PERKEMBANGAN OBLIGASI SYARI’AH (SUKUK)

Published Juli 19, 2012 by mujiatunridawati

PERKEMBANGAN OBLIGASI SYARI’AH (SUKUK)

Oleh: Mujiatun Ridawati, MSI.

 A.    Definisi

Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan nama sukuk. Kata “sukuk” bentuk jamak dari “sakk” merupakan istilah bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai sertifikat. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan. Sebuah sukuk mewakili kepentingan, baik penuh maupun proporsional dalam sebuah atau sekumpulan asset. Dalam sejarah Islam, sukuk bukan merupakan istilah baru. Istilah ini sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk digunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban financial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya.

Menurut AAOIFI, Sharia Standard No 17 tentang Investment, mendefinisikan sukuk sebagai berikut:

Investment Sukuk are certificates of equal value representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufructs ands services or (in ownership of) the assets or particular projects or special investment activity, however, this is true after receipt of the value of the sukuk, the closing of subscription and the employment of funds received for the purpose for which the sukuk were issued.”

Menurut Peraturan No. IX.A.13 hasil Keputusan Bapepam-LK Nomor: KEP-130/BL/2006 tentang penerbitan efek syariah, yang dimaksud dengan sukuk adalah efek syariah berupasertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan tau tidak terbagi atas: 1) kepemilikan asset berwujud tertentu; 2) nilai manfaat dan jasa atas asset proyek tertentu atu aktivitas tertentu; atau 3) kepemilikan atas asset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

Sukuk secara dapat dipahami sebagai “obligasi” yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam bentuk sederhana sukuk menggamarkan kepemilikan dari suatu asset. Klaim atas sukuk tidak mendasarkan atas cashflow melainkan pada kepemilikan atas asset atau proyek yang dijalankan. Kedudukan inilah yang membedakan sukuk dengan obligasi konvensional

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sukuk (obligasi syariah) merupakan surat pengakuan kerjasama yang memiliki ruang lingkup yang lebih beragam dibandingkan hanya sekedar surat pengakuan utang. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh berbagi macam akad yang digunakan sesuai dengan kebutuhan proyek yang akan dijalankan. Seperti akad mudharabah, murabahah, istsna dan ijarah.

 B.     Perbedaan Sukuk dan Obligasi Konvensional

Variabel Pembeda SUKUK Obligasi Konvensional
Akad (Transaksi) 14 jenis akad (AAOIFI) Tidak ada akad
Sifat Bukan utang, tetapi investasi. Bagian kepemilikan aset, proyek atau jasa tertentu. Surat Utang
Jaminan Aset Minimum 51% dari aset (atau tergantung kesepakatan kontrak) Umumnyatidak ada/tidak diperlukan
Klaim Klaim kepemilikan terhadap aset, proyek, atau jaasa yang menjadi obyek kontrak Klaim kreditor terhadap entitas yang dipinjamkan dan di beberapa kasus terhadap asset
Jaminan Jaminan berupa hak kepemilikan asset, proyek. Disamping jika ada penambahan modal lainnya Pada umumnya tidak ada penjaminan kecuali ada beberapa kasus obligasi gadai/pegadaian
Return Tidak dijamin oleh Issuer. Indikatif berdasarkam Pendapatan/Income, berupa bagi hasil, margin, atau fee. Float/tetap
Kupon Pendapatan/bagi hasil, Imbalan/Fee Bunga/riba
Jenis Investor Syariah/Konvensional Konvensional
Tujuan Sesuai dengan Syariah Dapat dilakukan untuk tujuan apapun
Fatwa DSN No. 33/DSN-MUI/X/2002 Obligasi Syariah MudharabahNo. 41/DSN-MUI/III/2004 Obligasi Syariah Ijarah Tidak ada

 C.    Jenis-jenis Sukuk

  1. Berdasarkan Issuer (Penerbit)
    • Sorvereign Sukuk adalah sukuk yang diterbitakan oleh Pemerintah.
    • Corporate Sukuk adalah sukuk yang diterbitkan oleh korporasi (swasta).

    2. Berdasarkan Akad

    • Sukuk Al Ijarah
    • Sukuk Ijarah Mowsufa Bithima
    • Sukuk Manfaa Ijarah
    • Sukuk Manfaa Ijarah Mowsufa Bithima
    • Sukuk Milkiyat Al Khadamat
    • Sukuk Al Salam
    • Sukuk Al Istisna
    • Sukuk Al Murabahah
    • Sukuk Al Musharakah
    • Sukuk Al Mudharabah
    • Sukuk Al Wakala
    • Sukuk Al Muzra’a
    • Sukuk Al Musaqa
    • Sukuk Al Muqarasa

    3. Berdasarkan Return

    • Zero Coupon Sukuk, contohnya sukuk isisna, sertifikat utang murabahah. Jenis sukuk ini tidak dapat diperdagangkan (non-tradable sukuk)
    • Fixed Rate Ijara Sukuk, contohnya adalah sukuk ijarah, pemegang sukuk memiliki bagian dari asset atau nilai manfaat (usufructs) dan mendapatkan pendapatan sewa tetap. Jenis sukuk ini tradable.
    • Floating Rate Ijara Sukuk, contohnya sukuk ijarah, pemegang sukuk memiliki bagian dari asset atau usufructs dan mendapatkan pendapatan sewa mengambang (floating) tergantung index pasar seperti LIBOR.
    • Fixed Rate Hybrid/Pooled Sukuk, sekuritisasi sejumlah asset, utang tidak boleh lebih dari 49% dari total nilai asset.
    • Musharakah Term Finance Sukuk (MTFS), sukuk musyarakah berdsarkan musyarakah menurun (diminishing musharakah).
    • Salam Sukuk, pendapatan tetap dan tidak bisa diperdagangkan (nn-tradable).

D.    Tradable Sukuk dan Non-Tradable Sukuk

  1. Tradable Sukuk adalah sukuk yang dapat dipidahtangankan/diperdagangkan yaitu sukuk yang merepresentasikan aset tangible atau proporsi kepemilikan dari suatu entitas atau portofolio investasi proyek. Contoh: Sukuk Ijarah, Sukuk Mudharabah
  2. Non-Tradable Sukuk adalah sukuk yang tidak dapat diperdagangkan yaitu sukuk yang merepresentasikan pendapatan sejumlah uang kas atau barang modal. Contoh: Sukuk Salam, Sukuk Murabahah.

E.International Islamic Financial Market

International Islamic Financial Market (IIFM) adalah sebuah lembaga organisasi non-profit internasional,  yang didirikan atas kerjasama lima negara dan satu institusi multilateral, yaitu: Bahrain, Brunei, Indonesia, Malaysia, Sudan dan Islamic Development Bank. Prinsip dasar pendirian organisasi ini adlah untuk menciptakan, mengembangkan, mempromosikan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai prinsip-prinsip Syariah yang berkaitan dengan Pasar Uang dan Modal Islam.

F. Obligasi Syariah di Indonesia

Penerbitan obligasi syariah muncul seiring dengan berkembanganya institusi-institusi keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dana pendisun syariah, reksadana syariah yang membutuhkan alternatif penempatan investasi. Sebagaiman produk syariah lainnya, obligasi syariah pun dapat dinikmati bagi semua kalangan investor. Investor konvensional dapat berpartisipasi dalam obligasi syariah, jika dipertimbangkan bias memberi keuntungan kompetitif, sesuai profil resikonya, dan juga likuiditasnya. Hal ini menjadi hambatan obligasi konvensional karena investor syariah tidak bisa berpartisipasi dalam obligasi konvensional. Selain itu, struktur obligasi syariah yang inovatif juga memberi peluang untuk memperoleh biaya modal yang kompetitif dan menguntungkan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, “Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obigasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.” Dalam fatwa tersebut DSN mengkategorikan pemberian keuntungan kepaa investor pemegang obligasi syariah, yaitu pertama adalah berupa bagi hasil kepada pemegang obligasi mudharabah atau musyarakah. Kedua, keuntungan berupa margin bagi pemegang obligasi murabahah, salam, dan istishna. Ketiga, berupa fee (sewa) dari asset yang disewakan untuk pemegang obligasi dengan akad ijarah.

Dari berbagai macam akad yang dapat digunakan, pada prakteknya di Indonesia terdapat dua jenis obligasi syariah.

1. Obligasi Syariah Mudharabah

DSN mengatur prinsip-prinsip operasional obligasi mudharabah ini melalui Fatwa No. 33/DSN-MUI/X/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah, yang menyatakan bahwa:

  • Obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang berdasarkan akad mudharabah dengan memperhatikan substansi fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
  • Obligasi Mudharabah emiten bertindak sebagai mudharib (pengelola modal), sedangkan pemegang obligasi bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal).
  • Jenis usaha emiten tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
  • Nisbah keuntungan dinyatakan dalam akad. Nisbah ini dapat ditetapkan konstan, meningkat, ataupun menurun, dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan emiten.
  • Rasio atau prosentase bagi hasil (nisbah) dapat diterapkan berdasarkan komponen pendapatan (revenue) atau keuntungan (profit, operating profit, EBIT). Tetapi fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah memberi pertimbangan bahwa dari segi kemaslahatan pembagian usaha sebaiknya menggunakan prinsip Revenue Sharing)
  • Apabila emiten lalai atau melanggar perjanjian, emiten wajib menjamin pengambilan dana dan pemodal dapat meminta emiten membuat surat pngakuan utang.
  • Kepemilikan obligasi syariah dapat dipindahtangankan selama disepakati dalam akad.
  • Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh DSN atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh DSN-MUI, sejak proses emisi obligasi syariah ijarah dimulai.

Pada tataran praktek obligasi mudharabah dikeluarkan oleh perusahaan (mudharib/emiten) kepada investor (shahibul maal) dengan tujuan untuk pendanaan proyek tertentu yang dijalankan perusahaan. Proyek ini terpisah dari aktivitas umum perusahaan. Keuntungannya didistribusikan secara periodic berdasarkan nisbah tertentu yang telah disepakati. Sedangkan apabila terjadi kerugian, resiko akan ditanggung secara bersama sesuai dengan bentuk dan modal yang disertakan. (Burhanuddin, 2008: 62)

2. Obligasi Syariah Ijarah

Operasionalisasi Obligasi Syariah Ijarah (OSI) diatur melalui fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004, dengan beberapa ketentuan sebaga berikut:

  • Obligasi syariah ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah dengn memperhatikan substansi akad fatwa No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
  • Emiten dalam kedudukannya sebagai penerbit obligasi dapat mengeluarkan OSI baik untuk asset yang telah ada maupun asset yang akan diadakan untuk disewakan.
  • Emiten yang bertindak sebagai wakil dari pemegang OSI dapat menyewa untuk dirinya sendiri atau menyewakan kepada pihak lain.
  • Dalam hal emiten bertindak sebagai penyewa untuk dirinya sendiri, maka emiten wajib membayar sewa dalam jumlah dan waktu yang disepakati sebagai imbalan sebagaimana jika penyewaan dilakukan oleh pihak lain.
  • Pemegang OSI sebagai pemilik asset (a’yan) atau manfaat (manafi’) dalam menyewakan (ijarah) asset atau manfaat yang menjadi haknya kepada pihak lain dilakukan melalui emiten sebagai wakil.
  • Obyek ijarah harus berupa manfaat yang dibolehkan.
  • Jenis usaha yang dilakukan emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah dan No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal.
  • Kepemilikan OSI dapat dialihkan kepada pihak lain selama disepakati dalam akad.
  • Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh DSN atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh DSN-MUI, sejak proses emisi obligasi syariah ijarah dimulai.

Secara teknis, OSI dapat dilakukan dengan dua cara (Burhanuddin, 2008:67), yaitu:

  • Emiten dapat bertindak sebagai wakil investor yang berkedudukan sebagai penyewa (musta’jir), sedangkan property owner sebagai pihak yang menyewakan. Dengan demikian, dalam hubungan ini terjadi dua transaksi. Pertama transaksi investor dan emiten, dimana investor mewakilkan dirinya kepada emiten dengan akad wakalah untuk melakukan transaksi sewa menyewa (ijarah) dengan pihak property owner. Kedua, transaksi terjadi antara emiten sebagai wakil investor dengan property owner sebagai orang yang menyewakan untuk melakukan sewa menyewa (ijarah).
  • Setelah investor memperoleh hak sewa, maka investor menyewakan kembali obyek sewa kepada emiten. Atas dasar transaksi sewa menyewa tersebut, maka diterbitkan surat berharga jangka panjang (obligasi syariah ijarah). Dengan demikian, dari penerbitan obligasi tersebut, emiten wajib membayar pendapatan kepada investor berupa fee serta membayar kembali dana oblligasi pada saat jatuh tempo.
  • Sukuk Ritel Indonesia

Pada tanggal 30 Januari 3009, Pemerintah Indonesia resmi melakukan penawaran Sukuk Ritel Indonesia. Setiap individu warga Negara Indonesia berhak untuk membeli Sukuk Ritel seri SR-0001. Jumlah pemesanan minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kelipatan pembelian Rp. 5.000.000,- tanpa batas maksimum pembelian. Sukuk ritel Indonesia ini termasuk Sorveireign sukuk yang diterbitkan dengan jaminan pemerintah Indonesia.

 

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: