REDEFINISI KEILMUAN EKONOMI ISLAM INDONESIA (Studi atas Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarman Azwar Karim)

Published Juli 19, 2012 by mujiatunridawati

REDEFINISI KEILMUAN EKONOMI ISLAM INDONESIA

(Studi atas Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarman Azwar Karim)

 Oleh : Mujiatun Ridawati, MSI.

A. Pendahuluan

Sebagai sebuah disiplin baru, ekonomi Islam hingga saat ini masih dalam suatu proses pencarian body of science-nya. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pencarian tersebut, salah satunya adalah dengan mengkaji ulang sejarah perekonomian dan umat Islam masa lalu, merekonstruksi pemikiran para tokoh (ekonomi) Islam dan kemudian memberikan interpretasi-interpretasi kritis terhadap sejarah dan pemikiran tersebut. Proses interpretasi sejarah dan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia mengalami pergumulan yang cukup dinamis, dimana muncul pro dan kontra terhadap terminologi ekonomi Islam itu sendiri, instrumen-instrumen teoritisnya maupun perdebatan yang bersifat metodologis. Perdebatan-perdebatan itu juga melahirkan berbagai macam corak pemikiran di bidang ekonomi Islam, dari yang bersifat liberal hingga radikal.

Tulisan singkat ini akan memaparkan secara singkat salah satu model pemikiran ekonomi Islam Indonesia yang ditawarkan oleh seorang pioneer di bidang tersebut, Adiwarman Azwar Karim.

B. Sketsa Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia

Studi tentang ekonomi Islam selama ini meniscayakan konteks histories, dimana menjadi kebiasaan di kalangan pemikir ekonomi Islam untuk mengidealisasikan masa-masa awal Islam sebagai rujukan terbaik bagi terlaksananya hukum Islam secara kaffah,termasuk di dalamnya transaksi-transaksi syari’ah. Dalam konteks sejarah modern, gerakan ekonomi Islam mulai dirintis sejak awal tahun 60-an, ketika di Mesir dibentuk sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama Mit Ghamr Bank. Lembaga ini lahir atas prakarsa seorang tokoh intelektual lokal, Dr. Ahmad Najjar. Ada dua alasan Mengapa Ahmad Najjar mendirikan lembaga tersebut, pertama, mencari alternative bagi perbankan konvensional yang mengusung ideologi bunga; kedua, memberdayakan potensi ekonomi masyarakat Mesir yang mayoritas muslim, terutama zakat, infaq dan shadaqah; ketiga, sebagai bagian dari aksi penegakan syari’at Islam.

Momen paling menentukan bagi perkembangan ekonomi Islam adalah didirikannya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 yang berpusat di Jeddah yang dirancang untuk “menyaingi” Bank Dunia (The World Bank), serta Asian Development Bank(ADB) yang dibentuk oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), salah satunya Indonesia sebagai pemegang saham dan Menteri Keuangan Indonesia ketika itu menjabat Dewan Gubernur. Berdirinya IDB memicu berdirinya bank-bank Islam di seluruh dunia, bahkan di kawasan Eropa. Di Timur Tengah, perbankan Islam bermunculan pada paruh kedua tahun 70-an, misalnya Dubai Islamic Bank (1975), Kuwait Finance House (1977), dan di Iran yang melakukan islamisasi perbankan secara nasional. Sementara negara-negara Islam Asia Tenggara, perkembangan perbankan syari’ah lebih baru dimulai era 80-an, ditandai dengan beroperasinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983 dan Bank Mu’amalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991.

Jika perkembangan perbankan Islam di Indonesia baru dimulai tahun 1991, tidak demikian halnya dengan pemikiran di bidang ekonomi Islam. Wacana ekonomi Islam di Indonesia telah mencuat sejak tahun 70-an, bersamaan dengan bermunculannya perbankan Islam di Timur Tengah. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan coraknya dapat dibedakan menjadi tiga generasi, yaitu generasi awal (era 70-an), generasi kedua (era 80-an) dan generasi kontemporer (pasca 2000).

Wacana yang berkembang di kalangan generasi pertama diwarnai perdebatan tentang permasalah yang paling krusial, riba.Perdebatan terutama berkisar pada masalah apakah bunga bank termasuk ke dalam kategori riba ataukah tidak. dalam menyikapi persoalan tersebut, pendangan umat Islam berbelah menjadi dua, antara yang membedakan bunga bank dengan riba dan yang menyamakan keduanya. Muara dari perdebatan ini, terutama bagi yang menganggap sama antara bunga bank dengan riba, pada akhirnya memunculkan gagasan berdirinya bank Islam. Kedua aliran tersebut, dengan beragam variannya, baik di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya selalu tetap hidup bersama dan mempertahankan prinsip masing-masing. Dan sebagai jalan tengah dari perbedaan prinsip kedua kelompok ini, di Indonesia pada mulanya diterapkan dual system bank.

Memasuki era 80-an, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia memasuki babak baru, yaitu munculnya pemikiran-pemikiran teoritis yang berusaha membangun konstruksi keilmuan ekonomi Islam. Awalnya pemikiran ini dipengaruhi oleh masuknya buku-buku impor tentang ekonomi Islam, khususnya yang diterbitkan oleh Islamic Foundation dan The International Institute of Islamic Thoght (IIIT). Dari literature-literatur tersebut selanjutnya diikuti oleh pemikir-pemikir ekonomi Islam di Indonesia untuk melakukan upaya serupa. Di antara sejumlah nama yang mempelopori pemikiran ini yang antara lain, T.M. Hasbi As-Siddiqi, A. Azhar Basyir, dan H. Zainal Abidin Ahmad. Corak pemikiran “generasi pertama” ini masih diwarnai oleh paradigma fikih dan idealisasi sejarah Islam klasik. Hasbi As-Siddiqi menulis Fiqh Mu’amalah yang dimaksudkan untuk merekonstruksi fiqh mu’amalah dalam bingkai “hukum dagang dan perikatan islam, sementara A. Azhar Basyir menghasilkan karya serupa yang diberi judul Asas-asas Mu’amalah.Meskipun ada upaya “memodernisasi” fiqh, tetapi keduanya masih belum beranjak dari paradigma fiqh itu sendiri. Agak berbeda dengan kedua koleganya, H. Zainal Abidin Ahmad memilih untuk mereaktualisasi sejarah klasik ekonomi Islam melalui karyanya,Dasar-dasar Ekonomi Islam. Dalam buku tersebut, pemikiran sejumlah pemikir Islam klasik dielaborasi secara singkat, antara Ibn Khaldun, Ibn Taimiyah, Ibn Rushd dan al-Ghazali.

Rintisan pemikiran yang dilakukan oleh generasi awal ini seolah tidak mendapat sambutan dari generasi sesudahnya. Bahkan, sebagaimana disebutkan di atas, khazanah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia dipenuhi oleh literatur-literatur asing yang masuk melalui jalur kampus. Pada masa ini tulisan-tulisan Aktifitas penerjemahan menjadi satu-satunya tanda-tanda “kehidupan” pemikiran ekonomi Islam ketika itu. Meskipun demikian, terdapat sisi positif yang dapat diambil di balik kejumudan intelektual tersebut. Pemikiran-pemikiran para pakar ekonomi Islam kontemporer yang mulai menggunakan instrumen ilmu ekonomi konvensional mulai diperkenalkan kepada pemikir ekonomi Islam di Indonesia, dan itu telah merubah pola berfikir mereka. Tokoh yang paling mempengaruhi corak pemikiran ekonomi Islam di Indonesia adalah M.A. Mannan, Nejatullah Siddiqi, Afzalurrahman, Umar Chapra, F.R. Faridi, dan sebagainya.

Perkenalan dengan literature-literatur asing tentang ekonomi Islam telah mendorong para pakar ekonomi Islam di Indonesia untuk merubah paradigma berfikir, dari semula yang bercorak fiqh kepada paradigma ekonomi yang lebih “ilmiah”, matematis dan dapat diterima secara lebih luas, baik oleh kalangan sekular maupun fundamental yang selama ini berseberangan pendapat dalam hal pemikiran. Bagi kelompok sekular, hadirnya wajah baru ekonomi Islam yang disertai penjelasan-penjelasan matematis dan rasional telah membuka kesediaan mereka untuk menerima ekonomi Islam sebagai ilmu baru yang memang “ilmiah”. Sementara bagi kalangan fundamentalis, semakin mempertebal keyakinan mereka akan “keunggulan” syari’at Islam dibandingkan ideologi-ideologi yang lain.

Pergeseran paradigma pemikiran ekonomi Islam di Indonesia ini mulai nampak pada awal 200-an, atau paling awal sejak akhir decade 90-an. Pada era tersebut muncul generasi kontemporer pakar ekonomi Islam Indonesia. Motor generasi ini adalah mereka yang memiliki basis keilmuan ekonomi konvensional, tetapi memiliki kepedulian terhadap perkembangan ekonomi Islam. Sebagaimana tokoh-tokoh yang mempengaruhi mereka, pemikiran generasi ini mengedepankan logika ekonomi dari pada logika fiqh. Kampus, media massa dan penerbitan menjadi jalur penyebaran ide-ide mereka. Dengan mencermati pola pemikiran yang dikemukkan, Adiwarman layak untuk dimasukkan sebagai salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer Indonesia.

C. Pemikiran Adiwarman Azwar Karim Tentang Ekonomi Islam;

1. Biografi

Nama lengkap dan gelarnya adalah Ir.H. Adiwarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., lahir di Jakarta pada 29 Juni 1963. Adiwarman atau Adi (nama panggilan) merupakan cerminan sosok pemuda yang mempunyai “hobi” belajar. Pendidikan tingkat S1 ia tempuh di dua perguruan tinggi yang berbeda, IPB dan UI. Gelar Insinyur dia peroleh pada tahun 1986 dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada tahun tahun 1988 Adiwarman berhasil menyelesaikan studinya di European University, Belgia dan memperoleh gelar M.B.A. setelah itu ia menyelesaikan studinya di UI yang sempat terbengkalai dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1989. Tiga tahun berikutnya, 1992, Adiwarman juga meraih gelar S2-nya yang kedua diBoston University, Amerika Serikat dengan gelar M.A.E.P. Selain itu ia juga pernah terlibat sebagai Visiting Research Associate pada Oxford Centre for Islamic Studies.

Modal akademis dan konsistensinya pada bidang ekonomi menghantarkannya untuk meniti berbagai karir prestisius. Pada tahun 1992 Adiwarman masuk menjadi salah satu pegawai di Bank Mu’amalat Indonesia, setelah sebelumnya sempat bekerja di Bappenas. Karir Adi di BMI terbilang cemerlang, karir awalnya sebagai staf Litbang. Enam tahun kemudian ia dipercaya untuk memimpin BMI cabang Jawa Barat. Jabatan terakhirnya di pionir bank syariah tersebut adalah Wakil Presiden Direktur. Jabatan tersebut dipegang sampai dengan tahun 2000, ketika ia memutuskan untuk keluar dari BMI. Menurutnya, memutuskan keluar dari BMI bukan perkara gampang. Sebab, bekerja di bank syari’ah sudah menjadi keinginannya sejak masih menjadi mahasiswa. Karena itu ia baru berani memutuskan untuk keluar dari BMI setelah melakukan shalat istikharah selama 6 bulan. Keluarnya Adiwarman dari BMI disebabkan ia memiliki agenda yang lebih besar yang ingin dicapai, yaitu memperjuangkan dibukanya divisi syari’ah di bank-bank konvensional. Hasil dari upaya Adiwarman tersebut dapat dilihat sekarang ini, dengan dibukanya divisi-divisi, unit dan gerai syari’ah di beberapa bank konvensional, meskipun itu bukan satu-satunya faktor penyebabnya.

Setelah melepas jabatannya di BMI, pada tahun 2001 dengan modal Rp. 40 juta Adiwarman kemudian mendirikan perusahaan konsultan yang diberi nama Karim Business Consulting. Semula, banyak pihak termasuk yang bergabung di perusahaannya awalnya memandang pesimis prospek perusahaan yang dipimpinnya. Hal ini bisa dimaklumi, sebab ketika itu bank syari’ahdi Indonesia hanyalah BMI. Tetapi, seiring perkembangan ekonomi Islam dan perbankan syari’ah di Indonesia, saat ini perusahaan yang dipimpinnya telah menjadi rujukan dari berbagai pertama dalam masalah ekonomi da perbankan islam atau syari’ah.

Kontribusi Adiwarman dalam pengembangan perbankan dan ekonomi syari’ah di Indonesia bukan saja sebagai praktisi, tetapi juga sebagai intelektual dan akademisi. Ia menjadi dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi ternama seperti UI, IPB, Unair, IAIN Syarif Hidayatullah dan sejumlah perguruan tinggi swasta untuk mengajar perbankan dan ekonomi syariah. Di beberapa perguruan tinggi tersebut ia juga mendirikan Shari’ah Economics Forum (SEF), suatu model jaringan ekonomi Islam yang bergerak di bidang keilmuan. Lembaga tersebut menyelenggarakan pendidikan non kulikuler yang diselenggarakan selama dua semester dan dipersiapkan sebagai sarana “islamisasi” ekonomi melalui jalur kampus.

Pada 1999, Adiwarman bersama kurang lebih empatpuluh lima tokoh dan cendikiawan Muslim Indonesia bersepakat mendirikan lembaga IIIT-I (The International Institute of Islamic Thought-Indonesia). IIIT, sebagai induk organisasinya yang berkedudukan di Amerika Serikat adalah lembaga kajian pemikiran Islam yang berupaya mengeksplorasi Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai respon Islam atas perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan. Upaya itu semula digagas oleh beberapa cendikiawan Muslim di Amerika Serikat pada tahun 1981. Di Indonesia, upaya serupa telah dilakukan lewat pengembangan dan eksplorasi ilmu ekonomi Islam. Meruahnya respon atas upaya ini terbukti salah satunya dengan semakin banyaknya institusi-institusi perbankan yang mengadopsi sistem syari’ah.

Sama seperti induk organisasinya, IIIT-Indonesia berkembang sebagai sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di wilayah pemikiran dan kebudayaan. IIIT-Indonesia dan bersfat independen, tidak berafiliasi dengan gerakan lokal mana pun. Misi yang diembannya adalah mengembangkan pemikiran Islam berikut metodologinya dalam kerangka meningkatkan kontribusi umat Islam dalam membangun peradaban bersama yang lebih baik. Bersama dengan IIIT-I inilah Adiwarman menebarkan gagasanya tentang ekonomi Islam.

Kepakaran Adiwarman di bidang ekonomi Islam semakin diakui dengan ditunjuknya ia sebagai anggota Dewan Syari’ah Nasional dan terlibat dalam mempersiapkan lahirnya Undang-Undang Perbankan Syari’ah.

Beberapa tulisan Adiwarman yang telah diterbitkan antara lain; Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer yang merupakan kumpulan artikelnya di Majalah Panji Masyarakat, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, sebuah kumpulan tulisan pakar ekonomi yang ia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Ekonomi Mikro Islami dan Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro. Ketiga tulisan yang disebut terakhir merupakan bahan kuliah wajib di berbagai perguruan tinggi tempatnya mengajar. Terakhir ia menulis satu buku yang berusaha memberikan pandangan secara komprehensif tentang perbankan Islam dengan memberikan analisis dari perspektif fikih dan ekonomi (keuangan). Buku tersebut diberi title Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan.

Saat ini Adiwarman sudah dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama Abdul Barri Karim (12 tahun), Azizah Mutia Karim (11 tahun), dan Abdul Hafidz Karim (6 tahun) dari pernikahannya dengan Rustika Thamrin (35 tahun), seorang Sarjana Psikologi UI.

2. Fundamentalis-Intelektual-Profesional

Bersama beberapa tokoh ekonomi Islam Indonesia lainnya, seperti A.M. Saefudin, Karnaen Perwataatmaja, M. Amin Aziz, Mohammad Syafi’i Antonio, Zainal Arifin, Mulya Siregar, Riawan Amin dan sebagainya, oleh Dawam Rahadjo, Adiwarman dimasukkan dalam kelompok pemikir fundamentalis dalam bidang ekonomi Islam.

Istilah fundamentalis di sini didefinisikan dalam konteks pola-pola pemikiran, ide dan gagasan dalam memperjuangkan syari’at Islam. Dalam hal ini fundamentalisme berkembang dalam wajahnya yang tidak monolit atau menunjukkan gejala tunggal. Sebaliknya, fundamentalisme menampakkan ciri majemuk atau plural; seperti islam radikal, paham salafiyah, gerakan revivalis, Islam ekstrim, islam politik atau islamis yang walaupun tidak identik sepenuhnya, namun punya pengertian yang tumpah tindih.

Kelompok Islam fundamentalisme, dengan beragam sebutan yang disandangnya, memiliki kesamaan ciri khas, yaitu cita-cita tegakkanya syari’at Islam. Meskipun demikian, dalam hal metode atau cara perjuangannya, mereka tidak satu kata dan terbelah menjadi dua aliran besar. Sebagian memilih menempuh cara-cara revolusioner (karenanya mereka disebut kelompok fundamental radikal), sebagian yang lain mencoba berkompromi dengan penguasa dan mengedepankan jalur demokrasi-parlementer. Ada juga yang membedakan pola gerakan fundamentalisme Islam menjadi; 1) “Islam politik” yang menempuh jalan mencapai kekuasaan sebagai alat untuk menegakkan syari’at; dan 2) “Islam cultural” yang memilih jalur budaya dan kemasyarakatan. Yang pertama bertujuan menegakkan syari’at Islam sekaligus negara Islam, sementara yang kedua bertujuan menciptakan masyarakat Islam, peradaban Islam, atau masyarakat madani.

Misi penegakkan syari’at yang diusung oleh Islam fundamentalis mendapat reaksi dari kelompok liberal yang mengkampanyekan sekularisme. Menurut kelompok ini, gerakan islam tidak perlu membawa isu keagamaan ke dalam wacana public. Selain itu, dalam memanggapi persoalan public, pendekatan agama tidak perlu dipakai dan cukup diganti dengan ilmu pengetahuan. Demikian pula formulasi syari’at islam menjadi hukumpositif tidak diperlukan, karena dalam formalisasi itu negara harus memilih suatu mazhab tertentu yang berarti akan menyingkirkan mazhab-mazhab yang lain. Karena itulah, pilihan yang tepat adalah mengembalikan Islam kepada masyarakat untuk menjalankan syari’at mereka secara otonom tanpa intervensi negara.

Perbedaan pendapat antara kedua kelompok tersebut juga terjadi dalam menyikapi isu-isu actual seputar ekonomi dan perbankan syari’h atau Islam di Indonesia. Di bidang ini, kelompok fundamentalis berusaha memperjuagngkan berlakunya syari’at Islam dalam sistem ekonomi Islam, khususnya perbankan Islam, sama halnya dengan keinginan kawan-kawan merekayang memperjuagkan syari’at Islam di bidang politik dan hukum. Bedanya, jika perjuangan melalui jalur politik dilakukan dengan cara-cara radikal, sementara perjuangan menegakkan ekonomi Islam cenderung memilih cara-cara gradual dan demokratis.

Perlu dicatat, bahwa apa yang disebut dengan “ekonomi syrai’ah” atau “ekonomi Islam” tidak sama persis dengan pengertian syari’ah dalam definisinya yang baku menurut perspektif hukum Islam. Syari’ah di sini dimaknai sebagai wahyu Tuhan itu sendiri (al-Qur’an) dan sunnah Nabi Saw. yang pengertiannya sama dengan thariq, sabil dan manjah, yaitu suatu jalan atau metode. Syari’ah dalam definisi yang seperti ini sangat terbuka terhadap interpretasi yang pada gilirannya menghasilkan Ilmu pengetahuan yang kebenarannya bersifat relative. Di sini syari’ah telah megalami proses rasionalisasi menurut metode-metode ilmiah. Hasilnya antara lain apa yang disebut ekonomi Islam atau ekonomi syari’ah tadi.

Di Indonesia, fundamentalis yang memperjuangkan tegaknya ekonomi Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok lagi, yaitu kelompok professional dan kelompok intelektual. Kelompok fundamentalis professional berorientasi pada praktek. Mereka merasa tidak perlu menunggu perkembangan teori Islam menjadi mapan, serta mencukupkan diri dengan “piranti” teori yang sudah ada, yaitu fiqh mu’amalah setelah dikonseptulaisasi. Golongan professional inilah yang berada di balik pendirian BMI dan bank-bank Islam lainnya.

Berbeda dengan fundamentalis professional, fundamentalis intelektual justru berorientasi pada teori. Mereka berupaya menyediakan bangunan teori-teori ekonomi yang kokoh terlebih dahulu sebagai dasar pijakan bagi terlaksananya ekonomi islam secara baik dan benar serta dapat diterima secara luas oleh masyarakat (ilmiah). Sekalipun demikian, dalam upaya membangun teori tersebut kelompok fundamentalis intelektual ini juga tidak sepaham. Setidaknya dalam memandang ekonomi Islam merke terpisah menjadi tiga corak (mazhab), yaitu mazhab Baqir as-Sadr, mazhab Mainstream dan mazhabAlternatif. Mazhab Baqir as-Sadr dipelopori oleh Baqir as-Sadr dan Ali Syariati. Menurut mazhab ini bahwa dalam mempelajari ilmu ekonomi harus dilihat dari dua aspek, yaitu aspek philosophy of economics atau normative economics dan aspekpositive economics. Mazhab ini memandang adanya perbedaan antara ilmu ekonomi dengan ideologi Islam. Akibatnya adalah keduanya tidak akan bisa bertemu. Istilah ekonomi Islam adalah istilah yang kurang tepat sebab ada ketidak sesuaian antara definisi ilmu ekonomi dengan ideologi Islam tersebut. Pandangan demikian didasarkan pada pengertian dari ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa masalah ekonomi timbul karena adanya masalah kelangkaan sumberdaya ekonomi (scarcityvis a vis dengan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Hal ini bertentangan dengan al-Quran surah al-Furqan ayat 2 yang menjamin keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan sumberdaya yang tersedia. Karena itu mazhab ini mengganti istilah ilmu ekonomi Islam dengan iqtisad yang mengandung arti selaras, setara dan seimbang (in between). Kemudian menyusun dan merekonstruksi ilmu ekonomi tersendiri yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah.

Sedangkan mazhab Mainstream, yang banyak dipelopori oleh tokoh-tokoh yang berasal dari Islamic Development Bank (IDB) antara lain M. Umar Chapra, M.A. Mannan, Nejatullah Siddiqi, Khursid Ahmad, Monzer Khaf dan sebagainya, mengakui adanya scarcity yang mendasari terbentuknya ilmu ekonomi. Karena sebagian tokoh mazhab Mainstream ini adalah alumni dari berbagai perguruan tinggi Amerika dan Eropa, maka mereka dapat menjelaskan fenomena ekonomi dalam bentuk model-model ekonomi dengan pendekatan ekonometri. Dengan demikian berbeda dengan mazhab pertama yang menolak ekonomi konvensional, mazhab ini banyak meminjam teori-teori ekonomi konvensional.

Sementara itu mazhab Alternatif yang dimotori oleh Prof. Timur Kura (Ketua pada Jurusan Ekonomi pada University of Southern California), Prof. Jomo dan Prof. Muhammad Arif, memandang pemikiran mazhab Baqir Sadr berusaha menggali dan menemukan paradigma ekonomi Islam yang baru dengan meninggalkan paradigma ekonomi konvensional, tapi banyak kelemahannya, sedangkan mazhab Mainstream merupakan wajah baru dari pandangan Neo Klasik dengan menghilangkan unsur bunga dan menambahkan zakat. Selanjutnya mazhab ini menawarkan suatu kontribusi dengan memberikan analisis kritis tentang ilmu ekonomi bukan hanya pada pandangan kapitalisme dan sosialisme (yang merupakan representasi wajah ekonomi konvensional), melainkan juga melakukan kritik terhadap perkembangan wacana ekonomi Islam.

Berdasarkan pemetaan di atas, agak sulit menentukan di mana posisi Adiwarman. Pada satu sisi ia terlibat seara aktif dalam gerakan pemberdayaan ekonomi Islam melalui institutsi-institusi praktis (semisal perbankan, menjadi konsultan dan sebagainya), tetapi pada sisi lain ia juga concern terhadap upaya meletakkan dasar-dasar teoritis bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam di Indonesia. Nampak kesan bahwa Adiwarman berusaha menyelaraskan antara perjuangan ekonomi Islam secara praktis dan teoritis. Karena itulah, dapat dikatakan bahwa Adiwarman menempatkan dirinya pada posisifundamentalis-intelektual-rasional.

3. Pendekatan dan Metode

Membaca tulisan-tulisan Adiwarman, setidaknya terdapat beberapa pendekatan dan metode yang ia gunakan dalam membangun keilmuan ekonomi Islam. Pendekatan yang ia gunakan dapat dipetakan menjadi pendekatan sejarah, pendekatan fiqh dan ekonomi.

Pendekatan sejarah sangat kental dalam berbagai tulisan Adiwarman. Dalam setiap tulisannya (terutama buku), Adiwarman selalu berupaya menjelaskan fenomena ekonomi kontemporer dengan merujuk pada sejarah Islam klasik, terutama pada masa Rasulullah. Selain itu ia juga mengelaborasi pemikiran-pemikiran sarjana besar muslim klasik dan mencoba merefleksikannya dalam konteks kekinian, tentu saja menurut perspektif ekonomi.

Mengikuti uraian Dawam Raharjo, sebenarnya ada dua macam sejarah ekonomi; pertama, sejarah pemikiran ekonomi yang merefleksikan evolusi pemikiran tentang ekonomi (pada suatu periode tertentu); kedua, sejarah perekonomian suatu bangsa atau masyarakat. Sejarah pemikiran ekonomi memberikan suatu gambaran adanya perbedaan ideologis yang mewarnai ekonomi suatu masyarakat, tokoh, atau bangsa, dan karenanya dapat diambil muatan nilai atau prinsip-prinsip dasar di dalamnya bagi pengembangan teoritis, sementara sejarah perekonomian dibutuhkan berkaitan dengan perencanaan strategi pembangunan suatu masyarakat. Dari sejarah ekonomi, baik pemikiran maupun perekonomian, dapat diambil banyak pelajaran ketika akan menentukan arah dan strategi pembangunan maupun untuk tidak mengulang kesalahan yang terjadi pada masa lalu.

Khususnya sejarah pemikiran ekonomi, dapat dibedakan menjadi dua macam; yaitu sejarah yang memaparkan evolusi pemikiran di mana suatu pemikiran dapat bersumber dari satu atau beberapa tokoh, dan sejarah yang menceritakan riwayat hidup tokoh-tokoh besar di bidang ekonomi. Yang pertama menitik beratkan pembahasan pada uraian pemikiran dengan maksud mengenali ideology pemikiran sementara yang kedua menekankan pembahasan pada sejarah hidup yang mempengaruhi tokoh yang bersangkutan. Berdasarkan pembedaan ini, Adiwarman cenderung untuk menggunakan pendekatan sejarah pemikiran ekonomi maupun sejarah perekonomian. Suatu ketika dengan gamblang ia menceritakan praktek perekonomian yang berlaku pada masa Rasulullah dan sahabat ataupun era tertentu di kalangan umat Islam, tetapi pada saat yang lain ia mengkaji beberpa tokoh ekonomi dan pemikir Islam. Dengan basis sejarah ini, nampaknya Adiwarman berupaya menemukan landasan akar sejarah yang kuat bagi bangunan teori ekonomi yang ia susun.

Selain pendekatan sejarah, Adiwarman juga menggunakan pendekatan fiqh. Dalam pandangannya, fiqh tidak hanya berbicara pada aspek ‘ubudiyah semata. Fiqh berbicara aspek sosial masyarakat yang lebih luas, terutama ketika dibingkai dalam wadah fiqhul waqi’iy (fiqh realitas). Dalam format yang demikian, fiqh lebih merupaka suatu respon atas problematika kontemporer sebagai suatu upaya menemukan jawaban dan solusi yang tepat bagi suatu masyarakat tertentu dalam konteks tertentu pula. Karena itu Adiwarman selalu berpegang pada adagium “li kulli maqam, maqal. Wa likulli maqal, maqam”. (Setiap kondisi butuh ungkapan yang tepat. Dan setiap ungkapan, butuh waktu yang tepat pula).

Pendekatan fiqh yang digunakan Adiwarman tidak berdiri sendiri. Untuk dapat merespon fenomena ekonomik, prinsip-prinsip fiqh yang diformulasikan ulama masa lalu ditarik pada perspektif ekonomi. Sederhananya Adiwarman menggunakan istilah-istilah dan prinsip-prinsip fiqh dalam membahas masalah-masalah ekonomi. Sebagai contoh ia menjelaskan fenomena distorsi permintaan dan penawaran (false demand dan false supply) berdasarkan prinsip al-bai’ an-najsy, ia juga menganalisis monopolic behaviour berdasarkan teori tadlis dalam fiqh dan masih banyak lagi.

Meskipun begitu, Adiwarman menghindari melakukan islamisasi ekonomi dengan cara mengambil ekonomi Barat lalu dicari ayat al-Quran dan haditsnya. Menurutnya hal itu tidak dapat dibenarkan, karena itu memaksakan al-Qur’an dan hadits cocok dengan pikiran manusia. Ekonomi Islam bukan ekonomi konvensional lalu ditempeli al-Quran dan hadits. Itulah sebabnya metode yang ditempuh oleh Adiwaman adalah dengan melakukan “interpretasi bebas” terhadap teks-teks al-Qur’an, as-sunnah dan fiqh dalam perspektif ekonomi.

4. Pokok-Pokok Pikiran

a. Redefinisi dan Rancang Bangun Ilmu Ekonomi Islam

Berbicara tentang ekonomi Islam, selama ini definisi yang sering ditemukan adalah “ekonomi yang berasaskan al-Qur’an dan as-Sunnah”. Seringkali definisi seperti itu tidak disertai dengan penjelasan yang tuntas, sehingga terkesan bahwa ekonomi islam adalah ekonomi apa saja yang dibungkus dengan argumen-argumen dari ayat-ayat atau hadis-hadis tertentu. Bagi banyak kalangan, penjelasan yang “sekedar itu” tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Sebab bisa jadi ekonomi konvensional dapat dikatakan islam(i) sepanjang dapat dilegitimasi oleh ayat tertentu. Dan itulah yang oleh Adiwarman disebut dengan pemaksaan ayat.

Sadar akan hal itu, Adiwarman menawarkan pengertian ekonomi Islam sebagai ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai universal Islam. Nilai-nilai yang ia maksud adalah; tauhid (keesaan), ‘adl (keadilan), khilafah (pemerintahan), nubuwwah(kenabian) dan ma’ad (return).

Secara singkat korelasi prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tauhid, konsep keesaan Tuhan memberikan arah bagi pelaku ekonomi bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, manusia hanyalah pemegang amanah. Karena itu ada sistem pertanggung jawaban bagi setiap tindakan ekonomi. Pada akhirnya, dalam skala makro prinsip pertanggungjawaban tersebut mendorong terwujudnya keadilan ekonomi dalam suatu masyarakat. Akan tetapi, untuk dapat merealisasikan keadilan tersebut diperlukan adanya intervensi khilafah (pemerintah) sebagai regulator. Contoh terbaik terlaksananya sistem regulasi yang dijalankan pemerintah dalam maslah ekonomi ini dapat merujuk pada struktur sosial ekonomi pada masa Nabi (nubuwwah), terutama era Madinah. Tujuan akhir dari semua aktifitas ekonomi yang tersusun secara rapi melalui sistem tersebut tidak lain adalah maksimisasi hasil (ma’ad, return) yang tidak hanya menggunakan ukuran materiil, tetapi juga aspek agama.

Prinsip-prinsip di atas, ketika ditarik dalam konteks ekonomi menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori dan proposisi ekonomi Islam. Kelima prinsip di atas perlu diderivasikan lagi menjadi proposisi-proposisi ekonomi Islam yang meliputi; multiple Ownership, freedom to act, serta social justice. Multiple ownership (kepemilikan multijenis) merupakan derivasi dari rinsip tauhid, dimana manusia sebagai pemegang amanah di muka bumi diberi hak dan tanggung jawab yang sama dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Tetapi kebebasan manusia untuk mengeksploitasi sumber daya dibatasi oleh suatu tujuan bersama, yaitu terciptanya keadilan sosial (social justice) dan kesejahteraan (return, ma’ad) yang merata. Sementara proposisi kebebasan berusaha (freedom to act) membrikan motivasi kepada pelaku ekonomi dalam berusaha, baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun pemerintah sebagai pemegang regulasi, sebagaimana dipraktekkan pada masa Nabi.

Selain prinsip-prinsip di atas, teciptanya sistem ekonomi Islam juga memerlukan suatu tatanan norma atau hukum yang menjadi payung dan jaminan bagi keberlangsungannya. Dalam istilah Adiwarman, sistem norma atau hukum ini disebut sebagai akhlak ekonomi Islam. Untuk menjelaskan bangunan teori yang dirancang oleh Adiwarman di atas dapat disederhanakan dalam ilustrasi berikut ini:

  • Akhlak
  • Multiple Ownership
  • Tauhid, ‘Adl, Nubuwwah, Khilafah, ma’ad
  • Freedom to Act
  • Social justice
  • Norma ekonomi Islam
  • Prinsip2 ekonomi ISlam
  • Teori Ekonmi Islam

b. Integrasi Intelektual dan “Harakah”; Kampus-Pemerintah-Praktisi

Dalam pandangan Adiwarman, ekonomi Islam tidak akan bisa bangkit di Indonesia dengan hanya menekankan pada salah satu aspek pengembangan, teoritis atau praktis. Kedua aspek tersebut arus berjalan bersamaan, serentak. Gerakan yang demikian disebut oleh Adiwarman sebagai harakah al iqtisodiyahi al islamiyah al-indonesiyah (gerakan ekonomi Islam Indonesia). Menurutnya, keberhasilan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam tahap yang sekarang ini tidak lepas dari model harakah tersebut. Dengan pendekatan harakah, dimaksudkan sebagai gerakan serentak masing-masing sel; praktisi, akademis, serta pemerintah.

Menurut Adiwarman, harakah iqtisadiyah sebagai suatu model pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dapat dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, mengupayakan wacana ekonomi Islam masuk ke dalam kampus melalui kurikulum, atau bentuk-bentuk yanglain (buku, kelompok studi, seminar dan sebagainya). Tahap pertama ini nampaknya sudah menemukan hasilnya, terbukti dengan dibukanya beberapa jurusan, fakultas bahkan perguruan tinggi yang khusus memepelajari ekonomi Islam.

Kedua, pengembangan sistem. Tahap ini bisa dilakukan melalui pembentukan undang-undang, atau peraturan daerah. Hal ini diperlukan sekali, sebab tanpa payung hukum yang jelas dan tegas, ekonomi Islam di Inonesia yang merupakan konsep baru dan tidak didukung oleh permodalan yang kuat akan sulit berkembang bahkan bisa matisuri. Tahap kedua ini juga telah berhasil dengan disyahkannya berbagai peraturan yang mendukung beroperasinya perbankan, pegadaian dan perekonomian Islam di Indonesia.

Ketiga, pengembangan ekonomi ummat. Tahap ketga inilah yang sangat berat dan tidak bisa diwujudkan hanya melalui jalur-jalur akademik maupun legislasi. Untuk mencapai tahap ketiga ini diperlukan kepedulian dan kemauan kuat dari para praktisi agar tetap berkomitmen mempraktekkan ekonomi Islam dalam setiap kegiatan ekonomi mereka. Dalam hal ini, praktek ekonomi yang dimaksud tidak hanya berkisar pada masalah riba saja, tetapi bagaimana ekonomi Islam diwujudkan secara professional dan profitable. Karena itu, menurut Adiwarman slogan “lebih baik untung sedikit tapi barokah” itu tidak ada dalam Islam. Islam itu harus “untung besar dan barokah”.

D. Beberapa Catatan; Pilihan Antara Islamisasi dan Sekularisasi Ekonomi

Lazimnya sebuah pemikiran, ide dan gagasan, islamisasi ekonomi yang digagas Adiwarman dan IIIT-Indonesia tidak sepenuhnya di-amini semua pihak, bahkan tidak sedikit pula yang menolak, terutama dari kalangan yang cenderung pada ide sekularisasi.

Jika dipetakan, penolakan terhadap ide islamisasi ekonomi dikarenakan oleh beberapa alasan, antara lain; pertama, islamisasi terhadap ilmu pengetahuan (termasuk ilmu ekonomi) selalu sarat dengan nuansa ideologis-keagamaan (Islam). Dalam hal ini terkesan adanya pemaksaan untuk menurunkan prinsip-prinsip agama merasuk ke dalam ranah ilmu pengetahuan. Di sini muncul problem “obyektifitas”, “empirik”, “kritis” dan “sekular” yang menjadi ciri khas ilmu berhadapan dengan “ketundukan”, taken for granted, dan “imani” yang menjadi syarat dalam agama. Jelas sekali bahwa bagi para penolak ide islamisasi ekonomi, integrasi kedua paradigma yang berbeda tersebut tidak dimungkinkan, bahkan cenderung berseberangan.

Kedua, pada dasarnya Islam adalah sebuah sistem norma universal, di mana teks-teks keagamaan mempunyai cakupan menyeluruh tanpa mengalami sekat-sekat budaya, waktu, geografis bahkan ilmu. Karena itu islamisasi ekonomi (yang biasanya menjadikan al-Qur’an dan sunnah sebagai rujukan utama dalam menjustifikasi argumen-argumen dan eksistensi ekonomi Islam) dinilai bertentangan dengan prinsip universal tersebut.

Ketiga, sudah menjadi tradisi di kalangan pemikir ekonomi Islam bahwa aspek historis menjadi pertimbangan penting ketika hendak membangun pondasi ilmu ekonomi Islam. Dalam hal ini, praktek mu’amalah yang beralangsung pada era Islam Klasik (periode Nabi dan Sahabat) dijadikan rujukan untuk menunjukkan bahwa ekonomi Islam sudah ada dan mempunyai landasan empirik sejak zaman Rasulullah. Akan tetapi, ini pula yang menjadi keberatan pihak yang menolak Islamisasi ekonomi. Sikap “retrospeksi” para “ekonom Islam” dinilai terlalu berlebihan dan cenderung pada “romantisme sejarah” karena terlalu mengidealkan sejarah masa lalu tetapi tidak diikuti upaya rekonstruksi yang memadai. Terbukti bahwa sampai saat ini belum ditemukan tulisan yang secara obyektif dan komprehensif memberikan gambaran utuh tentang sejarah ekonomi umat Islam Klasik. Selain itu, keberatan terhadap idealisasi sejarah ekonomi umat Islam klasik juga dikarenakan adanya perbedaan konteks budaya, perbedaan peradaban dan sistem sosial-ekonomi ketika itu (praktek ekonomi Islam klasik dianggap sebagai refleksi budaya dan sistem sosial-ekonomi masyarakat Arab pra Islam), dengan budaya dan sistem sosial-ekonomi sekarang ini.

Keberatan-keberatan di ataslah yang selama ini diajukan oleh kelompok pro-sekularisasi untuk menolak ide ekonomi Islam atau islamisasi ekonomi. Di sini penting untuk merujuk sebuah nama yang menjadi ikon kelompok penentang ini, Nur Cholis Madjid. Sebagaimana diketahui, Nurcholis Madjid lebih bersikap liberal baik dalam pemikiran politik-keagamaan maupun dalam hal pemikiran ekonomi. Liberal yang dimaksud di sini adalah sikap dasar dalam memberikan toleransi yang besar kepada mekanisme pasar dan independensi masyarakat dari negara. Selaras dengan watak pemikirannya yang sekular, Nurchlois Madjid justru mengajukan “sekulasisasi” ekonomi ketimbang “islamisasi.

Jika mengamati tulisan-tulisan panggilan Nurcholis Madjid yang berkaitan dengan isu Islam dan ekonomi, sangat jelas sekali pesan yang ingin disampaikannya, yakni bahwa Islam tidak mengurusi hal-hal detil tentang ekonomi. Sebetulnya, ini adalah perluasan dari sikap dasar dia dalam hal politik-keagamaan, yakni bahwa Islam tak mengurusi hal-hal detil tentang politik. Sikap dasar inilah yang kemudian menjadi pijakan mengapa Rektor Paramadina itu, misalnya, menolak gagasan ‘ekonomi Islam’. Hal ini berbeda dengan, Dawam Rahardjo, yang jelas-jelas mendukung ekonomi Islam. Bahkan Dawam mendukung ekonomi Islam dalam versi yang sangat ideologis, yakni ekonomi Islam yang dikembangkan oleh IIIT (International Institute of Islamic Thought), lembaga Islam yang banyak didanai Arab Saudi, dan dikenal dengan proyek islamisasi ilmunya.

Sikap dasar di atas sangat penting untuk melihat bagaimana penyikapan terhadap hubungan agama dan negara berpengaruh dan memiliki korelasi positif terhadap hubungan ekonomi dan negara. Intelektual seperti Nurcholis Majid adalah orang yang memiliki sikap tegas tentang hubungan agama dan negara. Sejak lama ia dikenal sebagai penganjur sekularisasi atau pemisahan agama dari negara. Menurutnya, agama sebaiknya tidak ikut campur dalam urusan-urusan negara, dan begitu juga sebaliknya, negara sebaiknya jangan mencampuri urusan agama. Jika diterjemahkan dalam bahasa ekonomi, kaidah ini berarti bahwa harus ada pemisahan antara negara dan pasar atau negara dan ekonomi masyarakat. Negara tidak berhak mengatur bagaimana pasar bekerja, sebagaimana pasar juga tidak semestinya ‘meminta pertolongan’ dari negara untuk diatur.

Penting untuk dicatat di sini bahwa intelektual yang memiliki sikap tegas terhadap sekularisasi politik (pemisahan negara dan agama) juga memiliki sikap yang tegas dalam ‘sekularisasi’ ekonomi (pemisahan negara dan pasar). Cak Nur dikenal sebagai pendukung setia sekularisasi politik, dan karenanya, dalam masalah ekonomi, juga tak memiliki beban untuk menerapkan prinsip sekularisasi itu. Sementara para intelektual yang menolak atau minimal ragu-ragu dalam mendukung tesis sekularisasi politik, juga akan mengalami persoalan (baca; penolakan) ketika berbicara tentang ‘sekularisasi’ ekonomi.

E. Refleksi Akhir; Ekonomi Islam Indonesia, Why Not?

Sejarah pergerakan ekonomi Islam di Indonesia sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 1911, yaitu sejak berdirinya organisasi Syarikat Dagang Islam (SDI). Organisasi ini dibidani para pengusaha dan tokoh Muslim saat itu. Bahkan, jika kita menarik sejarah jauh ke belakang, jauh sebelum tahun 1911, peran dan kiprah pada santri (umat Islam) dalam dunia perdagangan cukup besar. Hasil penelitian para ahli sejarah dan antropologi membuktikan fakta tersebut.

Dalam buku Pedlers and Princess, (1955), Clifford Gertz, antropolog AS terkemuka, menyatakan bahwa di Jawa, para santri reformis mempunyai profesi sebagai pedagang atau wirausahawan dengan etos entrepreneurship yang tinggi. Sementara, dalam buku the Religion of Java (1960), Geertz menulis, ”Pengusaha santri adalah mereka yang dipengaruhi oleh etos kerja Islam yang hidup di lingkungan di mana mereka bekerja”. Fakta ini merupakan hasil studi Clifford Gertz dalam menyelidiki siapa di kalangan Muslim yang memiliki etos entrepreneurship seperti ”Etika Protestantisme”, sebagaimana dimaksud oleh Max Weber. Dalam penelitian tersebut, Geertz menemukan, etos itu ada pada kaum santri yang ternyata pada umumnya memiliki etos kerja dan kewiraswastaan yang lebih tinggi dari kaum abangan yang dipengaruhi oleh elemen ajaran Hindu dan Budha.

Dapatlah dikatakan perkembangan ekonomi syariah yang marak dewasa ini merupakan cerminan dan kerinduan umat Islam Indonesia untuk kembali menghidupkan semangat para entrepreneur Muslim masa silam dalam dunia bisnis dan perdagangan, tentu saja dalam konteks kemodern-an sekarang ini. Kerinduan tersebut dapat terobati dengan jalan merefleksikan ulang sejarah ekonomi muslim pada masa lalu menajadi sebuah teori dan sistem ekonomi Islam.

Selain sebuah teori dan sistem, ekonomi Islam (Indonesia) adalah sebuah gerakan (dapat disebut juga bagian dari gerakan menegakkan syari’at Islam). Lazimnya sebuah gerakan, keberhasilannya membutuhkan cara-cara yang sistematis, gradual danincremental yang melibatkan semua komponen dalam masyarakat, baik akademisi, penguasa atau pemerintah maupun praktisi. Ekonomi Islam tidak hanya memerlukan bangunan teori yang mapan, tetapi juga harus disertai keterlibatan pemerintah melalui penyediaan peraturan yang mendukung serta konsistensi para praktisi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syari’ah dalam setiap transaksi dan aktivitas ekonomi lainnya.

Menilik sejarah perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, pandangan kaum sekularis yang berusaha memisahkan antara urusan agama dengan pemerintahan nampaknya tidak berlaku. Berdirinya BMI tidak lepas dari perjuangan politik dan parlementer yang dilakukan oleh para cendikiawan muslim di Indonesia, sehingga perbankan syari’ah dapat beroperasi kemudian diikuti lembaga-lembaga keuangan syari’ah (LKS) lainnya, seperti pegadaian syari’ah, asuransi syari’ah (takaful), Baitul Mal wat tamwil (BMT), Bank Perkreditasn Rakyat Syari’ah (BPRS) dan sebagainya. Campur tangan politik makin nyata diperlukan dengan disyahkannya UU perbankan syari’ah, PSAK syari’ah, Blue print perbankan syari’ah yang dikeluarkan BI dan sebagainya. Berbagai peraturan tersebut harus diakui telah melempangkan jalan bagi pengembangan ekonomi Islam di Indonesia untuk masa mendatang. Yang paling penting adalah komitmen bersama dan kepedulian semua pihak untuk membantu terlaksananya ekonomi Islam di Indonesia. Jadi,ekonomi Islam, why not?

Daftar Pustaka

Adiwarman Karim, Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, ed. 2, cet. 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

_______, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT-I), Jakarta, 2001.

_______, Ekonomi Mikro ISlami, The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT-I), Jakarta, 2002.

_______, Ekonomi Islam, Suatu Kajian Makro, The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT-I), Jakarta, 2002.

_______, Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

_______. “Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer”, dalam Ma’ad; Buletin Kajian Ekonomi Syari’ah, diterbitkan oleh Shariah Economics Forum (SEF) Universitas Gajahmada, edisi: 2/II 8 Juni 2001www.hidayatullah.com, edisi Jumat, 14 Pebruari 2003.

“Adiwarman Azwar Karim: Konsultan Bisnis Dunia & Akhirat”, http://www.hidayatullah.com/index, Jumat, 14 Pebruari 2003

Assyaukanie, Luthfi, “Kapitalisme Religius?” dalam Republika, edisi 08 April 2005.

http://www.hidayatullah.com/index, Jumat, 14 Pebruari 2003

Olivier Roy, The Failure of Political Islam, alih bahasa Carol Volk, cet. 2 Harvard Universiry Press, 1996.

“Profil IIIT-Indonesia” dalam http://www.IIIT-I.co.id. Diakses tanggal 22 Juli 2005.

Yuliadi, Imamudin, Ekonomi Islam; Sebuah pengantar, cet.1 Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam Univesitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2001, Yogyakarta.

 

 

 

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: