitas Bung Hatta dalam gerakan koperasi, maka pada tanggal 17 Juli 1953 dia diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (1971).

Tanggal l Desember 1956, Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Setelah itu, Hatta fokus mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan. Dan tanggal 27 Nopember 1956, ia memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada di Yoyakarta. Pada kesempatan itu, Bung Hatta mengucapkan pidato pengukuhan yang berjudul “Lampau dan Datang”.

Beberapa gelar akademis juga diperolehnya dari berbagai perguruan tinggi, setelah meletakkan jabatannya sebagai wakil presiden. Universitas Padjadjaran di Bandung mengukuhkan Bung Hatta sebagai guru besar dalam ilmu politik perekonomian. Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang memberikan gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ekonomi. Universitas Indonesia memberikan gelar Doctor Honoris Causa di bidang ilmu hukum. Pidato pengukuhan Bung Hatta berjudul “Menuju Negara Hukum”.

Pada tahun 1960 Bung Hatta menulis “Demokrasi Kita” dalam majalah Pandji Masyarakat. Sebuah tulisan yang terkenal karena menonjolkan pandangan dan pikiran Bung Hatta mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia waktu itu. Ketika masa pemerintahan Orde Baru, Bung Hatta lebih merupakan negarawan sesepuh bagi bangsanya daripada seorang politikus.[9] Tanggal 15 Agustus 1972, Presiden Soeharto menyampaikan kepada Bung Hatta anugerah negara berupa Tanda Kehormatan tertinggi “Bintang Republik Indonesia Kelas I” pada suatu upacara kenegaraan di Istana Negara.

Bung Hatta, Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, wafat pada tanggal 14 Maret 1980 jam 18.45 WIB di Rumah Sakit Dr Tjipto Mangunkusumo, Jakarta. Sebelum Bung Hatta meninggal, beliau sempat dirawat di rumah sakit cipto mangunkusumo dikarenakan sakit tua. Tepatnya pada usia 78 tahun kurang 6 bulan, Bung Hatta menutupkan matanya untuk selama-lamanya dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir pada tanggal 15 Maret 1980.[10]

B.     Pemikiran Muhammad Hatta

Hatta merupakan sosok pemikir yang multi-dimensi karena cakupan pemikirannya amat beragam, mulai dari soal kebangsaan, pendidikan, ekonomi, filsafat, hingga soal hukum tata negara. Bila melihat latar belakang kehidupannya, setiap pemikirannya tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan sikap dan pandangan keagamaan yang dimilikinya terutama persoalan ekonomi. Kendati demikian dalam bidang ekonomi, Hatta tampak tidak terlalu mengedepankan bentuk dan simbol-simbol keagamaannya.

Dalam hal ini, Hatta kelihatan lebih mementingkan subtansi dari ajaran agamanya ketimbang menampilkan simbol-simbol keagamaan yang ada seperti mempergunakan istilah negara Islam, syariat Islam, dan lain sebagainya. Tetapi ini tidaklah berarti bahwa ia ingin menjauhkan agama dari kehidupan kenegaraan. Hatta menginginkan “semua kegiatan kenegaraan harus berlangsung di bawah sinar Ketuhanan Yang Maha Esa.., dengan begitu kegiatan kenegaraan kita memiliki dasar metafisis sehingga menghasilkan komitmen yang total, yang tumbuh dari kesadaran bahwa semua perbuatan dan tingkah laku akan dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.[11]

Religiusitas latar belakang Hatta ini, sangat berpengaruh terhadap sikap dan pandangan pemikirannya dalam bidang ekonomi. Hatta mengatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai negeri ini tidaklah sama dengan yang diinginkan orang barat.  Bagi kita, kata Hatta “tujuan negara kita adalah sosialisme Indonesia yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa”. Berdasarkan ini pula Hatta bersama kawan-kawannya mengusung sosialisme yang sesuai dengan Indonesia yaitu bercorak kolektif dan mendapat mendapat sinar terang dari agama.

Hatta telah mengaplikasikan konsep tersebut kedalam kehidupan ekonomi dan politik, dengan merumuskan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

“….(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalmnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Hal ini menunjukkan bahwa secara ideologis, Hatta ingin membangun suatu sistem ekonomi yang sesuai dengan watak bangsa Indonesia itu sendiri yang religius dan memiliki nilai-nilai luhur dan menjunjung tinggi prinsip dan cita-cita tolong menolong (sosialisme) bukan mementingkan diri sendiri (individualisme), sekuler dan atau ateistis.[12]

Oleh karena itu untuk merealisasikan cita-cita tersebut, secara praktis Hatta memerlukan sebuah politik ekonomi yang sehat untuk merumuskan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang sehingga jelas arah pembangunan tersebut. Untuk menghindari adanya inefisiensi dan kompetisi tidak sehat diantara para pelaku ekonomi, yaitu pemerintah, koperasi dan swasta maka antara para pelaku pasar tersebut harus ada koordinasi, untuk mengatur pembagian wilayah kerja. Pembagian wilayah ini dirasakan sangat penting bagi Hatta, mengingat minimnya capital dan tenaga kepemimpinan dalam masyarakat.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa Hatta mempunyai konsep tentang bagaimana menegakkan dan menciptakan masyarakat yang baik dan sejahtera. Menurut Hatta untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi; pertama, harus ada jiwa dan semangat tolong menolong antara anggota dan warga masyarakat. Kedua, negara (politik) harus bersifat aktif dan tidak hanya menyerahkan sepenuhnya persoalan ekonomi kepada mekanisme pasar yaitu swasta dan koperasi.

Dengan ini diharapkan bisa menciptakan efisiensi yang tinggi sehingga mampu mengantarkan masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang diharapkannya.[13] Dan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran, Hatta menciptakan salah satu konsep ekonomi yaitu dengan mendirikan koperasi agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan kebutuhannya dengan harga yang semurah-murahnya.

1. Koperasi Sebagai Basis Ekonomi Muhammad Hatta

Berangkat dari keprihatinan bung Hatta terhadap penjajahan Belanda yang berlangsung sekitar tiga setengah abad, terjadilah eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan bangsa Indonesia yang dilakukan Belanda selama bertahun-tahun, dan dimana Indonesia juga dipandang sebagai onderneming besar, yaitu Negara yang menghasilkan barang-barang pasar bagi dunia. Sehingga dasar ekonominya adalah export economie, “Pasar di dalam negeri diabaikan semata-mata sebab tidak mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Untuk itulah Indonesia dipandang sebagai daerah persediaan buruh yang murah, sehingga menimbulkan tenaga beli rakyat dengan sendirinya tersingkir dari perhitungan. Ini kelanjutan dalam system kapitalisme, yang mendasarkan perekonomian Indonesia kepada “Export economie”. Dasar tiap-tiap perekonomian ialah mencapai keperluan hidup rakyat. Mana yang tidak dapat menghasilkan sendiri didatangkan dari luar negeri, diimpor. Barulah datang ekspor untuk membayar impor tadi.[14] Sebaliknya yang kita dapati di Indonesia, beratus tahun lamanya, ekspor lebih diutamakan, barulah kemudian impor sebagai pengganti ekspor. Demikian kata bung Hatta. Impor itu sebagian besar mengandung barang keperluan perusahaan-perusahaan besar dan orang barat yang ada di Indonesia.

Dengan kandasnya politik export economie, kapitalisme liberal berangsur lenyap dan aliran neomercantilisme bertambah kuat. Tetapi apapun bentuk perubahan tersebut hanya merugikan Bangsa Indonesia, menurut bung Hatta.

Menurut arahan bung Hatta, dasar perekonomian dimasa yang akan datang semakin jauh dari dasar individualisme, dan semakin tertarik pada kolektivisme untuk mencapai kesejahteraan bersama.[15] Itulah yang menjadi cita-cita bung Hatta untuk bangsa ini.

Sesuai dengan cita-cita bung Hatta, maka bung Hatta mencoba membangun perekonomian dengan mendirikan koperasi. Sehingga muncullah UUD pasal 33 yang menjadi landasan berdirinya koperasi. Bunyi pasal 33 UUD 1945 yaitu :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ini adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik social Republik Indonesia. Disitu tersimpul dasar ekonomi teratur. Dasar perekonomian rakyat mestilah usaha bersama, dikerjakan secara kekeluargaan. [16] Yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ialah koperasi. Koperasi paham Indonesia, yang memberikan segi ekonomi kepada koperasi social lama : gotong royong.

Cita-cita koperasi Indonesia adalah menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indoensia yang kolektif, berakar pada adat istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutatan zaman modern. Semangat kolektivisme Indonesia yang akan dihidupkan kembali dengan koperasi mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari paksaan. Ia menghargai pribadi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya dan masyarakat seluruhnya, tetapi menolak pertentangan dan persaingan dalam bidang yang sama.

Koperasi, sebagai badan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, didamaikan dalam keadaan harmonis kepentingan antar individu dan kepentiangan antar kelompok. Dan Koperasi adalah bentuk yang dianjurkan bagi perekonomian rakyat. Ide itu bukanlah cita-cita yang muncul sekonyong waktu ketika membuat Undang-undang dasar. Cita-cita itu timbul dalam perjuangan menentang penjajahan sejak permulaan abad ke 20 ini.

Apabila kita analisa sebentar struktur perekonomian Hindia Belanda dahulu, maka terdapatlah susunan perekonomian yang terdiri dari tiga golongan. Golongan di atas, yang menguasai seluruh perekonomian colonial ialah perekonomian kaum kulit putih. Produksi yang berhubungan dengan dunia luar hampir rata-rata berada di tangan mereka : Produksi perkebunan, produksi industri, jalan perhubungan laut, sebagian di darat dan di udara, ekspor dan impor, bank dan asuransi. Golongan kedua yang menjadi perantara dan hubungan dengan masyarakat Indonesia, kira-kira hampir 90% berada ditangan orang Tionghoa dan orang Asia lainnya. Orang Indonesia yang dapat menjadi golongan kedua ini paling bayak hanya 10%. Adapun golongan ketiga adalah golongan yang mengerjakan perekonomian dalam sekup yang kecil : pertanian kecil, pertukangan kecil, perdagangan kecil, dan lain-lain, dan pada wilayah ini ditempati oleh rakyat Indonesia.

Dalam keadaan perekonomian kolonial semacam itu, sehingga tumbuhlah pergerakan kemerdekaan yang mencita-citakan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dikemudian hari, dan hiduplah keyakinan bahwa bangsa Indonesia dapat mengangkat dirinya keluar dari Lumpur, apabila ekonominya disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi. Keyakinan ini diperkuat pula oleh pengetahuan bahwa rakyat Inggris, Denmark, Swedia, dan lainnya didunia Barat sanggup mengangkat dirinya dari kemiskinan menjadi Negara yang makmur dengan jalan organisasi koperasi.[17]

2. Konsepsi Koperasi Menurut Muhammad Hatta

Beberapa puluh tahun yang lalu, pergerakan bangsa Indoensia kuat membangkitkan semangat “self help”. Jika engkau hendak maju, berusahalah sendiri dengan tanpa mengaharapkan pertolongan orang lain, demikianlah wujud semboyan bangsa Indonesia saat itu. Dan bagi rakyat yang lemah ekonominya, tiada ada jalan lain yang digunakan untuk memajukan usahanya selain dari pada koperasi. Koperasi adalah senjata persekutuan bagi silemah utnuk mempertahankan hidupnya.[18]

Setelah dasar koperasi tertanam dalam UUD 1945, timbul soal bagaimana melaksanakannya dalam praktek hidup. Nyatalah, bahwa rakyat yang beratus tahun dijajah oleh bangsa asing dan diperlakukan pula dengan sugesti rasa diri tidak mampu, perlu sekali diasuh dengan sikap, percaya atas kesanggupan diri. Pada permulaan revolusi itu, iklim untuk mendidik rasa percaya pada diri sendiri sangat baik, karena seluruh masyarakat sedang berjuang untuk menegakkan kemerdekaan bangsa dengan semboyan, sekali merdeka tetap merdeka.[19]

Koperasi Indonesia lahir, sebagai bentuk perjuangan menentang adanya kolonialisme. Cita-cita koperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Faham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adapt istiadat hidup Indonesia yang asli, seperti gotong royong dan musyawarah, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan tuntutan zaman modern. Semangat kolektif Indonesia yang akan dihidupkan kembali dengan koperasi mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi.

Koperasi bukanlah suatu wadah yang bertujuan untuk mencari keuntungan semata-mata, melainkan usaha bersama dengan jalan semurah-murahnya. Yang diutamakan koperasi adalah supaya sekutu-sekutunya dapat membeli barang dengan harga murah. Dan setiap akan melakukan pembelian barang hendaknya dalam jumlah yang besar, agar mendapatkan harga yang murah. Lalu keuntungan yang didapat dalam koperasi tersebut harus dipandang sebagai keuntungan tersambil, yaitu keuntungan yang didapat karena adanya transaksi jual beli barang yang ada dalam koperasi tersebut.

Untuk mendistribusikan keuntungan yang ada dalam koperasi tersebut, di sini ada bermacam-macam pendapat. Ada yang berpendapat supaya keuntungan itu sekalipun tidak dimaksud untuk mendapatkannya, hendaknya dibagi-bagikan kepada lid-lid koperasi. Tetapi ada pula yang mengatakan, bahwa keuntungan tersebut tidak perlu dibagi-bagikan, melainkan digunakan sebagai premi bagi orang yang membeli barang menurut perbandingan pembeliannya. Tiap-tiap orang yang membeli barang kepada koperasi itu mendapat sebuah bon, kemudian di atas bon itu tertulis harga pembeliannya. Setelah akhir tahun, kemudian keuntungan koperasi dibagi diantara mereka, berdasarkan perbandingan jumlah harga pembeliannya yang tertera dalam bon-bon tersebut.

Pembagian keuntungan dalam koperasi, di pandang adil, sebab mereka yang membeli itulah yang menolong memajukan koperasi. Pendapat ketiga mengatakan, bahwa keuntungan yang ada dalam koperasi tersebut tidak dibagikan, melainkan dijadikan uang tahanan, reserve. Dengan memupuk reserve dari keuntungan tersebut, maka capital koperasi semakin lama semakin banyak. Akhirnya koperasi tersebut tetap bisa eksis, tanpa bergantung pada iuran lidnya. Adapun iuran yang ada dalam koperasi tersebut, pada hakekatnya bukan uang tetap. Bila seorang lid berhenti dari koperasi, maka uang iuran itu harus dikembalikan. Sehingga itu akan mengurangi capital yang ada dalam koperasi. Dengan adanya uang reserve, itu tidak akan memberi pengaruh yang besar untuk kelangsungan usaha koperasi tersebut.[20]

Demi kelangsungan koperasi, hendaknya berdiri di atas dua tiang, yaitu solidariteit, setia bersekutu, dan individualiteit, kesadaran akan harga diri sendiri. Ini adalah suatu sifat dan karakter kokoh yang tidak boleh dihapuskan. Arti individualisme adalah dasar yang mendahulukan hak individu daripada hak masyarakat. Individualisme menuntut kemerdekaan setiap individu untuk mencapai keperluan hidupnya. Tetapi individualiteit adalah sifat individu yang menjadi indicator akan kehalusan budi, serta keteguhan  wataknya, yang memaksa orang lain menghargai dan memandangnya,

Solidariteit dan individualiteit mesti ada pada koperasi. Apabila kurang salah satunya, maka koperasi itu kurang baik jalanya. Koperasi tersebut masih bisa berdiri dan bekerja, tetapi tidak menurut semestinya. Sehingga dalam membangun koperasi, hendaklah menyempurnakan kedua tiang tersebut.

Koperasi yang diciptakan Muhammad Hatta terdiri dari tiga macam yaitu :

  • Koperasi konsumsi
  • Koperasi kredit
  • Koperasi produksi

Dari tiga macam koperasi diatas, koperasi konsumsi yang terbanyak dan yang paling pertama didirikan. Ini tidak mengherankan, sebab yang lebih dibutuhkan rakyat kecil adalah fasal mendapatkan kebutuhan hidupnya dengan harga yang semurah-murahnya. Kedua. adalah Koperasi kredit untuk membela keperluan anggotanya akan kredit. Biasanya yang menjadi lidnya adalah pedagang kecil, yang tidak mudah mendapatkan kredit dari bank. Sehingga kredit itu hanya diperuntukkan anggotanya saja. Disinilah tampak adanya perbedaan dengan koperasi konsumsi, yang juga menjual barang-barangnya kepada orang yang bukan lidnya.

Selanjutnya koperasi produksi, persekutuan semacam ini terdapat di negeri agrarian, negeri pertanian, seperti Denmark dan Indonesia.[21] Bagi Negara pertanian, koperasi produksi menjadi cita-cita yang tinggi. Pertanian pada awalnya dibangun dengan sifat usaha bersama. Semangat tolong menolong kuat pada orang tani, ini terbawa oleh keadaan masyarakatnya. Pekerjaan mengusahakan tanah, seperti menanam padi, menuai dan membawa pulang buahnya. Dari situlah, pada dasarnya semangat koperasi ada pada pertanian

Bangunan dasar dalam membangun koperasi, adalah adanya anggota. Dan hendaklah dalam merekrut anggota koperasi, perlu diperhatikan karakter, dan saling mengenal antar calon anggota. Ini dimaksudkan agar terjalin kerjasama yang baik, dan adanya sifat saling percaya diantara anggota. Kemudian barulah membentuk anggaran dasar koperasi, dimana dalam anggaran tersebut menerangkan maksud dan usaha koperasi secara jelas dan detil, mengatur hak dan kewajiban anggota, membentuk penasehat dan badan pengawas, serta menyebutkan tentang asas-asas menjalankan perusahaan. Ini menjadi pedoman bagi pengurus atau bagi pemimpin usaha untuk menjalankan koperasi tanpa mengabaikan dasar koperasi dan menghindari tindakan spekulasi. [22]

3. Koperasi Sebagai Soko Guru Ekonomi Indonesia

Koperasi merupakan representasi ekonomi kerakyatan yang mempunyai nilai-nilai kemanusian tertinggi dibandingkan dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Secara prinsipil koperasi mengandung nilai-nilai keadilan, kejujuran, persamaan, pemerataan hak dan kewajiban, yang terintegrasi dalam sistem ekonomi. Konsep perkoperasian disusun dan didasarkan pada landasan moral, etika dan spiritual yang telah menuntut praktek-praktek ekonomi rakyat yang mempunyai watak terikat yaitu tidak bebas nilai.

Selain itu, secara konsepnya koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan bersama untuk mencapai kesejahteraan, bukannya kumpulan modal-modal yang menjadi kekuatan, sehingga mundur dan majunya koperasi tergantung dengan loyalitas dan kinerja orang-orang tersebut yang mempunyai tujuan bersama, sehingga muncul dengan pendidikan anggota agar menjaga pemahaman penjiwaan perkoperasiannya. Begitu juga dengan sistem koperasi bekerja atas landasan mental setia kawan dan kesadaran pribadi dimaksudkan adalah kebersamaan yang dinamis, sebagai usaha bersama guna mencapai tujuan yang sama, koperasi juga sudah mengilhami konsep perekonomian demokrasi yang dituntut bangsa ini[23]

Koperasi itu sendiri, baik yang bersifat konsumtif maupun kredit pada dasarnya merupakan salah satu penggerak sektor ekonomi menengah ke bawah, dimana keberadaannya telah diakui di Indonesia dalam UUD 1945, yaitu dalam pasal 33 ayat 1, disebutkan bahwa ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dan tidak hanya diakui keberadaannya bahkan koperasi telah dijadikan sebagai model ideal susunan perekonomian di Indonesia. Koperasi selama ini juga dianggap sebagai representasi ekonomi kerakyatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Pada saat Indonesia mengalami krisis, koperasi mampu bertahan, dan elastisitas koperasi dalam menghadapi perubahan perekonomian menjadi faktor kunci daya survival koperasi. Daya survival inilah yang kemudian membawa koperasi sebagai sektor yang berperan dalam menggerakkan ekonomi ketika krisis ekonomi melanda Indonesia. Sehingga meskipun dikatakan bahwa koperasi hanya memiliki skala usaha yang kecil tetap saja peran koperasi dalam perekonomian di Indonesia tidak bisa diabaikan. Dan terbukti pertumbuhan koperasi dari tahun ke tahun terlihat menunjukkan kenaikan.[24]

Untuk menjadikan koperasi sebagai alternatif dunia kerja yang strategis tentu diperlukan koperasi yang berkualitas. Artinya, koperasi harus bisa mereformasi dirinya menjadi koperasi yang bukan sekedar berdiri semata. Akan tetapi koperasi tersebut harus bisa mendobrak hambatan ataupun permasalahan-permasalahan yang selama ini selalu menjadi benalu dalam perkembangan koperasi. Persoalan kelembagaan koperasi, baik itu persoalan permodalan, kepengurusan maupun persoalan keanggotaan merupakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama dalam upaya mereformasi koperasi yang berdaya guna. Selain itu, koperasi sudah seharusnya meninggalkan pola ketergantungannya pada pemerintah.

Kebutuhan koperasi saat ini bukan lagi bantuan-bantuan program dengan dana yang melimpah yang seringkali justru terbuang sia-sia. Perhatian “berlebih” yang selama ini diberikan pemerintah kepada koperasi bisa dikatakan ikut menjadikan koperasi terlena dengan kondisi yang ada. Koperasi saat ini justru lebih membutuhkan kebijakan yang mendukung ruang gerak koperasi itu sendiri dalam upaya mendorong dan meningkatkan kemandirian, profesionalitas dan juga daya saingnya.

Pemerintah Indonesia sendiri harus memiliki tekad yang kuat dalam mempertahankan dunia perkoperasian sebagai soko guru perekonomian. Karena bila berkaca pada negara-negara lain koperasi mampu memajukan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di masa-masa yang akan datang. Sebagaimana kita bisa lihat, di negara Finlandia, Denmark, Jepang, New Zealand dan Kanada. Meskipun pada dasarnya dunia perkoperasian itu sendiri juga memiliki multiplayer effect terhadap pembangunan nasional, dan jika pemerintah kurang serius dalam meng-handle efek-efek dari koperasi, maka dunia perekonomian yang berbasiskan pada ekonomi kerakyaktan akan segera hancur.

 Seperti halnya di Amerika Serikat, lebih dari 120 juta orang adalah anggota dari 4.800 koperasi yang ada. Koperasi di Finladia mampu menghasilkan 74 persen produk daging, 96 persen memasok produk susu, 50 persen produk telur dan 34 persen dari total deposito pada bank-bank adalah milik anggota koperasi. Di Norwegia, 25 persen saham di berbagai pasar dikuasai oleh koperasi. Di Vietnam 8,6 persen GDP yang diperoleh dihasilkan dari dunia perkoperasian. [25]

Pada prinsipnya kemandirian koperasi menjadi sebuah keharusan untuk mewujudkan peran koperasi sebagai soko guru ekonomi bagi bangsa ini. Pengelolaan koperasi yang bertumpu pada kemandirian anggota akan menjadi pondasi bagi upaya memberdayakan kembali ekonomi para anggotanya. Pada titik inilah koperasi diharapkan dapat berperan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat serta daerah sekitarnya. Dan jika hal tersebut dapat dilaksanakan di setiap daerah maka bukan mustahil bila kemudian koperasi akan mampu menjadi penyangga ekonomi nasional melalalui aktivitas ekonomi di daerah-daerah.[26]

Sebagaimana julukan yang telah melekat dalam jiwa koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa ini akan selalu menjadi nyata dan tidak hanya akan meninggalkan puing-puing sejarah koperasi di masa-masa yang akan datang. Seperti kata Shil Kwan Lee (2004), bahwa koperasi memiliki peran yang strategis dalam membangun perekonomian bangsa dimasa-masa yang akan datang.

4.      Koperasi Konsumtif Dan Kredit

Koperasi menurut Bung Hatta terdiri dari tiga macam yaitu, koperasi konsumtif, koperasi kredit, dan terakhir koperasi produktif. Maka dalam bab ini, penulis hanya membatasi pada ulasan koperasi konsumtif dan koperasi kredit. Karena kedua koperasi tersebut sudah mewakili dari jenis-jenis koperasi yang ada.

Koperasi yang ada dalam konsep Hatta terdiri dari dua pilar yaitu solidariteit dan individualiteit. Dua pilar ini adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan, dan apabila salah satu dari dua pilar tersebut tidak ada maka akan mengakibatkan rusaknya hakikat eksistensi dari koperasi itu sendiri. Karena kedua pilar tersebut mempunyai arti yang sangat penting dengan implementasinya dalam kehidupan koperasi, sebagaimana diucapkan oleh Hatta sebagai berikut:

”….Dalam koperasi konsumsi misalnya. Dalam koperasi ini, terutama bagi rakyat kecil yang terlebih dahulu terasa bagi mereka adalah bagaimana mendapatkan barang keperluannya dengan harga yang semurah-murahnya. Makin murah harga tiap macam barang makin banyak keperluannya yang dapat dipuaskannya. Sebab itu kaum buruh lekas tertarik hatinya kepada koperasi konsumsi. Tetapi itu saja tidak cukup karena apabila kaum buruh tadi tidak ada mempunyai individualitas tidaklah ada semangatnya untuk membela keperluan hidupnya. Dia akan cepat menyerah sehingga niatnya berkoperasipun hilang. Sekalipun ada koperasi dia akan acuh tak acuh saja. Tetapi kalau anggota koperasi itu tidak mempunyai solidaritas, ia tidak akan merasa perlu kepada kepentingan bersama, sehingga ia dengan mudahnya terpedaya dan lari membeli ke tempat lawan koperasinya. Dia baru sadar setelah koperasinya mati dan lawan koperasinya yang dulunya menjual murah sekarang sudah menaikkan harga barangnya. Jadi dengan demikian, kata Hatta koperasi memerlukan solidariteit dan individualiteit karena ”solidariteit mendorong anggota untuk, senantiasa memperhatikan keperluan bersama, sementara individualiteit menginsafkan harga diri sendiri dan memperkuaat semangat memajukan usaha bersama tadi”.[27]

Demikian juga halnya dalam koperasi kredit, menurut Hatta ”Individualitas harus dikedepankan. Dalam koperasi ini pinjaman hanya diberikan kepada para anggotanya saja, jadi berbeda dengan koperasi konsumsi yang menjual barang kepada yang bukan anggotanya. Anggota meminjam karena dia ingin maju, untuk itu dia harus aktif bekerja, sebab individualitas harus dikedepankan dalam kredit. Tetapi juga harus disertai dengan solidaritas, agar ia tidak hanya menguntungkan diri sendiri, asal ia dapat pinjaman, akibatnya orang lain tidak diperdulikan.

Kemudian rambu-rambu yang ada dalam koperasi untuk kebersamaan diabaikannya. Bila tiba waktunya dia harus mengembalikan angsuran pinjamannya, tetapi karena dia melihat peluang untuk dirinya tidak memulangkannya, maka dia akan lebih senang untuk membayar denda. Akibatnya uang yang ada dalam koperasi akan habis, dan hal ini tentu saja merugikan anggota yang lain terutama anggota yang membutuhkan uang tersebut. Seperti ini tentunya, tujuan koperasi tidak akan terwujud.

Untuk menjaga kedua pilar tersebut, menurut Hatta koperasi harus menjaga dan memelihara kerukunan anggota, dimana apabila terjadi perselisihan maka akan dengan mudah diperdamaikan dengan memberi kepuasan kepada kedua belah pihak. Sehingga dalam anggaran dasar harus adanya peraturan tentang memperdamaikan perselisihan untuk anggota-anggotanya. [28]

Satu hal yang penting baik dalam koperasi konsumsi maupun koperasi kredit adalah harus adanya Anggaran Dasar. Bagi koperasi konsumsi harus dimuat dalam anggaran dasarnya, yaitu adanya larangan untuk anggota-anggotanya membeli barang ke tempat lain, selama barang itu ada dan dijual dalam koperasi. Kecuali bila pengurus memberikan izin karena adanya keadaan yang luar biasa. Dan anggotapun tidak boleh menjual kembali kepada orang lain barang yang dibeli  pada koperasinya tersebut. Maksud koperasi konsumsi menurut Hatta adalah membeli bersama untuk keperluan sendiri, bukan untuk dijual kembali. Peraturan ini harus disebutkan dalam anggaran dasar untuk menghindari adanya anggota yang melakukan kecurangan dalam koperasi tersebut.

 Adapun untuk koperasi kredit harus ada peraturan dalam anggaran dasar yang mengatur tentang koperasi memberikan pinjaman kepada anggotanya dan juga memberikan denda kepada yang anggota yang melanggar aturan tersebut. Selanjutnya dijelaskan pula asas-asas tentang mengurus dan menjalankan modal dan uang simpanan, yang tidak dipinjamkan kepada anggota. Ini sangat perlu menurut Hatta, karena ini akan berdampak untuk seluruh anggota atas semua tidakan pengurus atau pemimpin usaha.[29]

Koperasi konsumtif dan kredit dalam implementasinya tidak hanya mencari keuntungan semata, namun dalam koperasi tersebut ada muatan sosial. Koperasi juga mencari untung, tetapi keuntungan dalam koperasi kata Hatta ”hanya terbawa dalam melaksanakan usaha, bukan dicari”. Sehingga koperasi tersebut akan selalu memberikan yang terbaik untuk anggota. Untuk itu koperasi harus memberikan harga yang murah kepada anggotanya. Seperti halnya pada praktek perdagangan modern yang ada saat ini, dimana para produsen akan memberikan harga yang murah, berupa discount, bonus untuk menarik konsumennya.

Dengan demikian nyatalah, kata Hatta ”bahwa koperasi ujudnya mencapai keperluan bersama dengan ongkos yang semurah-murahnya”. Oleh karena itu apabila ada koperasi yang orientasinya hanya mencari keuntungan semata, maka sama saja ia menarik lehernya sendiri.[30]

Koperasi di dalam operasionalnya, menurut Hatta juga harus dikelola dengan berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip ekonomi yang mempertimbangkan sisi keuntungan dan kerugian bagi bisnisnya. Sehingga koperasi juga perlu menjual barang-barangnya kepada selain anggotanya untuk meningkatkan keuntungan dalam koperasi tersebut. Disamping hal ini, koperasi juga harus memikirkan bagaimana memperkuat modalnya, salah satu cara dengan mendorong anggotanya untuk menyimpan. Uang yang disimpan tersebut kata Hatta:

”….Dijadikan pokok tolong menolong bagi koperasi kredit. Dengan pinjaman bergiliran masing-masing perusahaan koperasi dapat memperkuat modal usahanya, yang lambat laun menjadi besar. Koperasi konsumsi yang tujuannya ialah membeli dan menjual barang keperluan anggotanya misalnya, lambat laun bisa menjadi besar dan dapat menyingkatkan jalan antara produksi dan kosumsi, dan koperasi produksi. Dengan adanya koperasi itu produsen kecil-kecil dapat mengatur penjualan bersama bahan yang mereka perlukan dalam produksi”.[31]

Dari pernyataan diatas, dapat kita tangkap bahwa modal dalam koperasi juga merupakan hal yang sangat penting untuk kontinuitas aktivitas di masa-masa yang akan datang. Karena modal merupakan roda perekonomian para anggotanya untuk tetap eksis dan berjalan baik dalam koperasi konsumsi maupun koperasi kredit.

Berdasarkan pembahasan-pembahasan diatas, disini ada beberapa hal yang menjadi pembahasan pada bab kali ini yaitu terdiri dari :

1. Permodalan koperasi konsumtif

Menurut Muhammad Hatta, permasalahan modal merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Karenanya dengan adanya modal, roda perekonomian anggota akan dapat bergerak, apakah sebagai produsen, konsumen atau distributor. Dan bila hal ini bisa terjadi, koperasi akan bisa mendapatkan keuntungan darinya.[1]

Adam Smith salah seorang aliran klasik, mengartikan modal sebagai bagian dari nilai kekayaan yang dapat mendatangkan penghasilan. Dan dalam perkembangannya, pengertian modal mengarah kepada non fisik, dalam arti ditekankan kepada nilai, daya beli atau kekuasaan menggunakan yang terkandung dalam modal.[2]

Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan ini, yaitu sebagai berikut :[3]

  • Pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada ditangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal yang dapat diatanam oleh seseorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan satu anggota satu suara.
  • Modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota. Kepada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas.
  • Koperasi pada dasarnya memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usahanya secara efisien.
    Usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Hal ini bisa dilakukan dengan menahan sebagian daripada keuntungan/sisa hasil usaha (SHU) dan tidak membagikan kepada anggota.
  • Kepada saham koperasi (di Indonesia ekuivalen dengan simpanan pokok) tidak bisa diberikan suatu premi di atas nilai nominalnya, meski seandainya nilai bukunya bisa saja bertambah.

Sumber modal dalam koperasi, menurut UU No 25 Tahun 2005 tentang perkoperasian pasal 41 dinyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Yang dimaksud dengan modal sendiri ialah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti, yang terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.[4]

a.   Simpanan Pokok

Simpanan pokok ialah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

b.   Simpanan Wajib

Simpanan wajib ialah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

c.   Dana Cadangan

Dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi apabila diperlukan.

d.   Hibah

Hibah ialah pemberian/bantuan yang diterima dari seseorang atau suatu badan yang bersifat tidak mengikat.

Sedangkan modal pinjaman berasal dari :[5]

  • Anggota
  • Koperasi lainnya dan /atau anggotanya,
  • Bank dan lembaga keuangan lainnya,
  • Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya,
  • Sumber lain yang sah.

Sumber permodalan dari anggota tampaknya sulit diharapkan oleh koperasi-koperasi primer karena keterbatasan kemampuan para anggotanya. Demikian juga, halnya dengan sumberpermodalan dari koperasi lain, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa koperasi sekunder dari jenis koperasi yang bersangkutan bisa menjadi sumber permodalan bagi koperasi primer, meskipun dalam jumlah yang terbatas sebagaimana kenyataan kehidupan koperasi dewasa ini.

Selain modal sendiri dan modal pinjaman, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi. Pemilik modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan. Namun demikian pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

Sumber permodalan yang lain bagi koperasi adalah dana penyisihan 1-5 % dari laba BUMN/BUMD per 1 November 1989 Menteri Keuangan telah mengeluarkan SK No 1232/KMK/613/989 tentang ”pedoman pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi melalui BUMN”, dimana diantaranya diputuskan pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pembinaan tersebut disediakan dari bagian laba BUMN yang besarnya 1-5% dapat berupa peningkatan kemampuan modal kerja, antara lain pengadaan bahan baku dan modal usaha.[6]

Tetapi kemudian dana tersebut, diarahkan untuk empat hal, yaitu sebagai berikut :[7]

  • Untuk pelatihan dan pendidikan koperasi primer, bila mungkin dalam jangka panjang dalam bentuk pinjaman lunak.
  • Untuk investasi hal-hal yang bermanfaat bagi penguatan modal koperasi primer.
  • Sebagai dana jaminan (guaranted fund)
  • Untuk pembelian sahan perusahaan swasta.

Berdasarkan uraian diatas, permodalan dalam koperasi sangatlah penting. Karena modal dalam koperasi merupakan penggerak roda perekonomian.

E. Prospek Koperasi di Indonesia

Koperasi adalah lembaga yang berdiri sejak lama, dan merupakan salah satu lembaga yang berpihak pada rakyat kecil. Sebagai lembaga ekonomi yang tertua, tentunya koperasi sudah teruji dengan pasang surutnya perkembangan koperasi dari tahun ke tahun. Bila melihat perkembangan koperasi dari awal berdiri sampai sekarang selalu saja ada perkembangan yang signifikan. Baik itu dari segi kebijakan-kebijakan pemerintah, maupun dalam tubuh koperasi itu sendiri.

Jika melihat posisi koperasi pada hari ini sebenarnya masih cukup besar harapan kita kepada koperasi. Memasuki tahun 2008 koperasi masih mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dalam 1 tahun terakhir jumlah Koperasi Indonesia bertambah 126 unit. Rincianya adalah Koperasi Indonesia dengan status primer bertambah 119 unit dan Koperasi Indonesia yang berstatus sekunder bertambah 7 unit. Sedikit memang untuk ukuran Koperasi Indonesia, tetapi coba simak. total Koperasi Indonesia primer tingkat nasional mencapai 873 unit dan Koperasi Indonesia sekunder menjadi 165 unit. Sedangkan total Koperasi Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 149.793 Koperasi, jumlah yang tidak sedikit. Secara Jumlah Koperasi Indonesia memang cukup fenomenal tetapi secara kualitas masih jauh dibawah usaha2 kapitalis apalagi jika dibandingkan dengan koperasi internasional. Selain itu, dari hasil klasifikasi dan peringkatan, jumlah Koperasi Indonesia berkualitas di tahun 2008 mencapai 42.267 Koperasi Indonesia.

Tahun 2007 sebanyak 41.381 Koperasi Indonesia yang berkualitas sehingga terjadi peningkatan Koperasi Indonesia berkualitas sebanyak 886 Koperasi Indonesia. Selama tahun 2008 Kemenkop dan UKM telah menyeleksi 3.866 Koperasi Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk diumumkan dalam berita negara.[1]

Melihat perkembangan diatas, penulis optimis koperasi akan tetap eksis di bumi Indonesia. Tapi koperasi sebagai lembaga yang telah merakyat dan telah diakui eksistensinya oleh masyarakat, masih banyak hal-hal yang harus terus dibenahi dalam intern koperasi. Guna mempertahankan eksistensi koperasi di Indonesia masih ada banyak tantangan yang ada dalam diri koperasi. Tantangan tersebut merupakan cara untuk memperkuat dan memberdayakan lembaga koperasi melalui kualitas dan peran serta dari anggota sebagai wadah kekuatan ekonomi kerakyatan yang tangguh, mandiri, sehat, meningkatkan mutu dan kualitas entrepreneur dan profesionalisme, basis usaha yang diperluas yang kemudian menjadi langkah utama sebagai soko guru perekonomian nasional yang berakar dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tantangan yang ada dalam koperasi adalah :[2]

  1. Pertumbuhan dan perkembangan koperasi harus dimulai dari kalangan grassroot,
  2. Koperasi harus menghendaki adanya campur tangan.

Pembenahan yang harus dilakukan di dalam koperasi untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan cara (i) pendayagunaan organisasi koperasi, (ii) meningkatkan skala usaha, (iii) meningkatkan pemahaman prinsip-prinsip koperasi, (iv) meningkatkan kemampuan manajemen organisasi (pengurus, pengelola, manajer, dan karyawan), serta (v) meningkatkan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Sehingga jati diti koperasi yang telah ditetapkan oleh ICA (International Cooperatives Alliances) dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.
Oleh karena itu, sudah selayaknya dunia perkoperasian harus segera direformasi. Alasannya (1) ekonomi pasar semakin dominan, (2) proses demokratisasi terus meningkat, dan (3) arus globalisasi yang tak terelakkan.

Dengan demikian, koperasi mampu menjawab tantangan perubahaan secara proaktif. Revitalisasi dan restrukturisasi perkoperasian harus dilakukan sesegera mungkin. Yaitu dengan Cara, melakukan pendidikan koperasi untuk mengubah cooperative distinctiveness menjadi competitive advantages untuk semua kalangan yang ada dalam koperasi.

Tantangan-tantangan diatas, adalah merupakan cambuk bagi koperasi untuk bisa tetap eksis dan menunjukkan jati dirinya. Sehingga ke depan koperasi bisa bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, dan lebih profesional dalam menjalankan aktifitasnya. Dengan demikian, koperasi akan tetap bisa diterima oleh masyarakat, menjadi ekonomi rakyat dan tetap hidup di bumi Indonesia.



[1] Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan, ( Jakarta: LP3M, STIE Ahmad Dahlan, Multi Pressindo, 2008), hal 222

[2] Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, Perkoperasian Sejarah, Teori, dan Praktek, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal

[3] Ibid..,

[4] http://siaksoft.net/?p=432, akses tanggal 09 April 2009

[5] Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, Perkoperasian…,hal 71

[6] Ibid.., hal 76

[7] Ibid..,

[8] Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, Perkoperasian.., hal 55

[9] Muhammad Hatta, Beberapa fasal Ekonomi Djalan Ke Ekonomi Dan Kooperasi, ( Djakarta: Usaha Baroe, Penjiar, tth), hal 29

[10] Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hall 123

[11] Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, Perkoperasian.., hal 55

[12] Muhammad Hatta, Beberapa fasal.., hal 29

[13] Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia…, hal 124-125


1] www.SuryaOnline.com

[2]ditulis oleh Aziz Budi Setiawa dalam http://www.iei.or.id/publicationfiles/Perbankan%20Syariah,%20Challenges%20dan%20Opportunity%20Untuk%20Pengembangan%20di%20Indonesia.pdf

Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity

Untuk Pengembangan di Indonesia

[1] Deliar Noer, Muhammad Hatta Biografi Politik, (Jakarta: LP3ES, tt), hal 19

[2] WWW. Melayu_online. Com, Akses tanggal 09 Maret 2009.

[3] Ensiklopedi Islam Indonesia, Jilid 1. (Jakarta : Penerbit Djambatan, tt), hal 375

[7] WWW. Tokoh Indonesia.Com, akses tanggal 20 Januari 2009

[10] Bung Hatta dalam Pandangan Masyarakat, Mengenang 40 hari Wafatnya, (Jakarta: Idayu, 1980), hal 32

[11] Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan, ( Jakarta: LP3M, STIE Ahmad Dahlan, Multi Pressindo, 2008), hal 5-6

[12] Ibid.., 6-7

[13] Ibid.., hal 8

[14] Bung Hatta dalam pandangan Masyarakat, mengenang 40 hari wafatnya, (Jakarta: Idayu, 1980), hal 176

[15] Ibid…,

[16] Muhammad Hatta, Ekonomi Terpimpin, (Djakarta : Fasco, 1960), hal 45-46

[17] Kumpulan Karangan DR. Muhammad Hatta, Pusat Koperasi Pegawai Negeri, (Djakarta: Djakarta Raja, 1971), hal 164-165

[18] Muhammad Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi Djalan ke Ekonomi dan Koperasi, (Djakarta: oesaha Baroe, Penjiar, tt), hal 17

[19] Kumpulan Karangn DR Muhammad Hatta Pusat Koperasi Pegawai Negeri, (Djakarta: Djakarta Raja, 1971), hal 169

[20] Muhammad Hatta, Beberapa fasal Ekonomi Djalan ke Ekonomi dan Koperasi, (Djakarta: Oesaha Baroe, Penjiar, tt), hal 20-21

[21] Ibid.., hal 25-26

[22] Ibid.., hal 29

[25]   http://www.hupelita.com/baca.php?id=34430, akses tanggal 24 Maret 2009

[27] Anwar Abbas, Bung Hatta & Ekonomi…, hal 210

[28] Ibid..,

[29] Muhammad Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi Djalan ke Ekonomi dan Koperasi, (Jakarta: Oesaha Baroe, Penjiar, tth), hal 30

[30] Ibid.., hal 220

[31] Ibid.., hal 222

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: