Ekonomi Islam Sebagai Sistem Ekonomi Indonesia

Published Juli 18, 2012 by mujiatunridawati

Ekonomi Islam Sebagai Sistem Ekonomi Indonesi

Oleh : Mujiatun Ridawati, MSI.

 

PENDAHULUAN

Mendiskusikan krisis ekonomi yang menimpa negeri ini akan selalu menjadi discource panjang dan tak akan pernah selesai. Dari sudut padang yang berbeda  memunculkan pendapat beragam yang menyoroti sebab terjadinya dan akibat yang ditimbulkan. Sebuah analisis yang cukup tajam dikemukakan oleh fakih yang menyatakan bahwa kegagalan developmentalism sebagai akar persoalan dari krisis yang terjadi di Indonesia dan dua hal yang menjadi sorotan adalah masalah korupsi dan bad governence. Korupsi telah menyeret jauh bangsa ini masuk dalam jurang kehancuran dan menjadikan indonesia sebagai salah satu negera terkorup di dunia. Mewabahnya virus korupsi diinkubatori oleh penegakan hukum yang lemah.

Hukum sepertinya tidak sanggup memberikan rasa keadilan  bagi masyarakat terhadap berbagai kasus korupsi yang terjadi di negeri ini dan kita semua menyaksikan sebagian besar kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan divonis bebas atau ringan oleh pengadilan. Korupsi telah menjadikan Indonesia dalam sorotan dunia internasional sebagai negara korup. Icon ini adalah sebuah pencapaian prestasi negatif yang tidak perlu kita teruskan, akan tetapi harus dihentikan. Disamping korupsi persoalan lain yang mengemuka adalah bad governance, negara yang besar ini belum terkelola secara baik oleh mereka yang diberikan kepercayaan,  indikasinya adalah lemahnya kemampuan aparatur negara dalam memberikan pelayanan dan menciptkan keadilan, kemakmuran bagi rakyat.

Berdasarkan data resmi, angka kemiskinan di negara kita mencapai 36 juta jiwa, atau sekitar 16,4 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, angka pengangguran juga sangat tinggi, yaitu sekitar 28 juta jiwa, atau 12,7 persen dari total penduduk, sangat ironis memang, dinegara yang kaya dengan hasil alam dan bahan tambangnya akan tetapi hasil kekayaan alam tidak terdisrtibusi dan ternikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, yang terjadi adalah adalah pengkosentrasian kekayaan pada kelompok tertentu (elit) sementara yang lain tidak menikmati sama sekali sehingga pendudukdi negara kita terkooptasi pada kelompok yang sangat kaya dan kelompok yang sangat miskin.

Banyak faktor yag bisa dipersalahkan dengan kondisi negara kita baik pemerintah, rakyat, hukum, pihak asing. Tentunya tidak bijak kalau kesalahan ini hanya dialamatkan kepada salah satu faktor saja, sebab belum adanya temuan dan penellitian yang mengungkap sumbangan persentase masing-masing faktor terhadap krisis di negara ini, yang sangat urgent untuk dilakukan adlah menatap masa depan dengan bercermin dari kesalahan-kesalahan masa lampau dan tidak akan melakukan pengusalngan kesalahan yang sama. Pekrjaan besar ini tentunya harus dimulai dari pemerintah sebagai lokomotif yang diharapkan akan membawa gerbong ini bergerak perlahan menuju tujuan ynag telah direncanakan.

Dalam hierarki manajemen modern posisi pemerintah berada pada levelisasi yang tinggi yaitu top menejemen yang mempunyai wewenang besar untuk menetukan arah yang akan dituju serta menetapka cara untuk mencapai tujuan, untuk itu dalam menjalankan peran ini sangat dituntut kehatia-hatian pemerintah dalam memformulasikan sejumlah kebijakan-kebijakan strategis, kesalahan kecil yang dilakukan tentunya akan berimplikasi besar terhadap negara dan bangsa secara keseluruhan.

PEMBAHASAN

A. SEJARAH EKONOMI INDONESIA

Semenjak merdeka tahun 1945 sampai sekarang di tahun 2008 Indonesia telah dipimpin oleh 6 orang presiden dan mengalami tiga masa yaitu orde lama orde baru dan orde reformasi. Sejarah negara kita banyak menghadirkan drama politik dan kekuasaan yang mengharu biru, dimulai dari merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan mengisi kemerdekaan. Setiap pemimpin yang berkuasa memiliki ciri khas dengan kepemimpinannnya, Soekarno sangat kental dengan politik anti kolonialismenya maka pemerintahan Soekarno dijalankan dengan konsep anti kolonialisme, sosialisme agaknya menjadi pilihan cerdas yang ditawarkan kepada rakyat menuju cita-cita besar seorang Soekarno.

Soeharto sebagai presiden kedua agak berbeda dalam menjalankan perannya sebagai presiden, isu kolonialisme dipandang sebagai isu yang tidak strategis disamping  tataran politik dunai sedang bergerak kearah kerjasama antar negara dalam menciptakan dunia yang lebih bersahabat, Soeharto lebih menitikberatkan jalinan kerjasama dengan negara di dunia dalam membangun negari ini, politik yang dijalankan adalah politik ekonomi dan kerjasama antar negara pada berbagai kawasan, era soeharto diisi dengan upaya pemerintah mendatangakan investor terutama dari investor dari luar negeri (asing), kedatangan mereka sangat diharapkan untuk turut serta membangun Indonesia sesuai tujuan yang dicitacitakan oleh seorang Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid (gusdur), Megawati Soakarno Putri hingga Susilo Bambang Yudoyono berada pada orde reformasi. Orde ini dikenal dengan era demokrasi dan kebebasan, sehingga roda pemerintahan dijalankan untuk memenuhi tuntutan demokratisasi dan mendukung kebebasan yang dirindukan oleh rakayat, pesta demokrasi di biayai dengan dana yang besar, kebebasan berbicara dan berpendapat di muka umum, berserikat dan berkumpul serta membetuk berbagai wadah dan perkumpulan dibuatkan payung hukumnya yaitu undang-undang.

Sebuah pertanyaan besar yang harus kita jawab sendiri adalah, apakah mampu negara dan pemimpinnya saat itu mensejahterakan rakyat? Jawaban dari pertanyaan ini tentunya sudah kita ketahui bersama, kita sepakat mengatakan bahwa negara belum mampu mensejahterakan rakyat, formulasi yang ditawarkan untuk mensejahterakan rakyat banyak yang ditolak oleh rakyat, gerakan-gerakan rakyat yang kita kenal dengan people power telah menjatuhkan dua rezim yang berkuasa sebagai bentuk penolakan rakyat. Presiden tidak bisa memaksakan kehendak kepada rakyat dengan cita-cita besar yang dimilikinya, dalam alam demokrasi kekuasaan terbesar adalah rakyat, teori demokrasi menyatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan yang memegang peranan yang sangat menetukan, rakyat yang menentukan dan memutuskan segala hal yang diinginkan  untuk dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. Munculnya gerakan rakyat secara besar-besaran menetang pemerintah mengindikasikan bahwa keinginan rakyat tidak diindahkan oleh pemerintah sehingga pemerintah harus legowo meyerahkan kembali mandat itu kepada rakyat.

Kegagalan rezim Soekarno dan Soeharto untuk menwujudkan keinginan dan harapan rakyat ditandai dengan kegagalan mereka dalam mengatasi berbagai masalah –masalah kenegaraan yang terjadi, sehingga pergantian rezim selalu mewariskan masalah yang harus diselesaikan pemerintah selanjutnya, kebangkrutan ekonomi yang terjadi pada akhir tahun 1966 telah diwarikan presiden Soekarno kepada presiden Soehart, orde lama pada msa kekuasaannya belum mampu meletakkan pondasi perekonomian pada posisi yang tepat dan kokoh, serangkaian kebijakan dibidang ekonomi belum mampu menyentuh akar persoalan itu sehingga bukannya menyelesaikan masalah namun memunculkan masalah yang lebih besar antara lain meroketnya harga kebutuhan pokok, inflasi mencapai 300%, pemerintah terjebak pada politik retorika dan menjadikan politik sebagai panglima yang mengesampingkan masalah ekonomi (sabili, 1999), begitu juga dengan rezim Soeharto menjelang akhir kekuasaannya diterpa masalah keterpurukan ekonomi secara nasional, melonjaknya nilai tukar rupiah terhadap dollar, praktek korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) tumbuh subur, pembangunan fisik hanya memperlihatkan satu sisi dari wajah Indonesia yaitu wajah konglomerat sementara disisi lain adalah wajah kemiskinan dan pengangguran yang selalu tertutupi dan ditutupi. Orde reformasi yang diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap perekonomian nasional terlalu disibukkan dengan eforia politik serta kepentingan kelompok dan golongan sehingga yang terlihat adalah kepentingan golongan dan kelompok serta politik interest mereka lebih mengemuka daripada kepentingan nasional.

B. Saatnya Indonesia berubah

Bangsa ini harus segera melakukan ”perubahan”, sebuah kalimat yang sering diucapkan oleh seorang kandidat presidedn Amarika Barack Obama, bahkan juga sering diucapkan oleh tokoh politik lainnya, Rhenald Kesali pun menjadikan kalimat ini dalam sebuah torehan karya emasnya dalam buku ”manajemen perubahan”, Indonesia harus berubah, wajah Indonesia hari ini tidak boleh sama dengan hari kemarin dan harus lebih baik untuk masa yang akan datang, Islam mengenalkan pada kita konsep perubahan dengan istilah ”hijrah” yang berarti pindah, terminologi hijrah pada zaman Rasulullah adalah berpindahnya fisik Rasulullah dan sahabtnya dari mekkah ke medinah, yang dapat dimaknai dengan mencari peluang yang lebih baik dan menguntungkan membangun kekuatan dan kekompakan untuk meraih cita dan harapan.

Peristiwa hijrah Rasulullah ini hendaknya dapat menjadi tolak ukur bagi bangsa kita untuk memulai perubahan, artinya bangsa Indonesia (pemerintah dan rakyat) harus merumuskan kembali strategi dan kebijakan dasar pembangunan Indonesia dengan mempertimbangkan alternatif lain. Artinya kebijakan dasar pembangunan Indonesia yang selama ini merujuk pada teori ekonomi dan pembangunan dari ahli-ahli yang berasal dari negara kapitalis perlu ditinjau ulang kembali. Khususnya dibidang ekonomi yang selam ini selalu merujuk kepada teori ekonomi klasik dan modern, ternyata buah dari penerapan teori ini menjadi kebijakan pembagunan adalah kesengsaraan dan kemiskinan yang semakin merajalela.  Dengan konsep liberalisasi ekonomi menjadikan bangsa Indonesia terjebak dalam lilitan hutang luar negeri yang sangat besar. Pakar ekonomi Amerika John S Cambs pernah mengatakan bahwa ekonomi bukanlah ilmu melainkan sekedar harapan ilmu, berarti ilmu ekonomi dengan sejumlah pemikiran-pemikiran didalamnya akan selalu mengalami perubahan dan tidak akan pernah sampai pada satu titik kematangan untuk menetapkan suaru keputusan yang permanen. Teoari dan pemikiran ekonomi tentunya tidak bisa kita jadikan pilihan mutlak dan satu-satunya yang bisa diterima.

Pilihan lain dalam merumuskan kebijakan pembangunan  adalah pembangunan dengan ekonomi kerakyatan, menurut mubyarto dalam wacana teori ekonomi, istilah ekonomi rakyat memang tidak dapat ditemui. Hal ini memang karena ekonomi rakyat sebagai sebuah pengertian bukan merupakan turunan dari mazhab atau school of thought tertentu melainkan suatu konstruksi pemahaman dari realita ekonomi yang umum terdapat di negara berkembang. Suatu realita ekonomi dimana selain ada sektor formal yang umumnya didominasi oleh usaha dan konglomerat terdapat sektor informal dimana sebagian besar anggota masyarakat, Dalam ekonomi rakyat, pelakunya melakukan kegiatan produksi dan konsumsi.  Mereka adalah orang-orang yang bekerja sendiri dan juga mereka yang bekerja menerima upah.  Mereka adalah kegiatan usaha formal (berijin usaha, seperti koperasi atau CV atau bentuk badan hukum lain) dan juga sangat banyak yang informal atau non-formal. Umumnya mereka berskala mikro dan kecil tetapi juga terdapat beberapa yang berskala menengah. Mereka memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan dan tidak hanya tergantung pada pihak lain (apakah itu bank, pemilik saham, atau entitas lain).  Mereka bisa berada dalam kegiatan ekonomi tradisional tetapi juga tidak sedikit yang bergerak dalam sistem ekonomi modern. Mereka sebagian besar hanya beroperasi secara lokal, tetapi beberapa diantaranya juga memiliki kemampuan dan daya saing internasional yang handal. Mereka bisa melekat pada badan usaha pemerintah atau swasta. Dan yang terpenting adalah mereka berbasis pada manusia, keluarga, dan masyarakat; dari pada hanya sekedar angka-angka uang (modal) atau produk.

Pilihan lain dalam kerangkan pembangunan Indonesia dibidang ekonomi adalah ekonomi islam yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan generasi sahabatnya, islam sebagai agama terbesar jumlah penganutnya di Indonesia juga memiliki sistem nilai dan ajaran yang mulia dalam bidang perekonomian. Sebagai agama yang syamil sistem ekonomi islam kaya dengan niali-nilai Ilahiah (ketuhanan) dan menempatkan manusia sebagai makhluk mulia yang menjalankan tugas dan peranan yang sesuai dengan fitrah penciptaanya. Sistem ekonomi dalam islam merupakan implementasi dari nilai-niali islam itu sendiri yang bersumber dari Alqur’an dan Hadist Rasulullah. Sangat banyak nilai-niali islam yang harus kita jadikan sebagai dasar dalam berusaha dan menjalankan aktifitas perekonmian. Sehingga islam dengan nilai dan ajarannya haruslah terpatri dalam lubuk hati umatnya dan nyata terlihat dalam perilaku sehari-hari dalam berusaha. Yusuf Qardhawi menguraikan beberapa karakterisitik sistem ekonomi islam sebagai berikut:

1. Sistem ekonomi bercirikan kemanusiaan

Dalam ciri kemanusia ini sistem ekonomi islam bertujuan tuntuk menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera tanpa terkecuali, manusia dan faktor kemanusiaan merupakan unsur utama, faktor kemanusiaan dalam islam meliputi etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat dan persaudaraan sesama manusia. Etika dalam islam mengajarkan mansia untuk saling menghormati, tolong menolong dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki dan dendam, kasih sayang kepada sesama, tenggang rasa, dan sikap kemanusiaan lainnya yang sesuai dengan fitra manusia itu

2. Sistem ekonomi berlandaskan etika

Islam tidak pernah membedakan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan antara agama dengan negara, politik dengan etika, perang dengan etika. Nilai-nilai islam berlaku universal dan menjadi kepribadian umatnya. Dengan adanya etika dalam ekonomi tentunya akan menjadi nilai tambah pada sistem tersebut, etika dalam islam akan mengisi kekosongan pemikiran yang ditakutkan akan terjadi akibat perkembangan teknologi.

3. Sistem ekonomi bercirikan ketuhanan

Ekonomi islam adalah ekonomi yang bersumber dari Allah bertujuan akhir pada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah, ekonomi dalam padangan islam bukanlah tujuan akhir dari kehidupan akan tetapi sebagai pelengkap kehidupan dan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Hal yang utama dalam sistem ekonomi dalam islam yang bercirikan ketuhanan adalah perasaan selalu ada yang mengawasi (dhamir) sikap ini muncul dari keimanan sesorang kepada Allah.

Menjadikan islam sebagai sistem ekonomi Indonesia bukanlah menjadikan negara Indonesia sebagai Republik Islam pertama di kawasan Asia Tenggra, kalaulah republik islam yang akan dituju dari penerapan sistem ekonomi islam tentunya akan terjadi konflik dan disintegrasi bangsa karena adanya perubahan radikal yang terjadi dalam masyarakat yang sangat heterogen, pilihan menjadikan islam sebagai sistem ekonomi adalah menjadikan nilai-nilai ekonomi islam sebagai dasar dalam menjalankan perekonomian, lembaga –lembaga ekonomi dan perbankan yang selama ini diatur dengan tata nilai kapitalisme hendaknya digantikan dengan nilai islam sebagai bentuk dari konsep hijrah yang dilakukan Pemerintah

Keputusan akhir tentunya berada pada kehendak rakyat secara bersama dalam menentukan nilai –nilai yang akan dipakai dalam sistem ekonomi Indonesia, bangsa kita harus belajar dari sejarah, dan tidak boleh melupakan sejarah, untuk itu nilai-nilai islam dalam ekonomi Indonesia sebenarnya tidak lagi berada pada tataran pilihan, akan tetapi sebuah keputusan bersama yang harus disepakati dan dijadikan sebagai kepribadian bangsa.

Wallahu’alambissawab

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: