HUKUM ISLAM DI INDONESIA: Pelembagaan, Pembaharuan dan Prospek Transformasinya

Published Juli 19, 2012 by mujiatunridawati

 

HUKUM ISLAM DI INDONESIA:
Pelembagaan, Pembaharuan dan Prospek
Transformasinya

 Oleh: Mujiatun Ridawati, MSI.

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang Masalah

Wajah hukum di Indonesia sampai saat ini adalah gambaran panjang dari sebuah proses dialektika perjuangan politik (political stragel) untuk memantapkan eksistensinya sebagai negara hukum. Sejak berdirinya, Indo­nesia sangat berkeinginan untuk membentuk hukum nasionalnya sendiri, hal tersebut dapat dilihat dalam catatan sejarahnya bahwa ketika pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yang isinya memberlakukan Undang-undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda (Wet Book van Strafrecht) atau KUHP memunculkan berbagai sorotan dan reaksi dari segenap komponen bangsa karena hukum tersebut bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan nuansa bangsa yang merdeka.[1] Hanya karena usia negara yang relatif muda (masih bulanan) sehingga berbagai sorotan dan reaksi tersebut agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan, maka tindakan pemerintah untuk memberlakukan KUHP tersebut bisa diterima, di samping alasan demi menjaga agar jangan sampai terjadi kekosongan hukum dalam suasana negara yang baru merdeka itu.

Dua belas tahun kemudian setelah suasana kenegaraan berangsur-angsur membaik dan lembaga negara telah berjalan tertib, maka untuk mewujudkan cita-cita membentuk hukum nasional tersebut, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/1958 pemerintah membentuk “Lembaga Pembinaan Hukum Nasional” (LPHN), yang kemudian setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kedudukan LPHN tersebut dirubah menjadi “Badan Pembinaan Hukum Nasional” (BPHN), sebuah badan setingkat Direktorat Jenderal dalam lingkup Departemen Kehakiman yang diberi tugas negara untuk merancang,mencetak dan membina hukum nasional.[2]

Pada era reformasi ini arah kebijakan Pembangunan Hukum Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, yang antara lain mengamanatkan agar diakui dan dihormatihukum agama (termasuk hukum Islam) dalam menata sistem hukum nasionalyang menyeluruh dan terpadu dan diupayakan agar segala perundang­undangan, tidak bertentangan dengan moral agama-agama (termasuk moral Islam). [3]

Seiring dengan watak sosiologi masyarakat Islam sebagai penghuni mayoritas negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hukumnya, karena ketaatan pada hukum agama (Islam) adalah merupakan bagian integral dari nilai transendental keimanannya kepada Allah (QS. AI-Baqarah,179; An-Nisa’, 13, 49, 63,105; A(-Maidah, 44, 45, 47, 48, 49, 50; An-Nur, 51, 52), maka merupakan keniscayaan jika hukum Islam berada dalam posisi yang dominan sebagai bahan baku hukum nasional. Jika tidak maka hukum nasional yang ada, selamanya akan kehilangan wibawa dan efektifitasnya, akibat selanjutnya adalah pemerintah negara akan kehilangan loyalitas dari sejumlah besar masyarakat penghuni Republik ini. Ada sebuah asas hukum “Lex plus laudatur quando rationeprobatur”(Hukum akan dihargai bila didukung oleh dasar yang masuk akal).

Secara yuridis formal, ide untuk menggali dan memberlakukan hukum sesuai dengan kesadaran masyarakat adalah telah dituangkan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan­ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya mengamanatkan hakim wajib “menggali, mengikuti dan memahami” hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Filosofinya adalah agar hukum yang diterapkan sesuai dengan kesadaran dan diterima masyarakat.

Jika melihat amuk massa ketika menangkap penjahat dan menghakimi secara membabi buta dapat diambil benang merah bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada hukum sangat lemah. Bahkan timbulnya kelompok-­kelompok radikal yang sering melakukan jalan pintas di luar konstitusi adalah karena ketidakpuasan terhadap hukum yang berlaku dengan hukum yang dicitakan. Di sinilah letak signifikasi hukum Islam sebagai jembatan dua titik ekstrim dari sejumlah besar masyarakat agamawan yang miskin komitmen kebangsaan di satu pihak dengan negarawan yang mengalami krisis keagamaan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Profil Hukum Islam

Dalam pandangan Islam pada suatu komunitas masyarakat Islam di mana pun mereka berada, akan senantiasa berhadapan dengan tiga kategori hukum, yaitu (1) Syari at, (2) Fiqh, dan (3) Syiyasah Syar’iyah Wadl’iyah.

Tiga kategori hukum tersebut telah didefinisikan oleh para fuqoha’ sebagai berikut:

Syari’ah secara etimologis mempunyai arti “jalan menuju mata air” sedangkan secara terminologis “hukum syari’at” atau hukum syara’ didefinisikan oleh Prof. Abdul Wahhab Khallaf.

“Ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subyek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang [4]

Sebagai khitab Allah, Syari’ah terdiri dari norma-norma yang wajib dilaksanakan baik dalam bentuknya sebagai agama (ibadah madlah) maupun sebagai pranata sosial yang terdiri dari norma etika, norma moral dan norma hukum. Allah mewajibkan kepada ummat Islam untuk melaksanakan syari’ah dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat dan bernegara dengan penuh kesadaran. Jika terjadi pelanggaran, maka pelaksanaan dan penegakkannya harus diupayakan dengan bantuan alat perlengkapan negara. [5]

Syari’ah belum tersusun secara sistematik sebagaimana ciri sebuah kitab fiqh maupun peraturan perundangan (syiyasah syar’iyah). Ciri lain karena syari’ah bersifat global dan universal sehingga belum siap untuk diterapkan dalam masyarakat yang mempunyai ciri yang berbeda. Untuk itu syari’ah perlu ijtihad, yaitu institusi dalam bentuk disiplin ilmu yang dipakai untuk meneliti dan mengkaji masalah-masalah yang dihadapi dengan tetap berpegang kepada nash-nash syar’i yang ada.

Sedangkan fiqh secara semantik diartikan dengan al-faham atau pemahaman. Sehingga jika dikatakan “menurut fiqh Syafi’i”, maka dapat diartikan sebagai pemahaman Iman Syafi’i tentang hukum syara’ Islam yang disimpulkannya setelah membaca dalil-dalil syara’. Sehingga dalam arti termonologis Fiqh didefinisikan:

“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syarak yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci” [6]

Dari pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa fiqh bukan syari’ah, melainkan interpretasi atau penjelasan atas syari’ah, atau nilai-nilai yang terkandung dalam syari’ah yang diformulasikan kedalam suatu produk-produk hukum yang lebih bersifat terapan dan teknis berdasarkan situasi dan kondisi yang melingkupinya.

Sedangkan siyasah syar’iyah didefinisikan :

“Kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu” [7]

Dengan kata lain yang lebih jelas bahwa Hukum Syari’at adalah hukum­-hukum yang ditetapkan Allah dlan Rasulnya yang secara jelas dinashkan dalam al-Qur’an dan atau Hadits. Fiqh adalah hukum-hukum syar’i yang bersifat teknis praktis yang dikaji dan digali dari dalil-dalilnya yang terperinci (al­Qur’an dan Hadits). Artinya, hukum itu semula bersifat invisible (tidak kelihatan) karena dalil-dalil hukumnya yang bersifat dzanny (bersifat asumtif) baik tsubut (ketetapannya) atau dalalahnya (penunjukannya). Hukum-hukum tersebut harus diupayakan (muktasab) terlebih dahulu melalui metode istinbat (penggalian hukum) atau tegasnya melalui ijtihad.

Sedangkan Syiyasah Syar’iyah biasanya dieksistensikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau al-Qowanin yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam negara yang sejalan atau tidak bertentangan dengan syari’at.

Ditinjau dari aspek elastisitas tiga kategori hukum tersebut mempunyai  karakteristik yang berbeda.

Syari’at mempunyai sifat yang universal, tetap dan tidak berubah, dan seharusnya tidak terdapat perbedaan pendapat. Sedangkan Fiqh sebagai produk pemikiran manusia maka fiqh bukanlah sesuatu yang rigit terhadap peru­bahan-perubahan. Sedang­kan fiqh mempunyai sifat berkembang dan menerima perbedaan pendapat. Karenanya fiqh dituntut untuk mampu memberikan jawaban yuridis terhadap berbagai tuntutan persoalan hidup dan kehidupan manusia, sementara kehidupan manusia senantiasa mengalarni perubahan-perubahan. Oleh karena itu peluang kajian fiqh harus senantiasa terbuka dan harus memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk pemikiran hukum, di samping tetap menjaga relevansinya dengan kehendak doktrin sumber hukum (al-mashadiru al-tasyri) yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah. Sedangkan Syiyasah Syar’iyah mempunyai sifat yang lebih terbuka lagi dari fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan situasi serta perkembangan zaman sangat berpengaruh dengan syiyasah syar’iyah.

Sebagai contoh, “musyawarah” dilihat dari prinsip-prinsipnya adalah sebagai Syari’at karena secara tegas diperintah oleh Allah dalam al-Qur’an (Q.S. Ali Imran: 156, Asy-Syura: 38). Dalam tataran wacana fiqhiyah (pemahaman) akan terdapat perbedaan pandangan dari kalangan mujtahid. Pada tataran aplikatif dari kebijakan umaro’ untuk melakukan dan mengatur tata cara pelaksanaan musyawarah pasti lebih berbeda lagi baik karena pengaruh kondisi tempat dan zaman, maupun kecenderungan dan kemampuan yang menyusun dan melaksanakan musyawarah itu.

Ditinjau dari aspek sumbernya, Siyasah (tanpa syar’iyah) dapat dibagi dua; (1) Siyasah Syar’iyah dan (2) Siyasah Wadl’iyah Dasar pokok siyasah syar’iyah adalah wahyu atau agama. Nilai dan norma transendental merupakan dasar bagi pembentukan peraturan yang dibuat oleh institusi-institusi kenegaraan yang berwenang. Syari’at adalah sumber pokok bagi kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sumber lainnya ialah manusia sendiri dan lingkungannya. Peraturan yang bersumber dari lingkungan manusia sendiri, seperti pandangan para pakar (doktrin), hukum adat, warisan budaya bangsa perlu mendapatkan penilaian dari nilai dan norma transendental, agar tidak ada yang bertentangan dengan kehendak dan kebijakan Tuhan sebagaimana yang dituangkan dalam syari atNya. Dengan kata lain bahwa sumber dari Siyasah Syar’iyah adalah wahyu dan manusia sendiri dengan lingkungannya.

Siyasah Wadl’iyah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia atau lembaga negara yang berwenang yang digali dan bersumber pada manusia sendiri dan lingkungannya, seperti pendapat para pakar, al-urf, adat, pengalaman-pengalaman dan aturan-aturan terdahulu.

Sumber-sumber hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu fariabilitas dan elastisitasnya sangat dominan, karena adat-istiadat, pengalaman, kultur manusia pasti berbeda dan terus menerus mengalami perkembangan.

Dalam pandangan Islam, hukum yang dibuat oleh penguasa yang digali dari nilai-nilai budaya yang bersumber dari lingkungan masyarakat itu pun dapat diterima dan esensinya sama dengan siyasah syar’iyah, asal siyasah wadl’iyah itu sejalan dan tidak bertentangan dengan syari’at (agama). Karena hal yang demikian ini juga merupakan perintah syari’at (agama) Allah seperti yang tercantum dalam al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 59.

Dengan demikian (lmu Siyasah Syar’iyah menempatkan hasil temuan manusia dalam segi hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Karena tiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (produk legislatif) selama sejalan dan tidak bertentangan secara diameteral dengan norma agama maka itu “wajib” diterima dan dipatuhi sepenuh hati oleh umat Islam. Karena itu tidaklah pada tempatnya jika umat Islam masih ada yang menolak dan mempermasalahkan peraturan perundang-undangan negara yang tidak bertentangan dengan syara’, seperti kewajiban mencatat nikah, poligami harus mendapat izin dari isteri yang sah dan izin pengadilan, kawin hamil, pembagian harta bersama suami-isteri, pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat, peraturan-peraturan tentang lalu-lintas jalan raya, peraturan perpajakan, peraturan perbankan dan lain­lain; Karena walaupun semuanya itu tidak pernah ditemukan nashnya oleh syara’ selama kesemuanya itu tidak bertentangan secara diametral dengan syari’ah, siyasah yang demikian ini termasuk siyasah wadl’iyah yang Islami.

Dalam perspektif Prof. Abdul Wahhab Khallaf keabsahan berlakunya siyasah ada dua macam, yakni siyasah yang adil (AI-Siyasah al-‘Adilah) dan siyasah yang dzalim (al-Siyasah al-dzalimah). Siyasah yang adil adalah siyasah yang haq, yaitu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan agama. Sedangkan siyasah yang dzalim adalah siyasah yang batil karena bertentangan dengan agama.8

Di dalam suatu negara yang plural agama dan adat istiadatnya terkadang disadari atau tidak sering tercemari kebijakan yang dzalim atau sangat memungkinkan munculnya siyasah wadl’iyah yang bertentangan dengan norma suatu agama tetapi yang tidak menurut norma agama lain, seperti pada tahun 1973 diajukan RUU Perkawinan yang sekuler, pernah ada larangan berjilbab, dan dibenarkannya perjudian PORKAS dan SDSB. Untunglah kesemuanya itu dapat diselesaikan dengan arif oleh semua komponen yang berwenang.

Keleluasaan Hukum Islam menerima al-siyasah wadl’iyah al-adilah sebagai hukum syar’iy, karena aturan itu semata-mata tidak bertentangan dengan nash syara’, telah diintrodusir dalam kaidah fiqh :

“Pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan (halal) selama tidak dijumpai larangan’9

Dalam kategori fiqh dan syiyasah syar’iyah inilah yang memungkinkan umat Islam di suatu kawasan negara tertentu menerapkan hukum Islam yang berbeda dengan kawasan lainnya sesuai dengan konteks kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Waliyul al-amri atau pejabat/lembaga yang berwenang mempunyai keleluasaan untuk mengatur tata sosial kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan, berlaku qoidah :

karena bagian ini merupakan wilayah ijtihadiyah, tidaklah termasuk kafir, seseorang yang mengingkari/berbeda dengan hasil pemikiran (ijtihad) orang lain Oleh karena itu dalam

konteks hukum ketatanegaraan modern umat Islam dalam suatu negara akan berhadapan dengan hukum fiqh dan siyasah syar’iyah yang begitu luas dan beragam. Dalam konteks inilah nampak fleksibilitas hukum Islam sebagai syari’at yang abadi dalam menjawab tantangan zaman.

B. EKSISTENSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Hukum Islam telah memperoleh tempat dan bahkan telah menjadi hukum resmi negara dalam kehidupan masyarakat Indonesia seiring dengan berdirinya kesultanan-kesultanan/kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Tetapi pada perkembangan berikutnya, pemerintah kolonial Belanda memangkas hukum Islam itu sedikit demi sedikit, sehingga yang tersisa sekarang, selain hukum ibadah, hanyalah sebagian saja dari hukum keluarga dengan Pengadilan Agama sebagai pelaksananya. Berdasarkan pendekatan historik, perkembangan eksistensi Hukum Islam di Indonesia dapat disebutkan apa empat fase.10 Dua di antaranya pada priode sebelum kemerdekaan, sedangkan dua lainnya pada priode paska kemerdekaan.

Fase pertama, adalah fase berlakunya hukum Islam dengan sepenuhnya. Ini terjadi sejak masa kerajaan-kerajaan Islam sampai awal VOC. Hal ini berangkat dari teori H.A.R. Gibb bahwa jika orang telah menerima Islam sebagai agamanya, maka ia menerima authoritas hukum Islam terhadap dirinya.11 Istilah lain menyebut teori “sami’na wa atha’na”.

Tetapi pada tanggal 25 Mei 1760, Belanda menerbitkan peraturan Resolutie der Indische Regeering yang kemudian dikenal dengan Compendium Freijer. Melalui peraturan ini, Belanda hanya mengakui berlakunya hukum Islam dalam bidang kekeluargaan (perkawinan dan kewarisan) saja dan menggantikan kewenangan lembaga-lembaga peradilan Islam yang dibentuk oleh para raja atau sultan dengan peradilan buatan Belanda dengan hakim­hakim Belanda dengan bantuan para penghulu Kadhi Islam.12

Walaupun sebelumnya telah banyak yang membicarakannya tetapi yang febih menonjol pendukung realitas teori tersebut, adalah L.W.C. Van Den Breg yang berada di Indonesia 1870-1887 dengan teori Receptio in Complexu yang menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan.13

Dengan Staatblad 1882 No. 152 Belanda menetapkan pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura dengan tanpa mengurangi legalitasnya dalam pelaksanaan tugas peradilan sesuai dengan ketentuan kitab fiqh.14

Belanda baru mengakui sepenuhnya keberadaan hukum Islam 15 di Indo­nesia setelah Compendium Freijer itu dicabut secara berangsur-angsur, dan yang terakhir dengan Staatblad 1913 Nomor 354.

Fase kedua, adalah fase berlakunya hukum Islam setelah diterimanya oleh adat. Fase ini berpangkal dari munculnya Teori Receptio yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronye seorang Ediolog Kolonialis sebagai penggagas pertamanyal6 dan dilanjutkan oleh Cornelis Van Vollenhoven dengan Ter Haar Bzn. Toeri ini dilandasi dengan keinginan politik (Islam Policy) agar jangan sampai orang-orang Indonesia memegang kuat hukum Islam karena pada umumnya orang yang kuat memegang hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat. Snouck sangat khawatir pengaruh gerakan Pan Islamisme yang saat itu sangat berpengaruh di dunia Islam yang dipelopori oleh Said Jamaluddin AI-Afgani akan berpengaruh di Indonesia.

Era Receptie in Complexu mulai diganti dengan era Receptie setelah pemerintah Belanda menerbitkan Wet op de Staatsinrichting van Nederland Indie, disingkat Indische Staatsregeling (LS) yang membatalkan Reegeering Reglement (RR) Tahun 1885 pasal 75 yang menganjurkan kepada hakim In­donesia untuk memberlakukan undang-undang agama.

Dalam LS. tersebut diundangkan Stbl 1929 Nomor 212 yang menyatakan bahwa hukum Islam dicabut dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda. Substansi teori Receptie tertuang dengan jelas dalam pasal 134 ayat (2) yang menyatakan :”Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam, akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum Adat mereka menghendakinya, dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi.”

Dengan alasan bahwa hukum waris Islam belum diterima sepenuhnya oleh hukum adat, pemerintah Belanda menerbitkan Stbl. 1937 Nomor 116 yang mencabut perkara waris dari wewenang Pengadilan Agama, yang sejak 1882
telah menjadi kewenangannya dan mengalihkannya ke Pengadilan Negeri.’s
Pasca masa kolonial, proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945
mempunyai arti penting bagi perkembangan sistem hukum di Indonesia.
Bangsa Indonesia yang sebelumnya dikondisikan untuk mengikuti sistem
hukum Belanda mulai berusaha untuk melepaskan diri dan berupaya untuk menggali hukum nasionalnya sendiri.

Dalam pertalian dengan hukum Islam, upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah RI adalah memberlakukan teori Receptio Exit yang dikemukakan Hazairin.19 Menurut Hazairin, teori Receptie sengaja diciptakan oleh Belanda untuk merintangi hukum Islam di Indonesia. Teori ini sama dengan teori iblis karena mengajak umat Islam untuk tidak mematuhi dan melaksanakan hukum Allah dan RasuINya?° Karena itu, substansi teori Receptio Exit adalah menolak teori Receptie yang dianut oleh pemerintah Kolonial Belanda.

Pada perkembangan berikutnya lahir teori a Contrario yang merupakan kebalikan teori Receptie, yakni bahwa hukum adat baru dapat diberlakukan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan teori yang terakhir ini hukum Islam menjadi memiliki ruang gerak yang lebih leluasa.

Pada paska kemerdekaan ini perkembangan eksistensi hukum Islam memasuki fase ketiga dan keempat.

Pada fase ketiga, hukum Islam bereksistensi sebagai sumber persuasive (persuasiue souce), yakni diterima sebagai suatu sumber hukum setelah diyakini. Selanjutnya pada fase keempat, hukum Islam bereksistensi sebagai sumber otoritatif (authoritatiue souce), yakni diterima sebagai sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum.

C. PELEMBAGAAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

Membicarakan tentang pelembagaan hukum Islam, tidak dapat tidak, mesti mengkait pembicaraan tentang lembaga peradilan agama. Pada zaman kolonial regulasi terhadap peradilan agama tertuang dalam Stb1.1882 Nomor 152 jo. Stbl. 1937 Nomor 116 tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura, Stbl. 1937 Nomor 638 dan 639 tentang Peradilan Agama di Kalimantan Selatan.

Pada zaman kemerdekaan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5/SD/ 1946, pemerintah RI mengalihkan pembinaan Peradilan Agama dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama21 Setelah pengakuan kedaulatan, 27 Desember 1949, Pemerintah RI melalui Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 menegaskan kembali pendiriannya untuk tetap memberlakukan Peradilan Agama.

Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, Pemerintah RI mengatur pembentukan Peradilan Agama untuk luar Jawa dan Kalimantan Selatan.

Melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan­ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pemerintah mengakui kesejajaran Peradilan Agama dengan peradilan lainnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pasal 10 ayat (1) UU tersebut menegaskan : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Peradilan dalam lingkungan : a. Peradilan Umum, b. Peradilan Agama, c. Peradilan Militer, d. Peradilan Tata Usaha Negara”.

Sementara kompetensi Peradilan Agama masih terbatas pada perkara­perkara yang berkenaan dengan perkawinan, maka dalam rangka menjamin kepastian hukumnya diundangkanlah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan pegangan hukum tertulis bagi para hakim peradilan agama dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya.

Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 dapat diartikan sebagai pelembagaan hukum Islam secara tertulis (kodifikasi) dan sekaligus unifikasi karena berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, meskipun dalam hal-hal tertentu ada yang hanya berlaku khusus bagi umat Islam saja.

Keberadaan Peradilan Agama lebih dimantapkan lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan menyelesaikan perkara warisan umat Islam, dengan undang-­undang ini dikembalikan lagi ke pangkuan kompetensi Peradilan Agama.

Dengan kembalinya perkara waris ke dalam kewenangan peradilan agama, maka kebutuhan akan tersedianya sumber hukum tertulis di bidang itu merupakan sesuatu yang mendesak adanya. Sementara untuk menunggu lahirnya Undang-undang diperlukan jalan yang panjang, maka untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak itu keluarlah Inpres No. 1 Tahun 1991 agar naskah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijadikan sebagai pertimbangan bagi hakim agama dalam mengambil keputusan.z2

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri adalah naskah yang memuat pendapat terpilih tentang hukum Islam yang dihimpun dari berbagai kitab fiqh dan disusun secara sistematis menyerupai kitab perundang-undangan, terdiri dari bab-bab dan pasal-pasal. Naskah tersebut jika diperbaiki dan disempurnakan, bisa saja ditingkatkan untuk menjadi Undang-undang.

Dari segi lain, lahirnya naskah Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sebagai bagian dari fenomena pembaruan hukum Islam di Indonesia. Dikatakan demikian, antara lain, karena diantara muatannya terdapat materi­materi hukum yang masih “asing” setidaknya dalam konteks pemikiran hukum yang umum dianut orang Indonesia, seperti ahli waris pengganti, wasiat wajibah untuk orang tua atau anak angkat, larangan kawin beda agama, kawin hamil dan sebagainya.

Produk peraturan perundangan lainnya, seperti UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik, dapat pula dipandang sebagai bagian dari kontribusi untuk pembaruan hukum Islam di Indonesia.

Dengan perkembangan di atas, maka gagasan Hazairin tentang fiqh dengan madzhab Nasional dan gagasan Hasby Ash-Shiddieqy tentang Fiqh Indonesia, telah menemukan tanda-tanda pembenarannya, bahwa problema dan kebutuhan umat Islam Indonesia dengan sendirinya akan membuat substansi gagasan tersebut lambat laun akan menjadi kenyataan.

D. PROSPEK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Dalam membicarakan prospek hukum Islam di Indonesia, setidaknya ada dua aspek yang perlu untuk dikemukakan. Pertama, aspek kekuatan dan peluang. Kedua, aspek kelemahan dan hambatan.

Aspek kekuatan hukum Islam terletak pada dua sumber utamanya, A1­Qur’an dan Hadits, yang selain memuat ajaran tentang akidah dan ahlak, juga memuat aturan-aturan hukurn kemasyarakatan, baik perdata maupun pidana?3 Ketiga bidang ajaran tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mendukung, yang dari padanya lahir prinsip, asas dan tujuan hukum Islam24

Tujuan hukum Islam adalah kebaikan manusia (mashalih jaami’in an-naas), sesuai kodrat dan fitrahnya, karena itu dalam hukum Islam, kebajikan diperintahkan dan perbuatan yang merusak dilarang. Dengarn tujuan seperti itu, hukum Islam akan senantiasa sesuai dengan kebutuhan fitrah manusia, kapan pun dan dimanapun.

Di dalam wadah nega­ra Indonesia, keberadaan hukum Islam masih dalam perjuangan eksisten­si. Dahulu, kini dan akan datang, hukum Islam senantiasa ada dalam hukum nasional yang tertulis dan yang tidak tertulis, dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktek hukum. Kontribusi yang sudah diberikan hukum Islam terhadap hukum nasional berupa UU, PP dan Inpres seperti telah dikemukakan, membuktikan bahwa hukum Islam punya kekuatan dan kemampuan dalam berintegrasi dengan hukum nasional.

Aspek kekuatan ini menjadi semakin kokoh karena didukung oleh Pancasila, yang sila-silanya merupakan norma dasar atau norma tertinggi bagi berlakunya semua norma hukum dasar negara,” 25 telah mendudukkan agama pada posisi yang fundamental, serta memasukkan ajaran agama dan hukumnya dalam kehidupan berbangsa bernegara.

Dengan demikian, hukum Islam yang merupakan bagian dari ajaran agama anutan mayoritas penduduk Indonesia, memiliki peluang besar untuk mewarnai hukum nasional.

Di samping kekuatan dan peluang, terdapat sejumlah kelemahan dan hambatan sebagai berikut :

  1. Kemajemukan Indonesia, yang juga tercermin dalam kemajemukan masyarakat Islam Indonesia, baik etnis, budaya dan lainnya. Akibatnya, tidak semua masalah hukum Islam bisa diunifikasi, melainkan harus lebih dahulu dipilah, mana yang sudah bisa diunifikasi dan mana yang belum.
  2. Keberatan masyarakat non Islam atas pemberlakuan (penjiwaan) hukum Islam pada hukum nasional. Dampaknya, secara politis belum pernah terjadi adanya political will yang kuat dari penguasa untuk memberlakukan hukum Islam (terutama dalam bidang hukum pidana).
  3. Lemahnya kesadaran masyarakat Islam sendiri terhadap pemberlakuan hukum Islam, yang kemudian difasilitasi oleh adanya opsi bagi umat Is­lam, seperti dalam kasus sengketa waris, untuk memilih Peradilan Agama atau Peradilan Umum.
  4. Lemahnya pemahaman dan penguasaan umat Islam terhadap hukum agamanya sendiri. Ironisnya, keadaan ini terjadi pula di kalangan para cendekiawan mereka sendiri, baik karena lemahnya penguasaan bahasa, metode istinbat, maupun karena sebab lainnya 26

Untuk menanggulangi berbagai kelemahan dan hambatan di atas, maka beberapa solusi berikut dapat dilakukan :

  1. Melakukan pembaruan pola dan kurikulum pendidikan hukum secara radikal, hukum Islam maupun hukum umum, sehingga sarjana hukum yang dihasilkannya berkualifikasi handal, produktif, responsive, dan antisipatif terhadap perkembangan sosial masyarakat.
  2. Mewujudkan integritas kelembagaan antara fakultas Syari’ah sebagai pembina hukum Islam dengan fakultas hukum sebagai pembina ilmu hukum nasional/umum.
  3. Menggalakkan dialog, seminar dan sejenisnya, antara pakar hukum Islam dan hukum umum untuk menemukan kesamaan visi dan persepsi dalam rangka membangun hukum nasional.

KESIMPULAN

Dalam kerangka pembinaan hukum nasional Indonesia, hukum Islam, sebagai bagian dari sistem hukum positif di Indonesia, mempunyai prospek yang bagus untuk ikut memberi warna. Bukan saja, karena secara material hukum Islam itu mempunyai perbendaharaan hukum yang kaya, tetapi juga karena banyak kenyataan positif yang mendukungnya.

Kenyataan positif itu dapat disebutkan, antara lain, pertama, adanya berbagai kebijakan pemerintah selaku penyelenggara negara yang memberi peluang bagi berperannya hukum Islam, kedua, telah lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang membuat hukum Islam menjadi lebih eksis sebagai sub sistem dalam sistem hukum nasional; dan ketiga, adanya upaya tak kenal lelah dari umat Islam sendiri ke arah itu lewat sector dakwah, pendidikan, sampai politik. Wallahu a’lam.

DAFTAR PUSTAKA

 

Satjito Rahardjo, Tinjauan kritis Terhadap Pembangunan Hukum Islam Indone­sia, 1993.

Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.

Republik Indonesia, TAP MPR Tahun 1999, Jakarta, Pustaka Mandiri, 2000.

Wahbah Az-Zuhaily, Ushul Ftqh, Darul Fikri, Beirut 1995, Juz I.

SAbi Yu’la, AI-Ahkomu al-Sulthaniyah, Beirut, Darul Fikri, 1994.

BAbdut Wahhab Khallaf, as-Syiyasah asy-Syar’iyyak Kairo, Darul Anshar, 1977.

Asy-Syathibiy, al-l’tisham, Darul Ma’rifah, Beirut, Libanon, 1986.

olsmail Sunny, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraon Indonesia Dalam Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum IYastonal di In­donesia, Jakarta, 1994, PP IKAHA.

H.A.R Gibb, Aliran-alfran Modern dalam Islam, Terjemahan oleh L.E. Hakim.

I’M. Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dan Sistem Hukum dt Indonesia, Jakarta, Risalah, 1964.

Sayuti Thalib, ReceptioA. Contrarlo, Bina Aksara, Jakarta, 1996.

Mura Hutagalung, Hukum Islam dalam Era Pembangunan, Jakarta, Ind-Hill-CO, 1985.

IaIVotosusanto, Organtsast dan Yurisprudenst Peradilan Agama all Indonesia, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1963.

Hazairin, Hendak Kemana Hukum Islam, Jakarta, Tinta Mas 1976.

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995.

Muin Salim, Konstitustonalisasi Hukum Islam di Indonesia, (Makalah).

Asy-Syatibi, Abu Ishaq, AI-Muwofaqot fi Ushulis as-Syart’ah, Juz Il, Darul Kutubil

al-Ilmiyah, Beirut.

Andi Rusdiyanah, Problematika dan Kendala yang Dthadapi Hukum Islam dalam

Upaya Transforrrlast ke Dalam Hukum Nasional, Makalah Seminar, 1996.


[1] Satjito Rahardjo, Tinjauan kritis Terhadap Pembangunan Hukum Islam Indone­sia, 1993, hal. 64

[2] Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia, Jakarta, Gema Insani Press, 1996, hal. 29

[3] Republik Indonesia, TAP MPR Tahun 1999, Jakarta, Pustaka Mandiri, 2000, hal. 81

[4] Wahbah Az-Zuhaily, Ushul Ftqh, Darul Fikri, Beirut 1995, Juz I, hal. 21

[5] Abi Yu’la, AI-Ahkomu al-Sulthaniyah, Beirut, Darul Fikri, 1994, hal. 88

[6] lbid, hal. 20

[7] Ibid

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: