KONSEP KHIYAR ‘AIB DAN RELEVANSINYA DENGAN GARANSI

Published Juli 19, 2012 by mujiatunridawati

KONSEP KHIYAR ‘AIB DAN RELEVANSINYA DENGAN GARANSI

 Oleh : Mujiatun Ridawati, MSI.

 

 BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu sistem dan pedoman hidup (way of life). Sebagai suatu pedoman hidup, ajaran Islam terdiri atas aturan-aturan yang mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar, aturan-aturan tersebut dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu aqidah, akhlaq dan syari’ah. Aqidah dan akhlaq bersifat konstan, sedangkan syari’ah selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia.[1]

Sesuai dengan skema zarqa, Syari’ah terdiri atas bidang muamalah (Sosial) dan bidang ibadah (ritual). Ibadah merupakan sarana manusia untuk berhubungan dengan sang pencipta (hablum minallah) sedangkan muamalah digunakan sebagai aturan main manusia dalam berhubungan dengan sesamanya (hablum minannas). Muamalah inilah yang harus digali manusia dari masa kemasa karena seiring dengan perkembangan hidup manusia yang selalu berubah.

Ekonomi, sebagaimana juga bidang ilmu-ilmu yang lainnya tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan untuk menuntun manusia agar berada dijalan yang lurus (Siraatal Mustaqiim). Sebagai satu sistem yang bersifat komprehensif, Islam dipercaya oleh ummatnya sebagai ajaran yang secara umum mengarahkan manusia untuk memperoleh dua dimensi kebahagiaan, dunia dan akhirat. Keduanya merupakan kesatuan integral yang tidak dapat dipisahkan sesuai dengan karakter manusia yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Disamping memuat aturan tentang teologi, akidah dan ibadah, Isalm juga memberikan rambu-rambu tentang ekonomi, baik secara eksplisit dan implisit.[2]

Produktivitas dan sikap hidup bersahaja dengan pola ekonomis ditekankan oleh Islam agar manusia tidak menjadi budak ekonomi. Untuk merealisasikan tujuan itu, Islam memberikan tuntunan tentang bagaimana seharusnya petumbuhan ekonomi dilakukan dan diusahakan. Salah satu tuntunan yang seharusnya di contoh oleh ummat Islam adalah cara nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan perekonomian, termasuk didalamnya cara berbisnis dan berniaga.

Konsep perniagaan dalam Islam amat luas, tidak hanya terbatas pada pencapaian material saja tetapi merupakan ibadah Fardhu Kifayah yang dituntut Allah swt. Dalam melakukan ibadah manusia dituntut untuk tidak melakukan perbuatan yang mencemarkan kesuciannya. Sehingga harus melakukannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Islam. Nabi Muhammad telah meletakkan dasar-dasar moral, manajemen dan etos kerja mendahului zamannya dalam melakukan perniagaan. Dasar-dasar etika dan manajemen bisnis tersebut telah mendapat legitimasi keagamaan setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Prinsip-prinsip etika bisnis yang diwariskan semakin mendapat pembenaran akademisi dipenghujung abad ke-20 atau awal abad ke-21. Prinsip bisnis modern, seperti tujuan pelanggan, pelayanan yang unggul, kompetensi, efisiensi, transparansi, semuanya telah menjadi gambaran pribadi dan etika bisnis Nabi Muhammad SAW ketika ia masih muda.[3]

Ada beberapa prinsip dan konsep yang melatarbelakangi keberhasilan Rasulullah SAW dalam bisnis, prinsip-prinsip itu intinya merupakan fundamental Human Etic atau sikap-sikap dasar manusiawi yang menunjang keberhasilan seseorang. Menurut Abu Mukhaladun (1994:14-15) bahwa prinsip-prinsip Rasulullah meliputi Shiddiq, Amanah dan fatanah. Jadi variabel atau proses kegiatan yang dilakukan oleh seoang muslim harus berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang tercantum secara tersurat dan tersirat dalam dua sumber hukum utama ajaran Islam yaitu al-qur’an dan hadits.[4]

Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan syamil (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai maslahat dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam maslahat tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi, supaya dia puas dalam urusannya dan dia bisa melihat maslahat dan madharat yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada maslahat padanya.[5]

Sesungguhnya Menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya. Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia demikian pula Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam dalam sunnahnya yang suci beberapa hukum muamalah, karena butuhnya manusia akan hal itu. Jual beli adalah perkara yang diperbolehkan berdasarkan al Kitab, as Sunnah, ijma serta qiyas :

Allah Ta’ala berfirman dalam surat Al Baqarah yang artinya:

” Dan Allah menghalalkan jual beli “

” tidaklah dosa bagi kalian untuk mencari keutaman (rizki) dari Rabbmu ”
(ayat ini berkaitan dengan jual beli di musim haji)

Dan Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda yang artinya:

 “Dua orang yang saling berjual beli punya hak untuk saling memilih selama mereka tidak saling berpisah, maka jika keduianya saling jujur dalam jual beli dan menerangkan keadaan barang-barangnya (dari aib dan cacat), maka akan diberikan barokah jual beli bagi keduanya, dan apabila keduanya saling berdusta dan saling menyembunyikan aibnya maka akan dicabut barokah jual beli dari keduanya”
(Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa’i, dan shahihkan oleh Syaikh Al Bany dalam shahih Jami no. 2886)[6]

Kandungan makna dari Hadits tersebut merupakan salah satu dari syarat sahnya melakukan akad jual beli yaitu adanya saling ridha keduanya (penjual dan pembeli), tidak sah bagi suatu jual beli apabila salah satu dari keduanya ada unsur terpaksa yang dikarenakan adanya cacat, sehingga jual beli dalam Islam mengatur adanya khiyar aib, yaitu Hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.[7]

Proses produksi barang kebutuhan masyarakat yang kini berkembang karena kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini, menghasilkan produk yang tidak dapat diperkirakan resiko dan manfaatnya oleh konsumen. Hal ini disebabkan karena informasi dibalik proses produksi semakin tersembunyi ditengah kompleksitas pertumbuhan ekonomi dan industri yang semakin matang. Oleh karena itu dibutuhkan adanya garansi dalam jual beli. Garansi adalah suatu perjanjian yang berupa penjaminan oleh penjual terhadap pembeli dalam jangka tertentu jika terdapat cacat pada barang yang diperjual belikan yang tersembunyi atau yang tidak diketahui sebelum transaksi oleh penjual dan pembeli.[8]

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan pokok masalah yang berkaitan dengan hadits diatas yaitu:

1. Bagaimanakah konsep khiyar aib?

2. Bagaimana relevansinya dengan garansi?

BAB II

AKAD JUAL BELI dan KHIYAR

Khiyar aib merupakan salah satu bentuk khiyar yang terdapat dalam akad jual beli, sehingga sebelum memasuki pembahasan mengenai khiyar aib, maka diperlukan penegertian mengenai jual beli, akad, khiyar dan macam-macamnya dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap.

A. Jual Beli dan Akad

Dalam kamus bahasa kontemporer, jual beli diartikan sebagai persetujuan yang mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga dari barang tersebut. Sedangkan pengertian jual beli secara istilah menurut Hasby As-siddiqy adalah mengalihkan hak milik suatu barang kepada orang lain dengan menerima harga atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Dengan demikian ada beberapa unsur dalam jual beli, yaitu saling rela dan dilakukan dengan kesengajaan serta kesadaran.[9]

Akad atau perjanjian adalah keterikatan keinginan dengan pihak lain dengan cara yang membutuhkan komitmen tertentu. Akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul telah dinyatakan baik secara lisan, tulisan ataupun isyarat oleh pihak-pihak yang bersangkutan.[10]

Adapun rukun-rukun yang terdapat dalam akad mencakup:

Pertama: Pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad tersebut disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas, baik itu kesempurnaan masa berpikir dan kemampuan memilih. Sementara keberlangsungan perjanjian secara permanen membutuhkan tidak adanya berbagai macam hak pilih tertentu, seperti hak pilih persyaratan dan sejenisnya.

Kedua: Objek perjanjian. Syaratnya harus suci dan fung-sional, bisa diserahterimakan, hak milik penuh dari pihak yang melakukan perjanjian, diketahui secara jelas sehingga tidak ada unsur ketidakjelasan sedikitpun dan bisa menyelamatkan perjan-jian usaha itu dari konflik.

Ketiga: Pelafalan perjanjian. Yakni pengungkapan oleh pihak-pihak yang terkait terhadap keinginannya yang mengesankan terlaksananya perjanjian. Pelafalan itu terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah yang diucapkan pertama kali dan menunjukkan pemindahan kepemilikan. Qabul adalah yang diucapkan sesudah ijab dan menunjukkan penerimaan kepemilikan.[11]

B. Khiyar.

Secara bahasa khiyar berarti pilihan. Dalam transaksi jual beli pihak pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka betul-betul akan membeli atau menjual, membatalkannya dan atau menentukan pilihan diantara barang yang ditawarkan. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan dan menjatuhkan pilihan di antara barang yang ditawarkan, jika dalam transaksi itu  ada beberapa item yang harus dipilih, dalam fikih muamalat disebut khiyar.[12]

Suatu akad lazim  adalah akad yang kosong dari salah satu khiyar yang memiliki konsekuensi bahwa pihak yang menyelenggarakan transaksi dapat melanjutkan atau membatalkan kontrak. Khiyar ini penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan kontrak serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka. Dengan demikian khiyar disyariatkan oleh Islam untuk memenuhi kepentingan yang timbul dari transaksi bisnis dalam kehidupan manusia.[13]

Hikmah-hikmah yang mengharuskan melakukan khiyar, dapat disimpulkan seperti berikut :

1. Supaya pihak penjual dan pembeli merasa puas dalam urusan jual beli.

2. Untuk menghindarkan terjadinya penipuan dalam urusan jual beli

3. Untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi pihak penjual dan pembeli.

Macam-macam khiyar:

Khiyar itu banyak sekali macamnya. Dalam literatur fikih muamalat terdapat kurang lebih 17 (tujuh belas) macam khiyar. Namun untuk kajian kali ini hanya akan dibahas empat macam khiyar yang penting yaitu khiyar majlis, Khiyar asy-Syarth, Khiyar ar-Ru’yah dan Khiyar ‘Aib.

1. Khiyar Majlis.

Yang dimaksud dengan khiyar majlis adalah hak pilih dari pihak yang melangsungkan akad untuk membatalkan (mem-fasakh) kontrak selama mereka masih berada di tempat diadakannya kontrak (majlis akad) dan belum berpisah secara fisik. Khiyar ini terbatas hanya pada akad-akad yang diselenggarakan oleh dua pihak seperti akad muawazhot  dan ijaroh. Madzhab yang sangat vokal membela kedudukan khiyar majlis adalah mazhab Syafi, sedangkan mazhab Maliki dan Hanafi menentang keberadaan khiyar majlis dalam akad.[14]

Madzhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa khiyar majlis ini tidak ada dasarnya dalam syariah karena bertentangan dengan al-Qur Nisa ayat 29, artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar diantaramu secara batil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka “

Ijab dan qobul dalam akad dipandang sudah memenuhi seluruh persyaratan akad berdasarkan ayat tersebut. Karena itu kedudukan khiyar majlis tidak diperlukan lagi karena ijab dan qobul sudah otomatis mengandung kerelaan dari masing-masing yang melangsungkan akad sehingga tidak perlu menunggu khiyar majlis.[15]

2. Khiyar Syarat

Khiyar syarat merupakan hak dari masing-masing pihak yang menyelenggarakan akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu.[16] Misalnya dalam suatu transaksi jual beli seorang pembeli berkata kepada penjual : Aku membeli barang ini dari kamu dengan syarat aku diberi khiyar selama sehari atau tiga hari. Khiyar ini diperlukan karena si pembeli perlu waktu untuk mempertimbangkan masak-masak pembelian ini. Ia juga perlu diberikan kesempatan untuk mencari orang yang lebih ahli untuk diminta pendapatnya mengenai barang yang akan dibeli sehingga terhindar dari kerugian atau penipuan.[17]

Mengenai masa tenggang khiyar syarat Para ulama berselisih pendapat mengenai lamanya masa tenggang waktu dalam khiyar syarat. Namun umumnya mereka sepakat bahwa tenggang waktu bagi khiyar syarat harus ditentukan secara tegas dan jelas sebab kalau tidak akad terancam fasad (menurut Hanafi) dan batal.

3. Khiyar ar-Ru’yah

Yang dimaksud dengan khiyar ar-Ru’yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Khiyar ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang mengatakan: “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu”. (HR. Ad-Daruqutni dari Abu Hurairah).[18]

4. Khiyar Aib. Jenis khiyar ini akan menjadi pokok bahasan dalam makalah, maka dapat dilihat pada bab berikutnya.

BAB III

KHIYAR AIB DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONSEP GARANSI

A. Khiyar Aib

Yang dimaksud dengan khiyar aib adalah hak untuk membatalkan atau meneruskan akad bila mana ditemukan aib (cacat), sedang pembeli tidak tahu tentang hal itu pada saat akad berlangsung. Persoalan ini muncul saat barang yang ditransaksikan itu cacat atau alat penukarnya berkurang nilainya  dan itu tidak diketahui oleh pembeli.[19]

Ketetapan adanya khiyar ini dapat diketahui secara terang-terangan atau secara implisit. Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit  menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat. Khiyar ini berlaku pada transaksi-transaksi pada akad lazim yang mengandung kemungkinan untuk dibatalkan seperti akad jual beli, ijaroh dan lain-lain.

Dasar hukum Khiyar Aib diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

“Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat”. (HR. Ibn Majah dari ‘Uqbah ibn ‘Amir)[20]

 Menurut ulama fiqih, khiyar ‘aib berlaku sejak diktehui cacat pada barang dagang dan dapat diwarisi untuk ahli waris pemilik hak khiyar dengan ketentuan bahwa cacat tersebut berupa unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisis para pedagang.[21]

Adapun cacat-cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyar, menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak obyek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah, seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.

Syarat ditetapkannya khiyar aib

  • Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.
  • Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
  • Ketika akad berlangsung, pemilik barang atau penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
  • Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.[22]

Dalam khiyar aib pembeli memiliki dua pilihan apakah ia rela dan puas terhadap barang yang akan dibeli. Kalau ia rela dan puas, maka khiyar tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang. Namun jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad tersebut menjadi batal atau dengan kata lain tidak ada transaksi.

B. Garansi

1. Pengertian Garansi Jual Beli.

Kata garansi berasal dari bahasa inggris Guarantee yang berarti jaminan atau tanggungan. Dalam kamus besar bahasa indonesia, garansi mempunyai arti tanggungan, sedang dalam ensiklopedia indonesia, garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikannya di tanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi biasanya tertulis pada suatu surat garansi.[23]

Dengan demikian, garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai pemenuhan terhadap hak-hak pembeli. Terutama hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan. Pada tahap ini kepuasan konsumen atau kekecewaannya berkenaan dengan transaksi yang diselenggarakan akan segera menjadi kenyataan, apakah barang yang telah dibeli oleh konsumen tersebut berkualitas baik atau tidak. Untuk mengetahui hal ini, maka garansi memiliki peranan yang sangat penting bagi konsumen.[24]

Jadi pelayanan garansi merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat-cacat barang yang tersembunyi. Selain itu garansi juga sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepuasan konsumen.

2. Tujuan dan Fungsi Garansi Jual Beli.

Dalam perkembanagn dunia perdagangan dewasa ini, garansi merupakan kepentingan konsumen yang sangat vital, sehingga garansi dalam jual beli memiliki fungsi sebagai penjaminan apabila dalam masa-masa garansi ditemukan cacat-cacat tersembunyi oleh pembeli dan pengikat terhadap pihak penjual untuk memenuhi prestasi (kewajiban) yang telah disepakati bersama dengan pembeli.

Mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan kesepakatan antara kedua pihak dalam perjanjian garansi jual beli biasanya tercantum dalam surat garansi yang diberikan kepada pembeli, antara lain berupa jenis cacat yang termasuk dalam penjaminan masa garansi dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan tersebut biasanya dibuat oleh pihak penjual sebelum transaksi sehingga pembeli tidak ikut andil dalam memutuskan ketentuan-ketentuan itu. Pembeli tidak berhak untuk menawar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh penjual. Dalam perjanjian ini, pembeli hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu:

  • Jika pembeli ingin melakukan transaksi, maka harus sepakat dengan ketentuan-ketentuan tersebut.
  • Jika pembeli tidak sepakat dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka transaksi tidak akan terjadi.[25]

3. Bentuk Cacat Dalam Perjanjian Jual Beli

Dalam perjanjian garansi jual beli, prestasi (kewajiban) yang harus dilakukan oleh penjual adalah berupa menanggung segala cacat yang tersembunyi pada barang yang diperdagangkan. Jadi dalam hal ini, cacat tersembunyi merupakan hal yang sangat penting. Yang dimaksud cacat tersembunyi adalah cacat yang tidak mudah dilihat oleh pembeli. Menurut pasal 1504 KUHPdt, yang dimaksud cacat tersembunyi adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai semestinya, sehigga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang murah.[26]

Apabila cacat tersebut telah diketahui sebelumnya oleh pembeli, maka penjual tidak bertanggung jawab terhadap cacat yang kelihatan tersebut, karena dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat dengan harga yang disesuaikan dengan adanya cacat. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam KUHPdt pasal 1505, bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan yang telah diketahui oleh pembeli. Dengan demikian, dalam perjanjian garansi jual beli, penjual memiliki kewajiban untuk menanggung cacat-cacat barang yang tersembunyi dan tidak diketahui sebelum adanya transaksi.

Adapun hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam perjanjian garansi jual beli dapat dijumpai dalam undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Diantara hak dan kewajiban tersebut adalah:

  • Pembeli berhak untuk memilih barang, serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
  • Pembeli berhak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.
  • Pembeli berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
  • penjual wajib memberikan informasi yang benar, mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
  • Penjual wajib menjamin mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku.
  • Penjual berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang tertentu serta memberi jaminan garansi atas barang yang diperdagangkan.
  • Penjual wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[27]

4. Ketentuan Operasi Garansi Jual Beli.

Garansi jual beli merupakan jenis fasilitas dari penjual yang sangat bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi pemberi garansi (penjual) sendiri maupun bagi penerimanya (pembeli) serta bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan bagi orang lain, melainkan merupakan tindakan saling tolong menolong dalam kewajiban yang sangat dianjurkan oleh agama.

Garansi jual beli sebagaimana yang berjalan sekarang ini memang tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, namun bukan berarti terlarang, karena pada dasarnya semua bentuk muamalat adalah boleh, sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi:

Dalam Islam, manusia juga diberi kebebasan untuk mengatur kehidupannya sendiri yang dinamis dan lebih bermanfaat, sepanjang aturan yang dibuatnya tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syari’at islam termasuk melakukan berbagai macam bentuk muamalat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila ada suatu kelaziman yang diterima ditengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan syari’at, maka kelaziman tersebut bisa dijadikan hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi “Adat kebiasaan yang diakui dapat dijadikan sebagai landasan hukum”. Dengan kata lain, bahwa pelayanan garansi jual beli sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalat sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Azhar Basyir yaitu:

  • Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur’an dan hadits.
  • Muamalat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan.
  • Muamalat dilakukan atas dasar pertimbagan mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudaratan.
  • Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan.[28]

Karena garansi merupakan perjanjian yang berupa penjaminan terhadap cacat yang tersembunyi oleh penjual kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu, maka dalam hukum Islam pembeli berhak menggunakan hak khiyarnya apabila terdapat cacat yang tidak diketahui sebelum transaksi oleh penjual dan pembeli. Hak khiyar yang dimaksud dalam hal ini adalah khiyar aib (cacat). Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, khiyar aib adalah hak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan akad apabila ditemui cacat pada barang yang dipejual belikan. Tetapi hak khiyar tidak berlaku pada cacat yang telah diketahui sebelum yerjadi jual beli. Namun demikian Islam melarang jual beli yang mengandung cacat, tetapi berusaha disembunyikan untuk mendapatkan harga dan keuntungan yang tinggi.

5. Cacat Dalam Perjanjian

Pelaksanaan terhadap perjanjian usaha terkadang menemui berbagai cacat yang bisa menghilangkan keridhaan satu pihak, atau membuat cacat objek perjanjian, sehingga pihak yang merasa dirugikan bisa membatalkan perjanjian tersebut. [29]Di antara cacat-cacat itu adalah:

a. Intimidasi.

Yakni memaksa pihak lain terhadap ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya, melalui gertakan dan ancaman. Intimidasi ini ada dua macam: Intimidasi fungsional, yakni yang dapat merusak keridhaan dan hak pilih. Biasanya dilakukan dengan ancaman bunuh, membikin cacat anggota tubuh atau merampas seluruh harta pihak yang diintimidasi. Intimidasi non fungsional. Yakni intimidasi yang tidak menghilangkan keridhaan, dan tidak merusak hak pilih, biasanya dilakukan dengan ancaman pukul atau merampas sebagian harta pihak yang diintimidasi. Para ulama telah bersepakat bahwa segala bentuk aktivitas finansial tidak bisa berlaku di bawah intimidasi. Namun mereka berbeda pendapat bila ternyata pihak yang diintimidasi merasa rela, setelah tidak diintimidasi lagi.

b. Kekeliruan.

Yakni kekeliruan yang berkaitan dengan objek perjanjian. Seperti orang yang membeli perhiasan berlian, ternyata yang didapatinya perhiasan terbuat dari kaca. Kekeliruan itu sendiri terbagi menjadi dua:

  • Kekeliruan yang membatalkan perjanjian, yakni bila terjadi perbedaan jenis atau fasilitas objek perjanjian secara signifikan. Seperti perbedaan antara emas dengan tembaga, atau antara bang-kai dengan hewan sembelihan yang sudah berupa daging.
  • Kekeliruan yang tidak sampai membatalkan perjanjian, akan tetapi pihak yang dirugikan tetap diberi hak untuk mem-batalkan perjanjian itu. Yakni ketika terjadi perbedaan yang bukan pada jenis atau fasilitas objek secara signifikan. Seperti orang yang membeli hewan dengan dugaan jantan, ternyata betina.[30]

c. Penyamaran Harga.

Yakni terjadinya kekurangan pada salah satu barang barter atau kompensasi, atau terjadinya tukar menukar yang tidak adil (dan diketahui salah satu pihak). Penyamaran harga itu sendiri ada dua macam:

Penyamaran ringan. Yakni yang tidak menyebabkan objek perjanjian keluar dari harga pasaran dengan perkiraan harga para pakar perniagaan. Penyamaran ringan semacam ini dapat dimaklumi, bahkan hampir tidak ada jual beli yang selamat dari penyamaran semacam ini, sehingga tidak berpengaruh sama sekali. Yang kedua adalah penyamaran berat yang sampai mengeluarkan barang perjanjian dari harga pasaran. Mengenai pengaruhnya terhadap perjanjian usaha, ada tiga pendapat di kalangan para ulama:

  • Tidak perlu dipedulikan sama sekali, demi menjaga kemaslahatan berlangsungnya perjanjian usaha.
  • Atau menganggapnya dapat membatalkan perjanjian secara mutlak, demi menjaga pihak yang dirugikan agar tidak mendapatkan perlakuan semena-mena.
  • Atau dilihat dahulu, kalau dengan tujuan menipu (yakni disengaja), dapat membatalkan perjanjian. Namun bila tidak bertujuan demikian, maka tidak berpengaruh apa-apa. Kemungkinan pendapat terakhir ini adalah yang paling tepat.[31]

6. Bentuk Penjaminan Dalam Transaksi Jual Beli

Adapun bentuk penjaminan terhadap cacat tersembunyi dalam perjanjian garansi jual beli  berupa perjanjian servis gratis, mengganti barang dengan yang baru, tidak lepas dari unsur keadilan, sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan benar-benar berdasarkan pada kerelaan hati pihak-pihak yang bersangkutan yang merupakan syarat utama dalam muamalat, seperti juga ditetapkannya hak khiyar aib yaitu hak untuk memilih melanjutkanatau membatalkan karena adanya cacat dengan tujuan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan yang merupakan asas bagi sahnya suatu akad.

Dalam perjanjian garansi jual beli diatur bahwa penjual berkewajiaban untuk memenuhi pelayanan garansi yang sudah ditentukan, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 25 (1) undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan dalam pasal 1338 KUHPdt yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang telah dibuat, secara sah adalah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang diantara mereka”[32]

Hal ini senada dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang muslim berkewajiban untuk memenuhi janji yang telah mereka sepakati, karena janji tersebut akan dimintai pertanggung jawabannya. Dengan demikian sebagai bentuk perjanjian penanggungan sebuah kewajiban, garansi jual beli membawa konsekuensi logis pada adanya tuntutan pembayaran atau pemenuhan terhadap kewajiban tersebut oleh pembeli apabila penjual ternyata tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian, serta tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pembeli.[33]

Apabila terjadi perubahan kondisi mendatang pada masa terjadinya perjanjian secara drastis, seperti kenaikan nilai mata uang, kenaikan bahan-bahan pokok, sehingga pelaksanaan perjanjian usaha tersebut sesuai perjanjian dapat menimbulkan kerugian besar bagi pihak yang menjaga komitmen yang harus ia tanggung, maka pihak hakim boleh merubah hak-hak dan komitmen bila terjadi konflik, sehingga kerugian ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak. Pihak pelaksana perjanjian juga berhak membatalkan perjanjian yang masih berlangsung kalau ia melihat lebih baik untuk dibatalkan saja, tentunya dengan memberikan kompensasi seimbang kepada pihak yang memiliki hasil perjanjian. Pihak hakim juga boleh membiarkan pelaksana untuk meneruskan pelaksanaannya kalau ia melihat itu lebih baik demi kemaslahatan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.[34]

KESIMPULAN

1. Khiyar aib adalah hak untuk membatalkan atau meneruskan akad bila mana ditemukan aib (cacat), sedang pembeli tidak tahu tentang hal itu pada saat akad berlangsung. Persoalan ini muncul saat barang yang ditransaksikan itu cacat atau alat penukarnya berkurang nilainya  dan itu tidak diketahui oleh pembeli. Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit  menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat.

Dasar hukum Khiyar Aib diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

“Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat”. (HR. Ibn Majah dari ‘Uqbah ibn ‘Amir)

2. garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikannya di tanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi biasanya tertulis pada suatu surat garansi.

Karena garansi merupakan perjanjian yang berupa penjaminan terhadap cacat yang tersembunyi oleh penjual kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu, maka garansi merupakan implementasi dari salah satu hukum Islam yaitu tentang pembeli berhak menggunakan hak khiyarnya apabila terdapat cacat yang tidak diketahui sebelum transaksi oleh penjual dan pembeli. Hak khiyar yang dimaksud dalam hal ini adalah khiyar aib (cacat). Hal ini menunjukkan relevansi antara khiyar aib dengan garansi, karena kedua jenis penjaminan ini menitik beratkan pada adanya cacat pada barang yang memberikan hak khiyar pada pembeli untuk mendapatkan ganti rugi agar tidak terjadi ketidak relaan dalam transaksi jual beli.

DAFTAR PUSTAKA        

Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, Ekonomi Islam: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha. http://alsofwah.or.id/ekonomi_islam/accessed tanggal 3 april 2008.

An-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam). Surabaya: Risalah Gusti.

Basri, Ikhwan Abidin. Khiyar Dalam Jual Beli. Dikutip dari http://web.cidensw.net/component/option,com_fireboard/Itemid,27/id,105/catid,5/func,fb_pdf/accessed tanggal 28 Maret 2008

Basyir, Ahmad Azhar. 1982. Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UII Press.

Dewi, Gemala dkk. 2006. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Elfarina Binti Mohd Zakaria. Dikutip dari http://baheis.islam.gov.my/web/musykil_new.nsf/92be69fae3f225c0482567f1005a8e7b/51bf2cde2666d16d0025732a0004a786?OpenDocument/accessed tanggal 28 Maret 2008.

Suprayitno, Eko. 2005. Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional). Yogyakarta: Graha Ilmu.

Salamah, Ummy. 2002. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga.

Team Zisonline. Hukum Jual Beli dalam Islam. Dikutip dari http://www.team.zisonline.com/fiqih_hukum_jual_beli/accessed tanggal 28 Maret 2008.

Bisnis Nabi Muhammad SAW. Dikutip dari http://syari’ahonline.com/new_index/accessed tanggal 3 April 2008.


[1] Eko Suprayitno, Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional), (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) hal. 1

[2] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, Ekonomi Islam: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha, http://alsofwah.or.id/ekonomi_islam/accessed tanggal 3 april 2008.

[6] Team Zisonline. Hukum Jual Beli dalam Islam, dikutip dari http://www.team.zisonline.com/fiqih_hukum_jual_beli/accessed tanggal 28 Maret 2008.

[7] Ibid.

[8] Ummy Salamah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli. (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hal. 43.

[9] Ibid., hal. 27.

[10] Ibid., hal. 30.

[11] Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, Ekonomi Islam…

[13] Ibid.

[15] Ibid.

[16] Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam). (Yogyakarta: UII Press, 1982), hal. 127.

[17] Basri, Ikhwan Abidin. Khiyar Dalam…..

[18] Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 82.

[19] Basri, Ikhwan Abidin. Khiyar Dalam…..

[20] Ibid.

[21] Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan…, hal. 82.

[22] Ibid.

[23] Ummy Salamah, Tinjauan Hukum Islam…, hal. 41.

[24] Ibid., hal. 42.

[25] Ibid.

[26] Ibid., hal. 44.

[27] Ibid., hal. 45.

[28] Ibid., 49.

[29] Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, Ekonomi Islam…

[30] Ibid.

[31] Ibid.

[32]Ummy Salamah, Tinjauan Hukum Islam…, hal. 50.

[33] Ibid., hal, 51.

[34] Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, Ekonomi Islam…

2 comments on “KONSEP KHIYAR ‘AIB DAN RELEVANSINYA DENGAN GARANSI

  • Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

    %d blogger menyukai ini: